Fakultas Hukum UI Kukuhkan 3 Guru Besar, Dorong Reformasi Hukum dari Laut hingga Pemenjaraan

- Jurnalis

Jumat, 2 Mei 2025 - 07:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengukuhan Guru Besar ini menegaskan FHUI semakin unggul dan impactful bagi Indonesia.

Jakarta,’Tenarnews.com.-
Prof Heru Susetyo, Prof Arie Afriansyah dan Prof Ratif Lestarini saat menjalani acara pengukuhan guru besar di Universitas Indonesia, Rabu (30-4-2025

Universitas Indonesia (UI) resmi mengukuhkan tiga Guru Besar baru dari Fakultas Hukum (FH) dalam upacara akademik yang berlangsung khidmat di Balai Sidang UI. Ketiga Guru Besar tersebut berasal dari berbagai bidang keilmuan.

Yakni, Prof Ratih Lestarini sebagai Guru Besar di bidang Sosiologi Hukum, Prof Arie Afriansyah, Guru Besar di bidang Hukum Laut Internasional, dan Prof Heru Susetyo, Guru Besar di bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial.

Baca Juga :  Yusril Ungkap Rencana Terapkan KUHP Baru Tahun Depan: Ganti

Rektor UI, Prof Heri Hermansyah menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian ketiga akademisi tersebut. Dengan adanya pengukuhan ini, FHUI pun memperkuat posisinya sebagai pusat unggulan studi hukum di tanah air.

“Saya selaku Rektor UI mengucapkan selamat pada tiga Guru Besar yang baru saja dikukuhkan. Dengan kehadiran tiga orang Guru Besar baru di Fakultas Hukum ini, tentunya kita semakin menegaskan bahwa FHUI semakin unggul dan impactful bagi Indonesia,” ujar Prof Heri dalam sambutannya di acara ‘Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia’, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga :  Masyarakat Tabagsel Se-Jabodetabek 2025

Dalam pidato ilmiahnya, Prof Ratih mengangkat tema ‘Hukum yang Hidup dalam Mengurai Benang Kusut Interaksi Hukum di Masyarakat’. Pidato tersebut menyoroti ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat majemuk.

“Saya menemukan bahwa penggunaan hukum negara hanya terjadi jika hukum adat tidak lagi dianggap efektif. Bagi banyak masyarakat, prinsip harmoni dalam hukum adat jauh lebih bermakna dibandingkan sanksi dalam hukum negara,” tuturnya. ( Rd )

Berita Terkait

Wagub NTB Minta Aspirasi Fokus, Jalan dan Internet Jadi Prioritas
Wakil Walikota Depok hadiri pelantikan pengurus persatuan Gereja
KASTA NTB BERSAMA PERHIMPUNAN PEMUDA SASAK LOMBOK DATANGI BKD HEARING PUBLIK
Reshuffle Kabinet, Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru di Istana
Semarak Halal Bihalal Himalo di Jakarta: Tradisi Peresean “Guncang” Ibu Kota, Bukti Kelestarian Budaya Sasak
Membangun Ekonomi NTB Melalui Industri Peternakan Sapi dan Inovasi Usaha
HIMPUNAN MASYARAKAT LOMBOK DIASPORA MENDUKUNG PENUH PEMERINTAHAN PRABOWO -GIBRAN
Mukerwil JSIT Banten 2026: Saatnya Sekolah Islam Terpadu Naik Kelas dan Berdampak Nyata”*
Berita ini 96 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 18:29 WIB

Wagub NTB Minta Aspirasi Fokus, Jalan dan Internet Jadi Prioritas

Rabu, 29 April 2026 - 10:26 WIB

Wakil Walikota Depok hadiri pelantikan pengurus persatuan Gereja

Rabu, 29 April 2026 - 07:00 WIB

KASTA NTB BERSAMA PERHIMPUNAN PEMUDA SASAK LOMBOK DATANGI BKD HEARING PUBLIK

Senin, 27 April 2026 - 16:59 WIB

Reshuffle Kabinet, Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru di Istana

Minggu, 26 April 2026 - 19:11 WIB

Semarak Halal Bihalal Himalo di Jakarta: Tradisi Peresean “Guncang” Ibu Kota, Bukti Kelestarian Budaya Sasak

Berita Terbaru

Tenar News

Reshuffle Kabinet, Prabowo Resmi Lantik 6 Pejabat Baru di Istana

Senin, 27 Apr 2026 - 16:59 WIB