Depok Tenar News TV9. Terkait
Kasus SDN Poncin 1,yang di Relokasi ,kini berkepanjangan mendapat penolakan dari orang tua murid.karena Siswa tidak mendapat pengajaran yang layak hal ini telah melangar ketelantaran anak .hal ini disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno, dalam Rapat Koordinasi (Rakor)di lantai 2 ruang rapat Walikota kota Depok Senin (12/12/2022).
Menurut Retno. rencana SDN poncin 5 yang akan di bangun , diregruping (penggabungan) yang akan memenuhi jumlah siswa SDN poncin 1,2,dan 3 .
“Itu masih akan,RKB belum disiapkan, sehingga itu yang kita persoalkan,sehingga orang tua menolak.ujar Retno.
Lanjut Retno,seharusnya degan pemindahan kelas didata dulu,yang anak nya kls di poncin 1 dan poncin 5, terpisah -pisah, menjadi tidak kondusip..
“Kalau itu memang jadi di bikin juga, jangan di pindahkan dulu para siswa.
Di siapkan dulu sekolahnya ini jadi anak jadi korban,
Depok ini gelaran Kota layak anak,yang cukup tinggi,tapi kok kaya gini .
“Jadi kami ingin solusinya harus kepentingan pada anak-anak di pindahkan pembelajaran ke SDN poncin 01, ,sampai Pemkot Depok bikin siapkan Ruang Kelas Baru (RKB) kalau tidak ,ini menelantarkan anak -anak.
Kami harapkan, dengan ini ,kalau semua pihak harus duduk bareng agar anak -anak harus mendapat pengajaran.tegas Retno
hal senada di sampaikan,oleh Komisioner Komnas HAM bidang Pendidikan dan penyuluhan Putu Herpina, Walikota Depok, Muhammad Idris dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mempertimbangkan,kembali alih pungsi SDN pondok cina 1,menjadi Masjid Raya Depok,
“Alasannya, Relokasi Sekolah tersebut belum di laksanakan degan baik,
Putu Herpina menilai ,Jumlah Anak dan sarana Sekolah di Depok tidak seimbang,sehingga masih di butuhkan lebih banyak Gedung Sekolah dibandingkan Rumah Ibadah, ungkapnya.
“Saat ini setatus SDN Poncin 01, adalah Sekolah Aktif, degan Rombongan belajar, degan lebih 300 anak didik, sehingga kalau dilakukan relokasi degan baik ,akan indikasi anak -anak tersebut mendapat kekerasan tentu saja kelalaian oleh sistem tutur putu Herpina.
Lajut dia,kewajiban Pemerintah adalah memastikan setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan ,
“sehingga jika ada upaya membangun rumah Ibadah atau pembangunan lainya harus di pastikan bahwa bangunan alih pungsi itu di gunakan atau tidak.”(Anggi).