Jakarta 🇮🇩 TenarNewstv/Serikat Media Siber Indonesia,-SIMPOSIUM NASIONAL 60 TAHUN KAHMI UNTUK KEDAULATAN BANGSAJakarta, TeNarNews tv/Serikat Media Siber Indonesia,-Gedung Nusantara V MPR RI – Dalam rangkaian Milad ke-60, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar Simposium Nasional dengan tema “KAHMI Untuk Kedaulatan Bangsa” bertempat di Gedung Nusantara 5 MPR RI pada tanggal 9-10 September 2026.
Simposium ini diproyeksikan menghasilkan dokumen akademik yang akan diserahkan kepada Presiden pada puncak HUT 60 Tahun KAHMI.
Ketua Panitia Simposium, Goege Edwin Sugiharto menjelaskan, kegiatan ini sengaja didesain untuk memberikan masukan konkret bagi negara, bukan sekadar perayaan seremonial.
“Guna memberikan masukan-masukan yang konkret, maka kita akan berikan kepada Presiden dalam HUT 60 tahun KAHMI nantinya. Terimakasih kepada Ketua MPR-RI yang sudah memfasilitasi acara ini, agar Indonesia lebih berdaulat,” ungkapnya.
Sementara itu Koordinator Presidium KAHMI, Dr. K.H. Romo H.R. Muhammad Syafii menegaskan simposium ini adalah wujud semangat _national interest_.
“Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air bahkan hilirisasi industrialisasi… persatuan yang kokoh akan membuat pembangunan lebih baik,” tegasnya. Ia menambahkan, pikiran-pikiran kritis kader harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Dari pantauan forum, rumusan ilmiah mengerucut pada empat pilar:
1. Kedaulatan Pangan: Mendesak transisi dari ketahanan pangan (setop impor) menjadi kedaulatan pangan (berdaulat benih, pupuk, dan distribusi). Obat obatan riset sendiri dan buat sendiri. Rekomendasi: reformasi Bulog dan perlindungan lahan abadi. Gunakan herbal obat buatan dalam negri.
2. Kedaulatan Energi: Mendorong hilirisasi tidak hanya nikel, tapi juga transisi energi berkeadilan. Catatan kritis forum menyoroti ketimpangan penguasaan konsesi energi.
3. Kedaulatan Air: Isu baru yang menonjol. KAHMI menilai air harus diposisikan sebagai hak konstitusional, bukan komoditas industri, di tengah krisis air di Jawa dan kawasan IKN.
4. Kedaulatan SDM dan Industrialisasi: Menekankan bahwa hilirisasi gagal tanpa SDM unggul. Pembangunan harus dirasakan sebagai pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.
Kajian Kritis: Antara Kolaboratif dan Kritis. Keduanya berjalan karena insan akademik pencipta dan pengabdi. Menyuarakan perbaikan lewat gagasan diskusi bukan lagi teriak dijalanan. Bersama menjaga membantu program pemerintah untuk percepatan Indonesia adil makmur.
Simposium ke-60 ini mendapat apresiasi karena membawa KAHMI kembali ke khittah sebagai _think-tank_ kebangsaan, seperti tradisi KAHMI yang sebelumnya melahirkan Piagam IKN dan Deklarasi Nusantara sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden.
Semangat simposium menunjukkan kemajuan membangun kolaborasi untuk terus berkonstribusi untuk kemandirian dan kemajuan bangsa menuju Indonesia adil makmur sejahtera berdaulat. Mendukung penuh program Astacita serta tetap kritis terhadap pemberantasan korupsi.
Catatan kritis yang muncul dari peserta:
Dari Rekomendasi ke Aksi. Tantangan terbesar 60 tahun KAHMI adalah eksekusi. Tanpa satgas pengawalan di DPR/MPR dan indikator terukur, dokumen simposium berpotensi menjadi arsip seremoni. Forum menitipkan amanat kepada ketua MPR untuk mengawal menjalankan amanat hasil simposium.
Simposium ditutup dengan komitmen menjaga semangat kritis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sesuai pesan Anggaran Dasar KAHMI.( Red
