TenarNews.com :
“Soal menteri itu adalah hak penuh presiden jokowi. Karenanya akan kita lihat bagaimana Pak Jokowi akan menempatkan orang orangnya sebagai Pembantu di masing masing kementerian.
Penempatan menteri siapa pun nanti yang ditunjuk sekaligus akan memperlihatkan kemampuan jokowi sebagai pemimpin,” ungkap politisi PKS Johan Rosihan kepada Didin Maninggara dari TenarNews.com, Minggu (11/04).
Sekretaris Komisi IV DPR RI ini dimintai tanggapannya terkait pernyataan resmi Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer kepada pers, Sabtu (10/04) di Jakarta.
“Saya pikir kebijakan yang tidak pro rakyat dan berbagai kebijakan yang blunder seperti impor beras saat panen raya dan berbagai produk pangan lain, baca doa semua agama dalam acara internal Kemenag dan lain-lain cukuplah buat Pak Jokowi dalam membuat pertimbangan dalam mengevaluasi pembantu pembantunya. Kami sebagai mitra di DPR sekaligus sebagai partai oposisi akan terus memberikan masukan, kritikk dll kepada siapa pun nanti yang akan di tempat kan. Sehingga ke depan kalau masih carut marut dalam membuat kebijakan kepada rakyat, bisa kita ambil posisi, jangan hanya menyalahkan menteri menterinya, tapi yang menempatkannya juga harus bertanggung jawab,” tandasnya.
6 Menteri Diusulkan Diganti
Belum tahu kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet jilid II. Namun yang pasti, reshuffle sudah di depan mata karena DPR telah menyetujui usulan pemerintah terkait penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, juga menyetujui adanya pembentukan Kementerian Investasi.
“Saya tidak tahu kapan waktunya. Yang pasti, reshuffle menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk Presiden dan pemerintah,” kata Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, Sabtu (10/4).
Siapa anggota kabinet yang bakal direshuffle, Immanuel mengaku belum tahu pasti. Tapi menurut pandangan relawan, ada lima menteri atau setingkat menteri yang mesti dicopot.
“Itu hak proregatif Bapak Presiden. Tapi yang jelas, menteri atau setingkat menteri yang tidak perform, yang tidak bekerja bagus (yang dicopot),” kata Immanuel dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Hingga saat ini, lanjut Immanuel, ada lima menteri atau setingkat menteri yang layak dicopot. Yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Pratikno yang berlatar belakang akademisi dan punya SOP di kementerian, kerap salah dan tidak jeli. Misalnya kesalahan ketik pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan ketidaktelitian dalam membuat Peraturan Presiden terkait investasi miras.
“Soal tiga tahun tidak impor beras, juga salah. Data yang diserahkan Pratikno kepada Bapak Presiden tidak akurat. Buktinya, kita impor besar-besaran 2018 dan 2019. 2021 juga ada beras yang masuk,” kata Immanuel.
Lutfi dan Syahrul sama. Sama-sama buat polemik karena tidak bisa menghentikan impor beras. Mereka tidak bisa menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Kebijakan antara kementerian juga banyak yang tidak sejalan.
“Khusus Mentan, sampai saat ini dia belum bisa menjawab berbagai permasalahan terkait pupuk,” ujar Immanuel.
“Kalau soal Jaksa Agung, banyak datanya (alasan pencopotan), nanti saya kasih. Yang jelas, sampai sekarang mafia hukum gila-gilaan,” sambung dia.
Terakhir Nadiem Makarim. Meski tidak terlau menyoroti, Immanuel tidak melihat ada terobosan sang “mas menteri” dalam dunia pendidikan.
“Performance anjlok. Belum ada terobosan berbasis digital di dunia pendidikan. Dia kan diharapkan untuk itu. Jangan disamakanlah bisnis GoJek dengan menata pendidikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) mengeluarkan daftar menteri-menteri dengan kinerja paling memuaskan. Ada pula daftar menteri dengan kinerja mengecewakan hingga layak reshuffle.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024”. Acara ini tersiar di kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (10/4/2021).
Menurut Dedi, survei ini melibatkan 1.200 responden dan berjalan pada 10 Maret hingga awal April 2021. Tim survei mengambil sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dedi mengatakan, tingkat akurasi data 97% dan persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5%.
Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly muncul sebagai menteri yang dianggap paling layak di-reshuffle. Lalu, ada nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
“Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi,” jelas Dedi.
Luhut panjaitan Yasonna laoly Reshuffle kabinet Sri mulyani Menteri layak reshuffle Tri rismaharini
Disetujui DPR, Jokowi Bentuk Kementerian Investasi serta Gabungkan Kemendikbud dan Kemenristek. (DM212)