Jakarta, TeNarNews/Serikat Media siber Indonesia,-
Reaksi Cerdas Indonesia (RCI) menyerukan pentingnya membangun Indonesia sebagai negara hukum yang tidak memberikan ruang bagi impunitas atau kekebalan hukum, termasuk terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana makar.11/9/2026
Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari kekuasaan. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan, serta cita-cita untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Oleh karena itu, menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan mempertahankan stabilitas pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa konstitusi, kedaulatan rakyat, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlindungi dari setiap tindakan yang secara nyata melanggar hukum.
Direktur Reaksi Cerdas Indonesia, Muhamad Hamdan, menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan makar harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pelaksana di lapangan. Apabila terdapat bukti keterlibatan pihak yang merencanakan, mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan suatu tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukumnya juga harus diperiksa sesuai ketentuan perundang-undangan.”
Menurut RCI, prinsip tersebut sejalan dengan semangat negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum.
KUHP HARUS DITEGAKKAN TANPA DISKRIMINASI
RCI mengingatkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur tindak pidana makar melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193.
Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum untuk memproses tindakan makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, keutuhan wilayah NKRI, serta pemerintahan.
Bahkan, Pasal 193 juga mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memimpin atau mengatur makar.
Dengan demikian, apabila terdapat dugaan tindak pidana makar, aparat penegak hukum perlu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
RCI menegaskan bahwa tidak boleh ada seseorang yang memperoleh perlindungan hukum semata-mata karena jabatan, kekayaan, pengaruh politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
JANGAN SAMPAI HUKUM MENJADI ALAT POLITIK
Di sisi lain, RCI mengingatkan bahwa penegakan hukum harus tetap menghormati demokrasi dan hak konstitusional warga negara.
Kritik terhadap Presiden, pemerintah, lembaga negara, demonstrasi damai, serta perbedaan pandangan politik bukan dengan sendirinya merupakan tindakan makar.
Karena itu, negara harus mampu membedakan antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dengan tindakan pidana yang memenuhi unsur hukum.
Praduga tak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum, dan peradilan yang independen harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
TUJUH SERUAN REAKSI CERDAS INDONESIA
Dalam rangka membangun Indonesia yang berdaulat dan bermartabat, RCI menyampaikan tujuh seruan:
1. Menegakkan hukum terhadap setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana makar tanpa membedakan jabatan dan kedudukan.
2. Mengungkap pihak yang merencanakan, memimpin, mengorganisasi, dan mengendalikan tindak pidana berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
3. Menghapus praktik impunitas dan perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
4. Menjaga Presiden, lembaga negara, dan sistem ketatanegaraan dari setiap tindakan melawan hukum.
5. Melindungi kebebasan berpendapat, pers, kritik publik, dan oposisi yang sah.
6. Memperkuat independensi aparat penegak hukum serta pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
7. Menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan perlindungan seluruh rakyat Indonesia, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.
INDONESIA MILIK RAKYAT, BUKAN MILIK KELOMPOK KEKUASAAN
RCI berpandangan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, perlindungan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, dan pemerataan kesejahteraan.
Jangan sampai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan jutaan rakyat justru dinikmati hanya oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan modal.
Negara harus hadir untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk pejabat, pemilik kekuasaan politik, atau kelompok ekonomi tertentu.
Hamdan menegaskan:
“Jangan biarkan hukum hanya berani menjangkau orang kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan orang besar. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi dan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.”
PENUTUP
Reaksi Cerdas Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI melalui gerakan intelektual, kesadaran konstitusional, dan perjuangan yang damai serta bermartabat.
Membangun Indonesia bukan dengan ketakutan, bukan dengan kesewenang-wenangan, dan bukan dengan kekebalan hukum.
Membangun Indonesia adalah memastikan bahwa kekuasaan tunduk kepada konstitusi, hukum berlaku bagi semua orang, dan keadilan menjadi hak seluruh rakyat.
INDONESIA TANPA IMPUNITAS!
HUKUM TANPA PANDANG BULU!
KEDAULATAN RAKYAT, SUPREMASI HUKUM, DAN KEADILAN SOSIAL!
REAKSI CERDAS INDONESIA (RCI)
Hamdan
Direktur.OOsSatu