_(Membaca Niat, Arah, dan Risiko Politik Pengetahuan dalam Wacana Sejarah Nasional)_
Oleh MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
Pendahuluan:
Sejarah Tak Pernah Netral
Sejarah sering diperlakukan seolah-olah ia adalah catatan objektif tentang masa lalu. Padahal, para sejarawan sejak lama mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan narasi yang dibangun, disusun, dan ditafsirkan.
Ia selalu lahir dari sudut pandang tertentu, dalam konteks kekuasaan tertentu, dan dengan kepentingan tertentu pula.
Maka ketika wacana penulisan ulang sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara mengemuka terlebih disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon publik patut bertanya: apa yang sedang, dan akan, sedang dikerjakan? Apakah ini sekadar proyek akademik untuk memperkaya historiografi nasional, atau ada agenda ideologis yang lebih besar di baliknya?
Pertanyaan ini menjadi relevan karena sejarah, dalam praktiknya, bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga alat legitimasi: legitimasi kekuasaan, identitas nasional, bahkan orientasi masa depan bangsa.
Sejarah Nusantara: Antara Fragmen dan Narasi Besar
Sejarah kerajaan Nusantara Sriwijaya, Majapahit, Samudera Pasai, Demak, Ternate-Tidore, Mataram, dan lainnya selama ini memang menghadapi problem serius.
Banyak sumbernya terfragmentasi: prasasti, naskah babad, kronik asing (Cina, Arab, Portugis, Belanda), dan tradisi lisan yang sering bercampur mitos.Kolonialisme Belanda memperparah situasi.
Historiografi Hindia Belanda menempatkan kerajaan Nusantara sebagai latar pasif, statis, dan terbelakang, sementara kolonialisme tampil sebagai pembawa “kemajuan”.
Pasca-kemerdekaan, Indonesia berusaha melakukan dekolonisasi sejarah, tetapi sering kali jatuh pada simplifikasi dan glorifikasi.
Di sinilah celah wacana “penulisan ulang” muncul. Ia bisa dibaca sebagai upaya korektif—namun juga berpotensi menjadi rekonstruksi ideologis.
Fadli Zon dan Politik Kebudayaan
Sebagai figur politik yang lama bergelut dalam wacana nasionalisme, Fadli Zon bukan aktor netral. Ia dikenal vokal dalam isu identitas, kebudayaan, dan kritik terhadap narasi sejarah arus utama yang dianggap “tidak adil” terhadap peradaban Nusantara.
Dalam konteks ini, rencana penulisan ulang sejarah kerajaan Nusantara dapat dibaca sebagai bagian dari politik kebudayaan negara.
Negara tidak sekadar memfasilitasi riset, tetapi ikut menentukan narasi mana yang layak diangkat, periode mana yang ditekankan, dan nilai apa yang hendak diwariskan.
Masalahnya, ketika negara terlalu dominan, sejarah rawan berubah dari disiplin ilmiah menjadi alat propaganda simbolik.
Penulisan Ulang: Antara Revisi Ilmiah dan Rekayasa Ingatan
Dalam tradisi akademik, revisionist history bukanlah hal tabu. Sejarah memang perlu ditulis ulang seiring ditemukannya sumber baru, pendekatan baru, dan pertanyaan baru.
Namun, revisi ilmiah memiliki syarat ketat:
Metodologi transparan
Kritik sumber yang ketat
Keterbukaan terhadap perdebatan
Bebas dari tekanan politik
Jika syarat ini dilanggar, yang terjadi bukan revisi, melainkan rekayasa ingatan kolektif (engineered memory).
Dalam konteks kerajaan Nusantara, bahaya ini nyata. Ada kecenderungan untuk:
Mengagungkan masa lalu secara berlebihan
Menyamakan kejayaan simbolik dengan kejayaan struktural
Mengaburkan konflik internal, feodalisme, dan ketimpangan sosial
Sejarah lalu disulap menjadi mitologi nasional, bukan alat refleksi kritis.
Glorifikasi Kerajaan dan Risiko Feodalisme Baru
Salah satu risiko besar penulisan ulang sejarah kerajaan Nusantara adalah kebangkitan feodalisme simbolik. Kerajaan ditampilkan sebagai puncak peradaban, sementara rakyat jelata menghilang dari narasi.
Padahal, banyak kerajaan Nusantara berdiri di atas struktur sosial yang hierarkis: bangsawan, abdi, budak, dan rakyat biasa. Kekuasaan sering diwariskan secara dinasti, dan konflik perebutan tahta kerap berdarah-darah.
Jika sejarah hanya menonjolkan kejayaan elite, maka yang diwariskan bukan nilai keadilan, melainkan romantisme kekuasaan.
Islam, Hindu-Buddha, dan Politik Seleksi Sejarah
Isu sensitif lain adalah penempatan peran agama dalam sejarah Nusantara.
Apakah kerajaan Islam akan diberi porsi setara dengan Hindu-Buddha? Ataukah salah satunya ditonjolkan demi agenda tertentu?
Penulisan ulang yang tidak hati-hati berpotensi:
Menajamkan konflik identitas
Mengaburkan proses akulturasi
Mengabaikan peran rakyat dan ulama, pedagang, serta jaringan transnasional
Sejarah Nusantara sejatinya adalah sejarah perjumpaan, bukan dominasi tunggal satu identitas.
Sejarah untuk Bangsa atau untuk Kekuasaan?
Pertanyaan kunci yang harus diajukan adalah : untuk siapa sejarah ini ditulis?
Jika sejarah ditulis untuk:
Membentuk warga kritis → ia harus jujur dan kompleks
Membentuk kebanggaan semu → ia akan disederhanakan
Membenarkan kekuasaan → ia akan diseleksi
Negara boleh berperan sebagai fasilitator, tetapi bukan sutradara tunggal. Ketika negara menentukan narasi final, sejarah berubah menjadi dogma.
Tantangan Akademik: Siapa yang Menulis?
Penulisan ulang sejarah kerajaan Nusantara harus menjawab persoalan krusial:
Siapa penulisnya?
Sejarawan independen atau tim politis?
Apakah melibatkan arkeolog, filolog, antropolog, dan sejarawan lokal?
Apakah membuka ruang kritik publik?
Tanpa proses akademik yang terbuka, proyek ini akan kehilangan legitimasi ilmiah.
Alternatif Jalan Tengah
Alih-alih “menulis ulang” secara sentralistik, ada pendekatan yang lebih sehat :
Mendorong riset sejarah lokal berbasis komunitas
Membuka arsip dan manuskrip secara digital
Mengajarkan sejarah sebagai proses debat, bukan hafalan
Mengakui ketidakpastian dan keterbatasan sumber
Sejarah yang dewasa bukan sejarah yang rapi, tetapi sejarah yang jujur dengan kerumitannya.
Penutup:
Sejarah sebagai Cermin, Bukan Panggung
Sejarah seharusnya menjadi cermin tempat bangsa bercermin melihat kebesaran sekaligus luka, kejayaan sekaligus kegagalan.
Ketika sejarah dijadikan panggung untuk memamerkan kebanggaan semata, bangsa kehilangan kesempatan untuk belajar.
Rencana penulisan ulang sejarah kerajaan Nusantara akan menjadi berkah jika dikerjakan dengan rendah hati ilmiah.
Namun ia bisa menjadi bencana intelektual jika dijadikan alat romantisasi masa lalu dan legitimasi kekuasaan masa kini.
Sejarah tidak membutuhkan pembela, ia hanya membutuhkan kejujuran.
والله اعلم بالصواب
C14022026, Tabik 🙏