Kemensetneg Perlu Percepat SOTK BNPT Guna Maksimalkan Pemberantasan Terorisme

- Jurnalis

Sabtu, 15 Maret 2025 - 14:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Tenarnews.com,-Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menegaskan dukungan Komisi XIII terhadap penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Hal itu dalam rangka memaksimalkan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia menambahkan, Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.

Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Baca Juga :  Rangkaian Agenda Perayaan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023

Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

“Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,” ujarnya

Baca Juga :  Hashim Djojohadikusumo Lantik Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.

  • “Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,” tutupnya. (Guruh)

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB