Oleh:
Didin Maninggara,
Forum Wartawan Kebangsaan
_____
Tulisan ini terinspirasi dari Diskusi Kebangsaan Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Rabu, 17 Juni kemarin. Saya sebagai salah satu peserta diskusi berhalangan hadir karena flu berat sepulang dari Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.
Diskusi Kebangsaan yang rutin digelar FWK setiap hari Rabu, pada diskusi kemarin menyoroti melonjaknya angka kriminalitas jalanan, melemahnya daya beli masyarakat dan kesulitan memperoleh pekerjaan akhir-akhir ini.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane yang membuka diskusi, mengatakan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo perlu menyikapi tren melonjaknya kriminalitas akhir-akhir ini, dengan mengembalikan rasa aman masyarakat.
FWK mencatat, tingginya angka kriminalitas ini, tak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya (Botabek), tapi juga di sejumlah daerah lainnya.
Diskusi ini dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa dan tokoh-tokoh senior FWK seperti AR Loebis dan Mohammad Nasir.
Peserta diskusi mengkritisi fenomena tingginya angka kriminalitas jalanan ini, tak terlepas dari kondisi sulitnya ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah bawah. (Berita diskusi telah ditayang sejumlah media pada Kamis ini, termasuk media saya GARANEWS.ID (Garda Suara Rakyat).
Beberapa hari lagi, persisnya tanggal 1 Juli mendatang, akan diperingati HUT Bhayangkara ke-80. Ini momen penting menandai delapan dekade Polri untuk masyarakat.
“Sebagai institusi profesional, modern, Polri harus menunjukkan bahwa polisi bisa diandalkan dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberi rasa aman,” tambah Raja Pane.
Dalam kondisi sulit seperti saat ini, polisi perlu memperkuat pelaksanaan razia dan patroli untuk menjaga Kamtibnas,” ujar Rachmat, Pemred Mitrapol.com.
Soal merosotnya Kamtibmas, diperkuat oleh AR. Loebis, wartawan senior Kantor Berita Antara, yang setia hadir pada setiap diskusi bersama Hendry Ch Bangun.
Ada pesimistis AR Loebis, jika keresahan di akar rumput dan tuntutan mahasiswa tidak segera dijawab pemerintah dikhawatirkan akan terjadi “ledakan” sosial politik yang tidak kita inginkan. Lagi-lagi mendapat penguatan dari Hendry Ch Bangun yang mencatat, gerakan anti pemerintah menguat belakangan ini ditandai demo mahasiswa, keresahan masyarakat terkait makin banyaknya pengangguran, lemahya daya beli hingga Presiden Prabowo sering dijadikan bahan “olok-olok” di media sosial.
Namun, FWK pun optimistis, sebab kata Hendry, Pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjawab tantangan berat ekonomi dengan baik.
FWK memberi solusi, langkah pertama dan utama, pemerintah harus memperbaiki kredibilitasnya, dalam mengelola perekonomian nasional. Disiplin dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk memperbaiki tata kelola program unggulannya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
+++
Tema diskusi ini membawa inspirasi saya pada era Soeharto berkuasa, dan ketika terjadi pergantian rezim pasca lengsernya Presiden ke 2 republik ini.
Pergantian rezim, dari Orde Baru kepada rezim Orde Reformasi yang telah enam kali berganti presiden, ternyata keadaan semakin buruk. Tidak lebih baik, apalagi berkemajuan.
Sejak reformasi, Indonesia memiliki lebih banyak kebebasan yang dianggap sebagai representasi demokrasi. Tetapi, fakta menunjukkan, di tengah kebebasan itu, keamanan merosot. Stabilitas politik corat-marut. Gaduh. Bahkan, ada pejabat (menteri) jadi pangkal petaka dan berurusan dengan hukum.
Salah satu yang terlihat telanjang adalah meningkatnya kriminalitas. Ada Kelompok-kelompok yang main hakim sendiri. Seperti, mengancam atau menyerang kelompok lain yang berbeda dengan mereka.
Terlihat pula gejala kian terganggunya keamanan individu dengan aneka modus operandi pelakunya. Begal merajalela. Tindak kriminalitas lain pun bertambah. Aparat keamanan kelihatannya tidak begitu efektif dalam menegakkan keamanan.
Dimana keamanan? Dimana aparat penegak hukum? Hukum bisa dibeli. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Elit politik saling “baku hantam.” Antar menteri saling curiga.
Memandang berbagai hal tersebut, maka sangat masuk akal, rakyat negeri ini merindukan sosok pemimpin sekelas Pak Harto. Sikapnya dalam menciptakan stabilitas keamanan yang memungkinkan bagi individu dan masyarakat ataupun kelompok untuk hidup dengan aman, telah teruji dan terbukti.
Pak Harto, Bapak Pembangunan yang menjangkau semua aspek kehidupan. Dalam aspek keamanan, ia mengacu kepada prinsip tentang keutamaan kehidupan. Intinya adalah pengakuan terhadap setiap individu dan masyarakat memiliki kepentingan dan hak untuk keamanan. Termasuk hak untuk bebas dari kekerasan ataupun penganiayaan.
Prinsip keutamaan kehidupan yang begitu utama dan pertama di era Pak Harto adalah menegakkan keamanan warga negara. Ia menganggap, keamanan lebih fundamental daripada hak lain, seperti hak-hak politik dan sosial ekonomi.***
+Bogor, 18 Juni 2026
