Didin Maninggara dari TenarNews TV9 bincang khusus dengan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas di Jakarta, Sabtu sore tadi, 4 September 2021. Profesor dari UIN Syarif Hidayatullah itu menyatakan kekhawatirannya, jika memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia yakin, bukan keinginan Presiden Jokowi. Tapi pihak tertentu, terutama pemilik kapital yang khawatir terjadi pergantian presiden, pasca Jokowi.
Anwar Abbas menyatakan prihatin apabila keinginan amandemen UUD 1945 tersebut tetap diteruskan oleh politisi di Senayan.
Sebab, menurutnya, Indonesia bisa menjurus menjadi negara kekuasaan, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat.
Jika menjadi negara kekuasaan, lanjut Anwar, maka dirinya setuju dengan pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya rezim yang sedang berkuasa, perlu belajar dari sejarah, terutama pada sejarah kepemimpinan mendiang Presiden Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat lantaran terlalu lama berkuasa.
Ditegaskannya, penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk. Bahkan, muncul kekhawatiran akan menimbulkan perlawanan keras dari rakyat. Apalagi, Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi covid-19 yang ia nilai tidak maksimal dalam penaganannya.
Menurutnya, publik sudah muak dengan situasi covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.
“Pak Jokowi dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah. Rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” tandasnya.
Anwar membeberkan, jika terjadi gejolak sosial dan perlawanan rakyat, tentu saja pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah sampai tingkat puncak, sambungnya, rakyat tidak takut bedil.
Ia sarankan pemerintah dan para politisi di Senayan, termasuk DPD janganlah saat ini bicara tentang amandemen UUD 1945. Tapi sebaiknya lebih fokus kepada penanganan covid-19 dan mengatasi masalah ekonomi yang sekarang sedang terpuruk. Apalagi dalam perhitungan para ahli, persoalan covid 19 dan persoalan ekonomi yang ditimbulkannya belum tentu akan bisa selesai dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk itu, ia menyarankan supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga dan terpelihara, maka pemerintah dan DPR serta DPD jangan dululah bicara tentang amandemen UUD 1945, apalagi bicara tentang presiden boleh dipilih untuk tiga periode. Hal ini jelas akan mendapatkan reaksi dan perlawanan dari masyarakat luas sehingga demo dan kerumunan yang tidak kita inginkan akan muncul di mana-mana sehingga covid 19 bisa merebak lagi dan kalau itu terjadi maka masyarakat akan kembali dicekam oleh ketakutan akan sakit dan kematian dan keadaan ekonomi nasional terutama ekonomi rakyat lapis bawah tentu akan terpukul lagi.
“Terus terang berdasarkan berita-berita yang beredar di berbagai media, saya yakin hal ini bukanlah keinginan dari Pak Jokowi pribadi karena Pak Jokowi sudah pernah menegaskan tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode,” ujar Anwar.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut, menurutnya, sudah cukup jelas dan tegas. Oleh karena itu kalau ada keinginan untuk mengamandemen UUD 1945 terutama tentang periodeisasi presiden, maka hal itu jelas bukan keinginan dari Jokowi pribadi, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan terutama dari para pemilik kapital dan kroni-kroninya karena mungkin mereka merasa takut dan khawatir kalau terjadi pergantian presiden, usaha dan kekuasaan mereka akan terganggu.
Menyinggung karena capres dan cawapres dalam pilpres diajukan oleh partai partai politik yang ada, Anwar menyarankan, untuk terjadinya sebuah suksesi yang damai, yang tidak menimbulkan rasa keterancaman pada pihak-pihak tertentu, maka masing-masing partai hendaknya benar-benar bisa memilih dan mengajukan calon-calonnyanya yang benar-benar memiliki mentalitas kenegarawanan yang diharapkan untuk bisa dan mampu melindungi dan mengayomi seluruh kepentingan rakyat dan berbagai elemen masyarakat yang ada dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agar ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tegak sesuai dengan keinginan dari kita bersama.
Apalagi, lanjutnya, ia melihat cukup banyak kader-kader bangsa yang bagus-bagus dan hebat-hebat, baik dari lingkungan partai maupun dari luar partai yang cukup mumpuni untuk memimpin bangsa ini kedepan.
“Untuk itu saya mendukung sikap Presiden Jokowi untuk hanya cukup dua periode sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan saya berharap agar beliau dapat mengakhiri kepemimpinannya dengan baik atau husnul khatimah,” tandasnya menutup percakapan.***