Abdul Hakim SE KADER GOLKAR WAJIB PATUHI PERINTAH DPP UNTUK PERJUANGAN MO-NOVI

- Jurnalis

Sabtu, 29 Agustus 2020 - 01:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Tenarnews.com :
Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd,M.Pd atau Mo-Novi telah mengantongi SK DPP Partai Golkar maju di pilkada. SK diserahkan Ir. Hj. Sari Yuliati, MT selaku Ketua Bappilu DPP Golkar untuk NTB pada malam ini (Jumat, 28 Agustus) di Sekretariat DPP Partai Golkar di Jakarta.

Terkait SK tersebut, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, Abdul Hakim, SE menyatakan Alhamdulillah.

Baca Juga :  Tanpa memungut," Pelepasan angkatan ke 32 SDN SukmaJaya 5 tampil memukau

“Sebagai kader Golkar, kami siap tunduk dan patuh terhadap putusan partai,” ungkap sarjana ekonomi lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogya itu dalam pesan WhatsAppnya ke redaksi Tenarnews.com di Jakarta malam ini.

Ditegaskan Hakim, DPP Partai Golkar sebagai pemegang otoritas tertinggi di partai, wajib hukumnya dipatuhi semua perintahnya.

Salah satu perintah DPP, kata Hakim adalah semua kader berjuang untuk memperjuangkan kemenangan calon yang diusung di pilkada, yang dalam hal ini adalah pasangan Mo-Novi, bukan pasangan calon lain.

Baca Juga :  Sekretariat Presiden Luncurkan Pendaftaran Undangan Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan

Hakim mengingatkan pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto bahwa kemenangan Golkar di pilkada merupakan awal kemenangan menghadapi pemilu 2024. Menurutnya, pernyataan itu harus bahkan wajib menjadi senjata semangat dan tekad para kader yang berada di daerah-daerah, khususnya di Kabupaten Sumbawa untuk meraih kemenangan di pilkada Sumbawa. (DM212).

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 169 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB