Presiden Prabowo Sebaiknya Percepat Reshuffle, Beberapa Menteri Yang Sering “Blunder” Sebaiknya Copot.

- Jurnalis

Selasa, 11 Februari 2025 - 05:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Φ

Jakarta – TeNar News tv ,- Pemerintahan Prabowo Gibran kini sudah melewati fase paling dinanti oleh masyarakat, yakni fase 100 hari kerja. Dimana menurut Imam Hidayat Pengamat Politik saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler (Senin 10 Februari 2025) mengatakan 100 hari pertama memiliki daya simbolis yang kuat.

Ini adalah tahap awal di mana masyarakat akan menilai apakah pemimpin mereka benar-benar bekerja sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat ingin melihat perubahan dan janji yang terwujud dalam tindakan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap periode ini sering kali menjadi pembuka bagi pembentukan opini publik tentang kinerja pemerintahan itu sendiri.

“Berbagai macam hasil survey yang relatif menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja Prabowo namun belum diimbangi dengan baik oleh para pembantunya di kabinet yang kerap menuai kontroversi bahkan mengundang kemarahan publik yang berakibat pada rusaknya citra Presiden Prabowo itu sendiri,“Ungkap Imam Hidayat.

Baca Juga :  Fakta Asusila Hasyim Asyari, Mulai dari Chat hingga Tindakan Tak Senonoh

Direktur Visi Indonesia ini berkata bahwa kita lihat mulai dari kesalahan fatal Menteri Desa Yandri Susanto yang diduga menyalahgunakan kop kementerian untuk kegiatan yang diklaim sebagai acara pribadi dan politik, khususnya terkait dengan kepentingan pencalonan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah, sebagai calon Bupati Serang.

“Lalu ada ulahnya mantan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana yang melontarkan kalimat tak pantas kepada pedagang es teh, ada Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang bersebrangan dengan Presiden soal Pagar Laut. Hingga kekisruhan Gas Elpiji 3kg akibat kebijakan serampangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Serta Menteri PU (Pekerjaan Umum) yang terkesan tidak me memahami peta jalan pembangunan, buruk komunikasi publik dan terancam gagal lanjutkan IKN”.

Baca Juga :  Polres Jakarta Selatan dan Polsek Pasar Minggu Gelar Vaksin Anak Tahap 1-2 di Yayasan Taruna Pertiwi.

Imam Hidayat mengatakan berbagai macam rentetan kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh beberapa anggota kabinet merah putih sudah bisa menjadi catatan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto untuk lebih melakukan filterisasi siapakah yang masih layak untuk dipertahankan.

Lalu muncul juga spekulasi di masyarakat, bahwa adanya double loyalitas yang disinyalir dilakukan oleh beberapa menterinya yang dinilai tidak tegak lurus kepada Presiden Prabowo namun loyal ke mantan Presiden. Tentu ini bisa menjadi signal bahaya bagi roda pemerintahan kedepannya.

“Sehingga penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle dalam kabinetnya untuk terus bisa menjaga kepercayaan rakyat, demi mencegahnya duri dalam daging yang kini menghantui Kabinet Merah Putih,” pungkas Imam Hidayat.

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB