Pemkot Depok Raih Penghargaan Anugerah Paritrana 2020

- Jurnalis

Senin, 1 November 2021 - 01:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tenar news tv9,Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima penghargaan Terbaik Ke Tiga Anugerah Paritrana Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri di Pullman Bandung Grand Central Hotel, Selasa (26/10/2021).

Penghargaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.6/Kep.24-BKD/2021 tentang Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Pemenang Anugerah Paritrana Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat hasil penilaian tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan baik kategori besar, menengah maupun usaha kecil mikro.

Sekda Kota Depok, Supian Suri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkot Depok untuk terus memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah kota.

Baca Juga :  INI SOSOK 3 HAKIM YANG VONIS MATI FERDY SAMBO

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jabar khususnya Bapak Gubernur Ridwan Kamil,” ujar Supian Suri, usai menerima Penghargaan Anugerah Paritrana 2020.

Supian Suri menjelaskan, atas arahan Wali Kota Depok Mohammad Idris, ke depan cakupan jaminan sosial kepada tenaga kerja akan terus diperluas. Sekaligus diperkuat dengan regulasi yang akan dibuat. 

“Dengan begitu akan lebih banyak masyarakat yang dapat menerima perlidungan sosial khususnya di bidang ketenagakerjaan,” ungkapnya. 

Acara pemberian penghargaan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuannya untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan perlindungan Jamsostek, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Jamsostek serta meningkatkan awareness
dan citra positif pemerintah.

Baca Juga :  Festival UMKM Dan Kebudayaan Sebagai Langkah Pemulihan Ekonomi

Terdapat empat indikator penilaian untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertama, kebijakan (15 poin). Kedua, penerapan (15 poin). Ketiga, kinerja (50 poin) dan keempat yaitu wawancara (20 poin).

Indikator kebijakan meliputi produk hukum terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator penerapan, berkaitan dengan kepesertaan non ASN dan keberlangsungan perlindungan dan kepatuhan pemberi kerja. 

Sementara indikator kinerja terkait coverage kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PU), coverage kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan kontribusi Pemda terhadap perlindungan pekerja rentan dan relawan Covid-19. Terakhir indikator penilaian wawancara, berkaitan dengan narasumber dan materi.

Pada pencapaian penghargaan tersebut, Kota Depok, bersanding dengan penerima Anugerah Paritrana Tahun 2020. Peringkat pertama diraih Kabupaten Purwakarta dan Kota Bekasi berada di peringkat kedua. ( Emy )

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB