Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Tenar News · 7 Apr 2024 22:45 WIB ·

YANG NAMPAK DARI PANGGUNG SANDIWARA SIDANG MK


 <em>YANG NAMPAK DARI PANGGUNG SANDIWARA SIDANG MK</em> Perbesar

Oleh : Prof. Henry Subiakto
(Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga)

Melihat Sidang MK dalam dua minggu ini, ada tanda-tanda seakan para hakim MK lebih terbuka pada semua opsi putusan, baik menolak maupun menerima gugatan. Walau mungkin akan berpikir jika sampai harus menerima gugatan. Betapa beratnya untuk mengembalikan keadaan & kejiwaan ke titik sebelum pemilu.

Kita tahu pemerintah dan 02 sengaja jalan terus seakan tidak mungkin ada diskualifikasi sebagaimana gugatan pemohon. Prabowo malah sudah ke Cina & diterima seolah presiden.

Disini MK dalam posisi yang berat & sulit. Di satu sisi mereka pasti ingin mengembalikan marwah MK yang hancur karena putusan no 90 tahun 2023 (yang meloloskan Gibran -red). Di sisi lain jika MK berani mutus diskualifikasi Prabowo Gibran, bisa muncul chaos & krisis. Padahal kalau Chaos yang pegang kendali presiden Jokowi. Dengan backup Panglima TNI, Kapolri, KASAD, KASAU dan KASAL yang semua merupakan All The Presiden’s men (orangnya Presiden).

Maka yang paling mungkin didorong & diframing beresiko kecil dengan keributan sebentar adalah MK menolak gugatan. Kalau kemudian terjadi unjuk rasa, TNI-Polri pasti sudah siap antisipasi & hadapi pengunjuk rasa.

Sekarang MK sampai manggil 4 Menteri, tapi yang boleh bertanya hanya hakim MK, tanpa membuka pertanyaan dari pemohon (kubu 01 dan 03), sehingga perspektif pembahasan jadi datar & kurang tajam. Makanya pemanggilan menteri-menteri ke MK, dibiarkan oleh Presiden, karena tahu para menteri tentu bisa jawab pertanyaan hakim dg jawaban-jawaban teknis & normatif.
Namun makna kehadiran menteri-menteri di MK sudah cukup menunjukkan, upaya hukum telah dilakukan serius. Itulah konsep “seeing is believing”, apa yg nampak di mata rakyat akan dipercaya sebagai upaya yg benar, walau aslinya materi yg diperoleh dari tanya jawab dg para menteri itu tak terlalu banyak guna terkait isu perusakan demokrasi.

Konsep “Seeing is believing” sendiri sering dipakai dalam konteks political public relations. Termasuk strategi komunikasi agar rakyat bisa melihat keseriusan Jokowi membangun negeri, begitu pula kerja MK sekarang, harus terlihat serius, agar kekecewaan rakyat tidak menjadi jadi. Panggung yg menarik di MK itu bisa sebagai sarana katarsis terhadap berbagai kekecewaan.

Daulu di Sidoarjo Jawa Timur, ketika lumpur Lapindo meluap dan membuat warga ngeri & marah, karena wilayahnya terancam, maka yg dilakukan adalah memasukkan bola bola beton ke dalam mud vulcano atau pusatnya lumpur panas. Secara teknis upaya memasukkan bola2 beton itu tidak ada manfaat, karena masuk ke perut bumi, tapi aktivitas itu dikerjakan sebagai upaya komunikasi, agar rakyat melihat ada upaya serius yg dikerjakan. Itu yg namanya “Seing is Believing”, dg melihat itu rakyat tenang, percaya, negara sudah bekerja.

Dalam konteks sengketa hasil Pemilu, kalau nanti diputus MK, mereka juga akan mengakui bahwa MK telah bekerja maksimal, sebagaimana yg terlihat sampai hadirkan 4 menteri jadi saksi. Jika masih ada yg protes, dg gerakan perlawanan demokrasi, mereka akan dianggap sebagai kelompok berisik yg tidak legowo. Kelompok yg tidak nerima kenyataan hingga bisa mengganggu persatuan & agenda nasional. Bahkan dituding akan menghambat upaya mewujudkan Indonesia emas. Itulah cara meredam gejolak politik dg mempengaruhi persepsi rakyat. Political reality is about perception.

Setelah panggung MK nanti selesai, kemungkinan selesai pula ruang legal untuk menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Kenyataan yang harus diterima, faktanya *sebagian besar elite politik negeri ini memang sudah bobrok. Dan Jokowi berhasil menghimpun dan mengelola kebobrokan itu menjadi kekuatan politiknya. Penegakan hukum yg ditakuti para elite yg bobrok. Jadi alat politik yg efektif bagi Jokowi. Membuat orang2 bobrok tak berdaya kecuali ikut Jokowi. Walhasil, *law is a tool of political engineering (hukum menjadi alat politik -red).* Sedang Kekuatan rakyat, kekuatan demokrasi makin “tidak berdaya”. Sudah begitu masih dianggap sebagai pihak yg mengganggu kepentingan nasional.

Sementara dengan berjalannya waktu, sebagian besar orang akan sibuk mikir nasibnya sendiri daripada persoalan ngurus rusaknya Demokrasi. Case closed. Semua hanya jadi catatan sejarah buruk tentang demokrasi di negeri ini.( Red )

Artikel ini telah dibaca 19 kali

Baca Lainnya

Cagub Miq Iqbal Deklarasi Bulan Depan

15 Juni 2024 - 11:55 WIB

MCMI, Ricma Dan Yayasan Masjid Cutmeutia Kolaborasi Wujudkan Dialog Kebangsaan

14 Juni 2024 - 15:36 WIB

Sejarah dan Hikmah Berkurban Idul Adha

14 Juni 2024 - 08:21 WIB

Perpisahan dan kenaikan kelas Siswa SMPN 3 Serang berjalan lancar

14 Juni 2024 - 00:55 WIB

Fatwa MUI Bukan di Perdebatkan, Melainkan di Amalkan

12 Juni 2024 - 15:28 WIB

Sistem Kelas Dihapus, Ini Iuran BPJS Kesehatan Senin, 10 Juni 2024

12 Juni 2024 - 02:34 WIB

Trending di Tenar News