Loteng,TeNarNews.Siber Media Indonesia,-Di tahun kedua periode kedua, Pemkab Lombok Tengah mengklaim capaian besar di kemiskinan ekstrem, investasi, dan sport tourism. Redaksi menelusuri mana yang sudah terealisasi, mana yang masih rencana, dan apa catatan pengawasannya.
Praya Lombok Tengah NTB
FBI.Investigasi Indonesia_Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Menjelang menutup tahun 2026 dengan sejumlah keberhasilan di bawah Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P. dan Wakil Bupati Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.
Pasangan ini menjalani periode kedua 2025-2030 setelah dilantik pada 20 Februari 2025.
Laporan khusus ini menyusun capaian 2026 (Kalaedoskop)berdasarkan pemberitaan yang mengutip pernyataan pejabat dan data publik, sekaligus memisahkan hasil yang sudah terjadi dari program yang masih dalam tahap rencana.
Tiga penanda paling kuat pada 2026 adalah penurunan kemiskinan ekstrem, capaian investasi kuartal I, dan rekor penonton MotoGP Mandalika.
Namun, seperti setiap pemerintahan, angka-angka tersebut perlu dibaca bersama konteks dan batasan buktinya.
Capaian paling menonjol pada 2026 adalah penurunan kemiskinan ekstrem.
Pada juni 2026.
pada 2025 tingkat kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 1,39 persen, turun sekitar 13.000 orang. Memasuki 2026, angkanya turun lagi menjadi 0,72 persen atau sekitar 8.000 orang dari total penduduk sekitar 1,1 juta jiwa.
Pemerintah daerah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2029 Peran Wakil Bupati Nursiah diposisikan sentral.
Sebagai Wakil Bupati sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD),Nursiah disebut mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor, pembaruan data kemiskinan, dan perluasan intervensi melalui APBD serta dukungan Baznas dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan yang dikedepankan adalah berbasis data dan terarah, bukan sekadar bantuan sementara.
“Kita tidak bisa bekerja optimal kalau data kita masih berantakan.
Karena itu, atas arahan Bupati, kami selalu menekankan ini, supaya kita tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,” kata Wakil Bupati Nursiah, dikutip pemberitaan Juni 2026.
Salah satu hasil kolaborasi yang disebut adalah penyediaan ratusan rumah layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang difasilitasi melalui aspirasi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Pemerintah daerah juga mengarahkan APBD agar lebih fokus pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin: pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan penguatan ekonomi desa.
Pada Juni 2026, tingkat stunting di Lombok Tengah dicatat sebesar 9,31 persen, dengan target terus menurun menuju 8 atau 7 persen pada tahun berikutnya.
Pemerintah daerah mengaitkan stunting dengan kemiskinan dan pernikahan dini sebagai persoalan yang saling terkait.
Program inovatif yang disebut adalah Lempot Stunting.
Melalui program ini, keluarga sasaran di 40 desa zona merah menerima ayam petelur lengkap dengan kandang dan pakan, sehingga kebutuhan protein hewani anak dapat dipenuhi secara berkelanjutan sekaligus menambah penghasilan keluarga.
Di bidang pendidikan, Pemkab menjalankan program beasiswa khusus bagi anak penghafal Al-Qur’an 30 juz, anak yatim, dan anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, melalui kerja sama dengan Universitas Mataram dan UPN Veteran Jakarta.
Pada Juni 2026, para mahasiswa penerima beasiswa tersebut dilaporkan telah berada pada tahap akhir pendidikan mereka. Program ini disebut telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan Pathul-Nursiah.
Sementara itu, Sekolah Rakyat Permanen pada Maret 2026 masih berada pada tahap kesiapan administratif dan teknis.
Dalam audiensi dengan Menteri Sosial pada 11 Maret 2026, Bupati Pathul Bahri menyampaikan kesiapan untuk segera masuk tahap pembangunan permanen, meskipun daerahnya belum pernah mengoperasikan sekolah percontohan.
Redaksi mencatat: ini adalah kesiapan, bukan bangunan yang telah selesai.
Investasi menjadi capaian ekonomi paling terukur pada 2026.
Pada kuartal I 2026, investasi di Lombok Tengah mencapai Rp2,1 triliun, setara 51 persen dari target Rp4 triliun yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.
Komposisinya terdiri atas Rp1,5 triliun penanaman modal dalam negeri dan sekitar Rp541 miliar penanaman modal asing. Pariwisata menjadi penyumbang terbesar, terutama di Kecamatan Pujut, Praya Barat Daya, dan Praya Barat.
Bupati Pathul Bahri menekankan bahwa investasi pariwisata tidak boleh dinilai semata dari pembangunan hotel dan restoran, melainkan harus menghasilkan efek pengganda bagi masyarakat sekitar.
Ia juga meminta investor untuk tidak ragu melaporkan hambatan perizinan yang disengaja, serta menegaskan bahwa izin akan diberikan bagi investasi yang memenuhi persyaratan.
“Perizinan pasti diberikan.
Kalau ada hal lain terkait perizinan, laporkan kepada saya,” kata Bupati Lalu Pathul Bahri, 22 Oktober 2026.
Pada saat yang sama,Bupati mengingatkan bahwa pemeriksaan status lahan tetap diperlukan agar pembangunan tidak bertentangan dengan aturan perlindungan lahan pertanian, karena Lombok Tengah ditetapkan sebagai kabupaten penyangga pangan nasional.
Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika mencatatkan total 157.875 penonton sepanjang rangkaian acara, naik 12,5 persen dibandingkan 140.324 penonton pada 2025. Dampak ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp5,2 triliun, melampaui target awal Rp5 triliun, menurut pernyataan penyelenggara yang dikutip pemberitaan.
Redaksi menegaskan: angka Rp5,2 triliun tersebut merupakan estimasi dampak ekonomi, bukan penerimaan kas pemerintah daerah.
Pada 2025, kajian Bappenas memperkirakan dampak ekonomi MotoGP Mandalika mencapai Rp2,7 triliun hingga Rp4,7 triliun, sehingga angka 2026 perlu dibaca sebagai estimasi penyelenggara yang masih memerlukan verifikasi kajian independen. Dampak yang dirasakan masyarakat meliputi peningkatan aktivitas hotel, transportasi, kuliner, perdagangan, dan pariwisata.
KEK Mandalika di Lombok Tengah mencakup sekitar 1.035,67 hektare dengan fokus pengembangan pariwisata.
Pada 2026, investasi yang terealisasi di KEK Mandalika pada semester I 2026 dilaporkan mencapai Rp12 triliun menurut data Kemenko Perekonomian yang dikutip pemberitaan. Angka ini menggambarkan skala investasi di kawasan tersebut, yang melibatkan pemerintah pusat, BUMN pengelola kawasan, dan swasta – bukan semata-mata kinerja APBD kabupaten.
Di luar Mandalika, Desa Wisata Bilebante di Kecamatan Pringgarata dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik Nasional pada Wonderful Indonesia Awards 2025, yang diumumkan 5 Desember 2025 dan menjadi modal pariwisata berkelanjutan memasuki 2026. Bilebante – bekas lokasi penambangan pasir yang direhabilitasi menjadi desa pertanian dan ekowisata – dinilai unggul pada produk wisata, tata kelola masyarakat, aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Pada 28 Februari 2026, Bupati Pathul Bahri menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) yang menetapkan Bendungan Batujai sebagai hub dan hanggar seaplane. Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri Perhubungan dan Gubernur NTB. Bendungan Batujai direncanakan menjadi hub seaplane pertama di Indonesia untuk mendorong wisatawan berkualitas menikmati berbagai destinasi di NTB.
Pada 16 Maret 2026, Bupati Pathul Bahri melantik sembilan pejabat eselon II untuk mengisi posisi strategis di berbagai OPD yang telah kosong selama hampir satu tahun. Pengisian jabatan ini penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan pimpinan definitif.
Pemkab juga mengalokasikan Rp8,1 miliar dalam APBD Perubahan untuk membayar gaji PPPK paruh waktu yang tertunggak sejak Desember 2025.
Gaji dibayarkan sekaligus untuk sepuluh bulan hingga Oktober 2026 pada awal November, kemudian dilanjutkan pembayaran bulanan reguler pada November dan Desember. Pemerintah daerah juga menetapkan penghasilan minimum bagi PPPK paruh waktu yang sebelumnya tidak memiliki gaji, minimal Rp200.000, serta perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan keluarga sebesar Rp112.000 dan jaminan kecelakaan kerja melalui Taspen.
Pada April 2026, Bupati mengumumkan penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN, satu hari per minggu pada hari Jumat, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, sementara pejabat eselon II tetap bekerja dari kantor.
Kebijakan ini dikaitkan dengan efisiensi kerja, pelayanan pemerintahan digital, dan percepatan digitalisasi birokrasi.
Pada 19 Oktober 2026, Bupati menyampaikan rencana pembangunan pusat ibadah lintas agama di KEK Mandalika, Kecamatan Pujut. Fasilitas tersebut direncanakan terdiri atas bangunan terpisah dalam satu kompleks: masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng. Rencana ini telah dikonsultasikan selama hampir satu tahun dengan ulama, MUI, dan FKUB yang memberikan persetujuan.
ITDC dilaporkan menyediakan lahan sekitar dua hektare, meskipun lokasi persis dan anggaran pembangunan belum ditentukan pada saat pemberitaan.
Pada malam 23 Agustus 2026, kebakaran melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Pemkab memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga terdampak.
Penanganan awal meliputi tenda darurat dan logistik di depan Kantor Desa Rembitan, trauma healing dari Dinas Kesehatan, serta pendataan siswa terdampak oleh Dinas Pendidikan.
Bupati menyatakan rekonstruksi rumah adat Sade akan direncanakan sesuai kesepakatan masyarakat, agar nilai budaya desa wisata tetap terjaga.
Laporan ini tidak menyajikan keberhasilan 2026 tanpa catatan.
Pada 21 Oktober 2026, KPK menggelar rapat koordinasi pengawasan selama sehari penuh yang dihadiri seluruh kepala OPD dan anggota DPRD Lombok Tengah.
KPK menyoroti tata kelola APBD, penyaluran bantuan sosial, dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.
Rekomendasi KPK mencakup penguatan pengelolaan APBD dan kejelasan program sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Beberapa usulan pokir DPRD tidak dilaksanakan pada 2026 karena setelah verifikasi dinilai tidak sesuai oleh KPK, tetapi masih dapat ditinjau kembali.
Batasan bukti yang perlu dicatat:
- Sebagian besar angka 2026 berasal dari pemberitaan yang mengutip pernyataan pejabat, bukan dari dokumen resmi Pemkab atau publikasi BPS yang diakses langsung.
- Beberapa program besar 2026 masih pada tahap rencana atau kesiapan administratif, sehingga belum dapat diklaim sebagai hasil
Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki data pembanding, Redaksi membuka hak jawab sesuai UU Pers. Kirimkan klarifikasi dan dokumen pendukung kepada Redaksi untuk dimuat secara proporsional(***)