Surat Laporan Warga Disoal Lurah Akomudir Surat Laporan Warga Tanpa Ada Lampiran Copy KTP?Depok, tenarnews: Terkait dihentikannya kegiatan musik orgen tunggal dipemancingan situ 7 muara oleh Sat Pol-PP kota Depok belakangan polemik

- Jurnalis

Selasa, 22 Februari 2022 - 07:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasalnya dihentikannya musik tersebut lantaran adanya surat resmi 12 warga Rt 03 dan Rt 04 Rw 05 Kel. Sawangan Lama Kota Depok, namun aneh nya surat laporan 12 warga tersebut tidak di lampiri Foto copy KTP pelapor sementara pihak instansi terkait, rt, rw, lurah dan camat mengakomudir laporan yang diduga “gelap” tersebut dengan membubuhkan cap basah sehingga Sat Pol-PP menghentikan kegiatan musik tersebut

Terkait surat laporan warga yang tanpa dilampiri copy KTP itu, Sat Pol-PP Kota Depok Thofiqkurahman ketika di konfirmasi media ini, dia mengatakan saya hanya perintah atasan, dan mengenai surat laporan warga silahkan tanya ke camat, jawab Thofiq tanpa mau memperlihatkan bukti lampiran surat tersebut

Baca Juga :  Calon Kepala Desa Lubuk Tapang Memenangkan Pilkades

Ditempat terpisah Rw 05

nampak tidak mau kena himbasnya, surat laporan warga memang tidak dilampiri foto copy KTP, tapi itu salah rt bukan salah saya kata Rw 05 yang saling lempar takut terhimbas

Sementara lurah setempat mengatakan itu hanya surat keberatan karna musik nya terlalu kencang dan lagi sudah ada cap RT RW terang nya, camat setempat ketika di hubungi melalui tilpun dan di wa belum menjawab

Baca Juga :  Pungli parkir"Rp15 juta" per bulan jadi bancaan oknum ?

Himbas dengan dihentikannya musik, para pedagan kecil gulung tiker.

Asmat dkk pedagang kecil diseputar situ tersebut nampak pasrah tak berdaya dengan dihentikannya musik itu,
Saya heran kata Asmat, di sini musik ada tiga tempat ko cuman satu yg dihentikan diseputar warung kami saja yang lain masih jalan sangat tidak adil keluh Asmat (tim)

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional
GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua
Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.
DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027
Kasus tanah blok bra’an 9,3 haktare kembali disoal, Hakim Sidang PS di lokasi
Merawat Panca Jiwa Pondok Al-Amien, Alumni Genoestica Meneguhkan Ukhuwah agar Tak Menjadi Santri yang Kehilangan Akar.
Berita ini 140 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 12:58 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 11:55 WIB

GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua

Rabu, 4 November 2026 - 15:03 WIB

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 November 2026 - 12:27 WIB

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Berita Terbaru

Tenar News

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 Nov 2026 - 15:03 WIB

Tenar News

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:27 WIB