Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 10 Okt 2021 09:24 WIB ·

MENPORA PASTIKAN INDONESIA BISA GELAR MOTOGP DAN WSBK DI SIRKUIT MANDALIKA, LOMBOK


 MENPORA PASTIKAN INDONESIA BISA GELAR MOTOGP DAN WSBK DI SIRKUIT MANDALIKA, LOMBOK Perbesar

Berkeliling di Arena
Sirkuit Mandalika (3)


Didin Maninggara

TenarNewsTV9

Badan Antidoping Dunia (WADA) menyatakan akan memberi sangsi kepada Indonesia untuk tidak menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional dan kontinental atau dunia.

Pernyataan itu mengejutkan. Beragam spekulasi beredar viral di media publik. Intinya, Indonesia terancam sangsi oleh WADA.

Padahal, Indonesia telah siap menggelar kejuaraan dunia di Sirkuit Mandalika, Lombok pada November mendatang.

Kesiapan Indonesia saya saksikan langsung ketika saya berkeliling di dalam arena sirkuit itu, menjelang waktu magrib pada 9 Oktober 2021.

Sarana dan prasarana di dalam Sirkuit Mandalika yang baru seminggu berganti nama menjadi Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit sedang dalam tahap rampung.

Papan nama Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit terlihat Sabtu (9/10) sedang dikerjakan. Baru nama Pertamina yang terpasang dalam ukuran besar ditepi bukit di dalam arena sirkuit.

Begitu pula tribun tempat penonton. Salah satunya adalah tribun yang diberi nama Tribun Jokowi diperkirakan sekitar 90 persen rampung.

Tribun Jokowi berdiri di atas bukit dengan latarbelakang pantai, tampak hamparan laut begitu indah, tak jauh dari
Bukit Merese, lokasi puncak Festival Bau Nyale, atau Putri Mandalika yang legendaris.

Akankah perhelatan MotoGP dan WSBK di Mandalika terancam gagal?

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali memastikan perheletan tingkat dunia itu bisa dilaksanakan.

Menteri yang ramah ini telah mengklarifikasi mengenai teguran dari WADA, yang menyatakan Indonesia, Korea Utara dan Thailand tak memenuhi syarat jadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, kontinental atau dunia karena tidak mematuhi penegakan standar antidoping.

Ancaman itu membuat Menpora langsung bertindak cepat dengan mengirimkan klarifikasi mengenai hal tersebut.

Zainudin Amali menegaskan ini terjadi, karena adanya kesalahpahaman akibat pergantian struktur organisasi dan juga pandemi Covid-19 yang tersebar di Indonesia sejak Maret 2020.

“Kami mendapat surat dari WADA, tentang dianggap ketidakpatuhan, sesuai dengan yang disampaikan pada 15 September lalu,” kata Menpora kepada beberapa media, termasuk TenarNewsTV9.

Menpora dari Partai Golkar itu bercerita cukup panjang saat jumpa pers di kantornya, dua hari lalu. Ringkasnya, ia menyimpulkan bahwa ternyata ini lebih mengacu kepada pengiriman sampel kita. Pada 2020, Kemenpora memang merencanakan memberikan sampel. Tapi tidak menyangka, pada Maret, Covid-19 merebak di Indonesia.

Tidak ada kegiatan olahraga, sehingga menurut Amali, sampel yang direncanakan tidak terpenuhi. Semua berhenti. Ini yang menyebabkan dianggap Indonesia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh WADA.

Menpora juga mengatakan kasus ini hanya masalah administrasi yang akan selesai jika dijelaskan secara rinci. Terlebih saat ini, Indonesia sedang mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, dimana jumlah sampel yang diambil lebih dari cukup.

“PON masih berlangsung, dan dari sini kami bisa memiliki banyak sampel. Jadi bisa terpenuhi syarat itu,” ujarnya.

Menpora optimis, masalah dengan WADA masih bisa diklarifikasi dan dikomunikasikan.

Kami dari pemerintah memiliki komitmen untuk mematuhi semua yang menjadi tanggung jawab kami. Saya optimistis ini masih bisa diklarifikasi dan dikomunikasikan, karena Indonesia belum di banned sehingga masih bisa melakukan kegiatan olahraga.

“Teguran ini merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan dan sekarang kami diberikan kesemparan untuk klarifikasi. Walaupun terlambat, tetapi kami usahakan dan WADA juga memberi waktu untuk memberikan surat klarifikasi,” tandasnya. (Bersambung ke Episode 4).

Artikel ini telah dibaca 33 kali

Baca Lainnya

Proyek Renovasi Kantor Gubernur NTB Dikerjakan Awal Agustus

22 Juli 2024 - 16:25 WIB

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Trending di Tenar News