“Pernyataan AHY ini harus dimaknai sebagai suatu penegasan perang terbuka kepada siapa pun yang mencoba mengganggu Partai Demokrat. Dan tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut nama bekas Panglima TNI Moledoko, ini enggak main-main,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 1 Februari 2021.
Biasanya, ujar Adi, DPP Partai Demokrat hanya menanggapi berbagai isu lewat cuitan di Twitter atau dengan keterangan tertulis. Kali ini berbeda. “Kalau sudah konferensi pers terbuka oleh ketua umum, ini artinya tingkat gangguan kenyamanannya sudah klimaks, bahwa ada pihak tertentu ingin mengkudeta Demokrat dan dilakukan oleh orang penting di lingkaran istana,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut soal adanya gerakan politik merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional, yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY, kemarin.
Lebih lanjut, ujar dia, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” tutur AHY.