DPD GMPRI Kaltim Minta Menteri BUMN Tinjau Ulang Struktur PT Pelindo di Samarinda

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tampak poto bersama DPD Kaltim

Kaltim .,– Tenarnews,-Aksi kapal tongkang menabrak Jembatan Mahakam l Samarinda, Kalimantan Timur sudah sering terjadi. Berdasarkan data tahun terakhir Jembatan Mahakam 1 telah ditabrak kapal tongkang sebanyak 22 kali.

Minggu (16/02/2025) terjadi juga Kapal tongkang yang bermuatan kayu menabrak Jembatan Mahakam 1 oleh Kapal tongkang dengan nama Lambung Indosukses 28 yang ditarik Tugboat (TB) MTS 28.

Menyikapi insiden yang berulangkali tersebut Ketua DPD GMPRI KALTIM, Yohanes G. Karmon meminta dan mendesak kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi pejabat struktural yang ada di Samarinda.

“Kita sudah ketahui bersama bahwa Pt.Pelindo yang memiliki wewenang untuk kapal pandu terhadap setiap kapal tongkang yang beroperasi di Sungai Mahakam, tetapi karena kelelaian mereka sehingga menyebabkan 22 kali Jembatan Mahakam 1 ditabrak oleh Kapal tongkang. Sehingga kami dari DPD GMPRI KALTIM meminta dan mendesak kepada Menteri BUMN untuk segera mengevaluasi Pejabat Struktural Pt. Pelindo di Samarinda dan kalau perlu copot Kepala Pelindo yang tidak becus dalam bekerja,” ujarnya menegaskan dalan keterangan resminya, (10/3/2025)

Baca Juga :  Peraturan Walikota (perwal) No.73 tahun 2024 gerbang pintu memajukan ekonomi warga Depok

Pihaknya juga menyikapi lemahnya pengawasan terkait tragedi ini dimana lambatnya penanganan pemberian sanksi kepada pihak perusahaan pemilik kapal yang menabrak.

Baca Juga :  Komentar Presiden Kebangsaan Menangani Anak Suka Tawuran

“Kami menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan hanya bersifat Jangka pendek hanya ganti rugi sehingga terbukti kejadian serupa terulang kembali” pungkasnya.

Atas nama undang-undang (UU), negara menjamin keselamatan warganya merupakan hukum tertinggi, kita harus mengutamakan keselamatan masyarakat Kaltim dan jembatan ini merupakan nadi ekonomi hingga sosial. Jika jembatan roboh, berapa lagi dana miliaaran hingga triliunan yang mesti digelontorkan.

Dalam waktu dekat DPD GMPRI Kaltim akan bertemu berkoordinasi dengan Ketua umum sehingga menjadi pintu masuk persoalan ini dibawa ke Menteri BUMN. ( red )

 

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB