Jakarta Tenarnews.com,- Dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, 9 Februari 2023 nanti, Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang “Publisher Rights”. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong.
“Di HPN 2023 pada 9 Februari, dua hari ke depan, Presiden dalam pidatonya akan memperkenalkan, menanggapi rancangan peraturan (Perpres ‘Publisher Rights’) yang baru saja kami serahkan kepada Presiden,” ujar Usman dalam seminar internasional bertajuk “Disrupsi Digital dan Tata Ulang Ekosistem Media yang Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (7/2).
Lebih lanjut, Usman menyampaikan saat ini terdapat dua substansi dalam pengaturan “publisher rights” atau regulasi hak cipta jurnalistik tersebut.
Pertama, kata dia, platform harus bekerja sama dengan media di Indonesia, ketika hendak menyampaikan berita di platform mereka.
“Mereka harus bermitra, bernegosiasi dengan media kita,” ujarnya.
Usman melanjutkan, negosiasi tersebut merupakan negosiasi yang bersifat bisnis ke bisnis. Dengan demikian, perusahaan pers bisa bernegosiasi secara individu dengan platform atau dengan berkelompok melalui asosiasi media massa.
Di samping itu, tambah dia, ke depannya juga akan ada lembaga pengawas yang mengawasi jika terjadi sengketa antara media massa dengan platform tertentu.
“Nanti, akan ada badan akan menengahi jika ada perselisihan antara platform dan media. Tidak apa-apa juga jika platform dan media menggunakan mekanisme arbitrase, kita memiliki BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” ucap Usman.
Kedua, Perpres “Publisher Rights” juga akan memberikan hak kepada Dewan Pers untuk mengontrol, mengawasi, dan memediasi kerja sama antara platform dan media, karena pemerintah tidak menganjurkan untuk membentuk badan khusus baru.
“Jadi, kami akan menggunakan badan yang ada, yakni Dewan Pers,” tuturnya.
Untuk diketahui, Kemenkominfo pada 27 Januari 2023 telah menyerahkan Rancangan Perpres “Publisher Rights” kepada Presiden untuk mendapatkan izin prakarsa hak tersebut. Apabila telah mendapatkan izin, Usman menyampaikan Kemenkominfo akan membahas substansi hak tersebut secara lebih mendalam dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
Kemandirian Penerbit
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari mengingatkan kepada seluruh penerbit atau pengelola media, mengenai pentingnya kemandirian mereka di hadapan platform digital demi keberlanjutan hidup media.
“Kemandirian penerbitan di hadapan platform digital ini sangat fundamental sifatnya untuk keberlanjutan hidup media,” ujar Atal.
Dalam kerja sama dengan platform digital, lanjut Atal, penerbit atau pengelola media tidak boleh sepenuhnya bergantung pada platform digital.
Penerbit atau pengelola media, kata Atal, semestinya tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan platform digital dalam mendistribusikan konten, meraih pendapatan, dan mengelola data pengguna.
Penerbit, lanjutnya, juga harus senantiasa memiliki opsi lain di luar kolaborasi dengan platform digital untuk ketiga hal tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan oleh penerbit atau pengelola media karena sejauh ini kerja sama di antara kedua belah pihak itu cenderung bersifat berat sebelah.
“Fakta-fakta menunjukkan, kerja sama penerbit dengan platform digital adalah bentuk hubungan yang cenderung berat sebelah, bahkan tidak ada kerja sama yang win-win (menghasilkan keuntungan bersama). Platform digital lebih banyak mengendalikan, penerbit lebih banyak dikendalikan,” ucapnya.
Di samping itu, platform digital juga dapat secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengubah sistem algoritma, dengan dampak serius terhadap distribusi konten dan mode konten berbayar dari penerbit.
Oleh karena itu, Atal berharap seminar internasional yang digelar berkat kolaborasi antara Confederation of ASEAN Journalist (CAJ), PWI, dan BBC Media Action serta melibatkan para pakar terkait sebagai narasumber, dapat menghadirkan solusi. Khususnya terkait persoalan kerja sama yang timpang antara penerbit atau pengelola media dan platform digital itu.
Selain itu, dia berharap pula peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 yang mengangkat tema Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat” dapat menjadi semangat bagi insan pers. Teruta,ma untuk melahirkan beragam solusi demi terwujudnya keuntungan bersama antara penerbit atau pengelola media dan platform digital.
Menjaga Kualitas
Sebelumnya, ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, meminta insan pers untuk tetap menjaga kualitas dalam menyajikan pemberitaan untuk merawat kepercayaan publik yang telah terbangun selama ini.
“Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan yang namanya kepercayaan. Kepercayaan itu harus dibangun dengan menyajikan informasi-informasi sesuai dengan fakta,” di Jakarta, Senin.
Semuel mengatakan, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Peran pers sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi yang sedang dijalankan bangsa ini.
Pers, kata dia, harus tetap menjaga kualitas dalam menyajikan pemberitaan di tengah derasnya arus informasi. Semuel meminta pers juga untuk selalu menanamkan etika-etika jurnalistik dalam setiap peliputan.
Konfirmasi, verifikasi, hingga pemberitaan yang berimbang dinilai sebagai kunci untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pers akan terus tumbuh dan kuat dengan sendirinya.
“Kalau pers sampai gagal melaksanakan itu, mau ke mana lagi kita mendapatkan informasi dengan nilai kepercayaan yang tinggi?” cetusnya.
Semuel pun berharap pers di Tanah Air bisa terus kokoh sebagai pilar keempat demokrasi. Untuk itu, independensi dan kebebasan pers harus terus didorong agar mereka bisa maksimal dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
“Ini adalah pilar terakhir yang harus kita terus dorong kebebasannya, independensinya, tetapi pers juga diharapkan memberikan data-data yang sesuai dengan fakta dan harus cover both side dan dijalankan etika jurnalistiknya,” pesan Semuel.
Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 akan berlangsung pada Kamis (9/2) di Medan, Sumatra Utara, dan diagendakan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. HPN 2023 rencananya juga dihadiri 7.000 wartawan, baik dari dalam maupun luar negeri, serta 14 duta besar negara sahabat.( Tim Biro Medan )
