Tuntutan Ganti Wapres, Rocky Gerung: Memperbaiki Konstitusi yang Salah

Jakarta,- Tenarnews.com. Mencuatnya usulan Forum Purnawirawan TNI terkait penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, masih membuahkan sejumlah komentar, walau Presiden Prabowo  sendiri sudah memberikan jawaban jelas melalui Jenderal (Purn) Wiranto.

Sepanjang akhir pekan, tercatat sejumlah komentar baik yang pro maupun yang kontra dan bahkan yang bernada netral seperti dilontarkan Mayjen Purn AM Hendropriyono.

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan berkomentar pedas menanggapi suara para jenderal senior tersebut, yang antara lain mengusulkan penggantian wakil presiden. Ia menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran Rakabuming akan menggantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia.

Tak hanya itu, Rocky mengatakan, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi presiden RI pengganti Prabowo. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini menurut Rocky bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.

Diingatkan kembali Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Waki Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi. Arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden,” kata Rocky Gerung dikutip tvOnenews dari akun YouTube-nya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebutkan, tidak ada proses pemakzulan terhadap Gibran. Mantan Gubernur Jateng itu menilai aturan konstitusional terkait pemakzulan sudah sangat jelas. “Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar, saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran di JCC, Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025).

Ganjar mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, bahwa pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara itu sudah terukur. “Tidak akan keluar dalam bidang ideologi, Pancasila, UUD 1945,” katanya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025).

Selain itu, Hendropriyono berujar bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi. Dia mengatakan, di negara demokrasi penyampaian aspirasi sah-sah saja. “Tapi yang penting, kalau harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” ucap Hendro.

Sebelumnya, sebagaimana diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Polkam Jenderal (Purn) Wiranto, Presiden Prabowo menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan. “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu…beliau memahami itu,” tutur Wiranto.

Meski demikian, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan tersebut. Menurutnya, Presiden perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Delapan tuntutan itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, dan sejumlah jenderal lainnya yang kemudian diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. ( Red )