Bogor , – TeNarNews tv/Serikat Media siber Indonesia,-Gelombang desakan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pencegahan perilaku seksual menyimpang kembali menguat.
Ratusan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI), bersama berbagai elemen masyarakat dan kelompok emak-emak, menggelar “Aksi 247” di Balai Kota Bogor, Jumat (24/7/2026).
Dalam aksi damai tersebut, massa menuntut Pemkot Bogor tidak lagi menunda penerbitan Perwali sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Penyimpangan Perilaku Seksual (P4S). Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memperketat pengendalian peredaran minuman keras (miras) di Kota Bogor.
Perwakilan massa bersama para alim ulama kemudian diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, untuk menyampaikan aspirasi dalam sebuah audiensi di Balai Kota.
Usai pertemuan, Jenal Mutaqin naik ke atas mobil komando dan memberikan penjelasan secara langsung di hadapan ratusan peserta aksi. Ia memastikan bahwa proses penyusunan Perwali P4S masih berjalan dan saat ini berada pada tahap pembahasan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya ingin menjawab langsung saja, bahwa pertama Pemerintah Kota Bogor sudah memiliki payung hukum, peraturan daerah tentang pencegahan penyimpangan perilaku seksual. Aturan itu membutuhkan aturan lebih lanjut yang akan kami pertegas melalui Peraturan Wali Kota Bogor,” ujar Jenal.
Menurutnya, draf Perwali tentang pencegahan perilaku penyimpangan seksual, termasuk perilaku LGBT, kini tengah diproses oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum nantinya ditetapkan.
“Hari ini draft Peraturan Wali Kota Bogor tentang pencegahan perilaku penyimpangan seksual sedang dibahas dan akan disahkan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat,
Jenal juga menyampaikan bahwa sebelum ditetapkan, draf tersebut sengaja diserahkan kepada para ulama dan elemen masyarakat untuk memperoleh berbagai masukan sehingga substansi aturan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bogor.
“Sebelum disahkan dan dibahas oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, saya menyerahkan draft Perwali tentang pencegahan perilaku seksual atau LGBT untuk mendapatkan masukan poin-poin dari para alim ulama Kota Bogor,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam penyusunan aturan tersebut.
“Semangat kita adalah sama, umara, ulama, dan masyarakat Kota Bogor memiliki tujuan yang sama. Kami ingin Kota Bogor terbebas dari upaya-upaya perilaku penyimpangan seksual atau yang kita namakan LGBT,” tegas Jenal yang disambut “takbir” dari para peserta aksi. [ Red )
