DPP PASPROBO GELAR KONSOLIDASI NASIONAL, SERUKAN STABILITAS PEMERINTAHAN DAN PERSATUAN BANGSA PASCA KEMUNDURAN WAPRES

- Jurnalis

Sabtu, 14 November 2026 - 12:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta –TeNarNewstv/Serikat Media siber Indonesia,-Dewan Pimpinan Pusat Pasprobo (Pasukan Prabowo) menggelar konsolidasi pengurus sebagai langkah memperkuat soliditas organisasi sekaligus menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai isu nasional yang berkembang. 13/11/26

Konsolidasi tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus DPP Pasprobo untuk membangun kesamaan pandangan, memperkuat komunikasi organisasi, serta memastikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara agar tetap berjalan aman, tertib, dan lancar.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam konsolidasi ini, di antaranya dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden, isu penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, serta pentingnya menjaga stabilitas kelembagaan negara dari berbagai potensi gangguan.

DPP Pasprobo memandang bahwa setiap persoalan kenegaraan harus disikapi secara bijaksana, konstitusional, dan mengedepankan kepentingan nasional. Terlebih, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mendapatkan perlindungan serta penghormatan terhadap kewenangan dan martabat institusi kepresidenan.

Terkait isu penyadapan terhadap Presiden, Pasprobo menilai bahwa negara perlu memastikan seluruh aktivitas penyadapan dilaksanakan berdasarkan hukum dan kewenangan yang sah. Tidak boleh ada praktik penyadapan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan negara, melanggar privasi, maupun merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

Baca Juga :  BANG ZUL " MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG "

Dalam suasana kebangsaan yang membutuhkan ketenangan dan kedewasaan politik, Pasprobo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Rakyat diharapkan tetap tenang, menjaga persatuan, serta memberikan ruang kepada seluruh institusi negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai konstitusi.

Bagi Pasprobo, stabilitas pemerintahan bukan sekadar persoalan politik, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan, kepastian hukum, keamanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita besar Asta Cita, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Pembangunan bangsa membutuhkan pemerintahan yang kuat, institusi yang profesional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta partisipasi masyarakat yang konstruktif.

Konsolidasi DPP Pasprobo diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan organisasi semata, tetapi menjadi ruang penguatan komitmen kebangsaan. Seluruh pengurus dan anggota diharapkan mampu menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menjaga persatuan, mengawal demokrasi, dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Indonesia membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan. Membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar pertarungan kepentingan.

Baca Juga :  KHADIJAH ISTRI TERKASIH RASUL"

Dengan semangat tersebut, Pasprobo meneguhkan komitmennya untuk terus berdiri bersama kepentingan rakyat dan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, serta bermartabat di mata dunia.

Merawat persatuan, menjaga negara, dan mengawal cita-cita Indonesia maju adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Konsolidasi diakhiri dengan membacakan 7 Tuntutan lansung oleh ketua umum PASPROBO Saiful Caniago di dampingi wakil ketua Samianto dan Maliki serta pengurus BPH lainnya. Isi tuntutan sebagai berikut :
1. Memberikan apresiasi tertinggi pada mantan wakil presiden Gibran atas dedikasi dan pengabdiannya pada bangsa negara.
2. Mendukung dan mengawal kebijakan serta program presiden pro rakyat.
3. Mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo terkait pengajuan wakil presiden.
4. Mengusut tuntas kasus penyadapan
5. Menuntut hukuman mati bagi para pelaku penyadapan dan makar.
6. Menangkap aktor utama penyadapan dan makar.
7. Mencabut tanda kehormatan bintang Mahaputra kepada pihak pihak terkait pelaku penyadapan.

Acara silaturahim, diskusi kebangsaan dan konsolidasi pengurus BPH berjalan lancar penuh hikmah dalam semangat persatuan mengawal dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia adil makmur.( Red )

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional
GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua
Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.
DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027
Kasus tanah blok bra’an 9,3 haktare kembali disoal, Hakim Sidang PS di lokasi
Merawat Panca Jiwa Pondok Al-Amien, Alumni Genoestica Meneguhkan Ukhuwah agar Tak Menjadi Santri yang Kehilangan Akar.
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 12:24 WIB

DPP PASPROBO GELAR KONSOLIDASI NASIONAL, SERUKAN STABILITAS PEMERINTAHAN DAN PERSATUAN BANGSA PASCA KEMUNDURAN WAPRES

Jumat, 13 November 2026 - 12:58 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 11:55 WIB

GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua

Rabu, 4 November 2026 - 15:03 WIB

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Berita Terbaru

Tenar News

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 Nov 2026 - 15:03 WIB