Penulis: Lalu Zulkikifli SH MH , Pembina Media cyber Indonesia ” Tenarnews tv9
*A. Two State Solution (TSS).* _(Deplomatic Freeze)_
Salah satu ulasan dari Kompas.com tgl 14 Oktober 2025 dengan judul *”Ironi Diplomasi Prabowo, antara Perdamaian Gaza dan Terkuburnya Solusi Dua Negara”* adalah sebuah kritik atas kehadiran dan peran Presiden Prabowo dalam _Gaza Peace Summet_ (GPS) di Mesir.
Masih banyak kalangan Internasional termasuk di Indonesia dan pegiat media berpendapat seperti Kompas.com tersebut, yang dalam hal ini penulis tidak sepakat, bahkan 5 tahun terakhir penulis selalu menyampaikan bahwa _Two State Solution_ (TSS) itu rumusan yg salah ditafsirkan karena masih membutuhkan prasyarat mendasar bila dan jika _Two State Solution_ ini ditujukan untuk mengatasi konflik Palestina (Hamas)-Israel.
Pada momen _Gaza Peace Summit_ tersebut telah mendorong terbentuknya _*BOARD of PEACE for GAZA*_ (BPG) sebagai _”Lembaga Legeslatif Internasional”_ dalam menjalankan topik utama _Gaza Peace Summit_ yakni _Gaza Plan._
Munculnya ide _Board of Peace for Gaza & GAZA PLAN_ adalah salah satu upaya internasional (diluar strategi USA dkk menjaga kepentingannya), untuk mencoba solusi terbaik atas ketidakberdayaan PBB _(United Nation)_ menekan Israel agar menghormati *Piagam PBB* dan *7 Resolusi PBB tentang Hak Daulat Sebuah Bangsa dan Dukungan Kemerdekaan Palestina,* termasuk *Montivideo Convention 1933,* *_International Court of Justice_ (ICJ) _Advisory Opinion 2004_,* Pasal 1 _*International Convenant on Civil and Political Right*_ (ICCPR) dan _*International Convenant on Economic, Social and Cultural Right*_ (ICESCR).
Penulis meyakini bahwa *Proposal Two State Solution* sesungguhnya bukan solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina (Hamas)-Israel, namun tujuan utamanya adalah untuk *menghentikan migrasi orang-orang Yahudi (korban anti-Semit) ke Inggris (Eropa) yang sangat deras terjadi tahun 1937, karena itu pemerintah Inggris membentuk Komisi PEEL, yg diketuai Lord Peel.*
Proposal ini menyatakan: _”Sebagian atau seluruh tepi barat, jalur Gaza dan Yerussalem Timur (YeruT) adalah bagian dari Palestina, dan Israel menyesuaikan perbatasannya sesuai batas tahun 1948.”_
Bila menilik Proposal Komisi Peel ini, sebuah langkah politik strategis bagi Inggris karena telah “membebaskan” Yahudi-Israel untuk mengklaim batas negaranya bebas sejauh jangkauan *kekuatan militernya* sebagaimana analisis penulis dalam tulisan sekitar dua tahun yang lalu dengan judul _*Zion and Marano.*_
*Keberhasilan proposal _Two State Solution_ bagi Inggris adalah kesuksesannya karena mampu meghentikan migrasi Yahudi ke Inggris (Eropa)* saat itu, inilah bentuk _hight politics movement_ pemerintah Inggris, yang hingga saat ini masih mempengaruhi pemikiran tokoh Islam atau mengelabui pemahaman dunia International bahwa _Two State Solution_ untuk konflik Palestina-Israel, *padahal pada saat diajukan proposal tersebut ditolak oleh Komunitas Arab-Palestina karena komunitas Arab-Palestina mendapatkan bagian wilaya tanah yg gersang (tepi barat dan jalur Gaza), sementara Israel daerah Galilea yang subur.*
Bahkan bila sementara pihak masih menganggap proposal _Two State Solution_ ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, *maka sebenarnya Proposal tersebut sudah tamat dan batal pasca Perang Arab-Israel tahun 1967.*
*B. Hamas-Fatah Resolution*
Perebutan kekuasaan politik antara Hamas-PLO (Fatah) di Gaza terakhir dimenangkan oleh Partai Hamas. Karena itu komunikasi (Loby) Presiden Prabowo dengan *Hamas-Iran, termasuk partai politik sekutu Hamas yakni Partai _Palestinian Islamic Jihad_ (PIJ)* adalah sebuah kewajiban sebagai langkah awal membangun rekonsiliasi untuk menghentikan pertikaian internal.
Mengacu pada upaya rekonsiliasi untuk mengakhiri _Al-Harb al-Ahliyah al- Filisthiniyyah_ (perang saudara Palestina) atau lebih spesifik dapat kita sebut sebagai _al-Nizaa’ Bain Fatah wa Hamas_ (konflik Fatah dan Hamas) telah dilakukan
tiga kali yakni Rekonsiliasi 2011, Perjanjian Doha 2012 dan Rekonsiliasi 2014, namun _gagal maning gagal maning._
Hingga saat ini Hamas juga tetap menancapkan pengaruh politiknya di dua kota besar lainnya yg terletak diantara Rafah dan Gaza yakni _Khan Yunis_ dan _Dayr Al Balah._
*Tidak akan pernah ada solusi penyelesaian konflik Israel-Palestina selama Hamas dan Fatah (PLO) tidak melakukan resokusi.*
Untuk menuju resolusi itu, salah satu yang Penulis harapkan adalah adanya pasal dalam Proposal Presiden Prabowo agar _*Gaza Strip*_*dan _West Bank_ diserahkan penuh* *pengelolaannya kepada FATAH* dalam kerangka Gaza Plan.
Teruntuk *HAMAS* (termasuk PIJ) diberikan *hak pengelolaan daerah bagian selatan yang relatif subur yakni _Dayr Al Balah,_ _Khan Yunis_ dan _Rafah (Gaza Strip)._*
Daerah _Dayr Al Balah_ adalah kota yang daerah serta iklimnya sangat cocok sebagai pusat industri pertanian-perkebunan. Sedangkan _Khan Yunis_ sebagai kota Industri. Dua daerah ini bisa dikelola oleh Hamas, *tentu kerjasama dengan _Board of Peace of Gaza_ atau Pemerintah Indonesia sendiri.* Disini Hamas dapat menunjukkan dan membuktikan prestasi mereka; selain jalur perang, sebagai _Khalifah fil ardhi_; mengelola bumi dan mensejahterakan rakyat Palestina.
Dari proposal tsb, akan menciptakan kekuatan bersama *Fatah-Hamas termasuk PIJ, melalui PLO,* kemudian perlahan-lahan membangun kekuatan militer yang kuat (Alutsista) agar suatu saat tidak terjadi _genosida_ lagi di Palestina, minimal dapat mengimbangi kekuatan militer Israel, dengan demikian _*gerakan Intifada*_ berkembang menjadi *penguasa mayapada.*
Inilah *prasyarat (prakondisi)* bila pemerintah Indonesia ingin berperan aktif menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tentu tidak semudah itu tapi dengan kecerdasan militer Presiden Prabowo ini dapat tercapai, diawali dengan *Proposal Fatah-Hamas Resolution.*
Konsep inilah yang saya maksudkan ketika penulis diminta sebagai pembicara dalam suatu diskusi dengan teman-teman GPII.
*C. BEYOND Two State Solution*
Kita masih ingat ketika Mesir (Presiden Gamal Abdel Nasser) melakukan nasionalisasi terus Suez tahun 1956, daerah selatan Palestina; kegubernuran _Khan Yunis,_ wilayah perkotaan terbesar kedua di Palestina setelah Gaza menjadi korban.
*Ratusan laki-laki usia 16-50 tahun dikumpulkan dan ditembak mati oleh serdadu Israel* sebagai dalih pembalasan Israel atas tindakan pemerintah Mesir sekaligus mencari kesempatan untuk menguasai lembah Sinai dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan pasukan bersenjata Palestina _*Fedayeen*_ yang berperang dibawah komando Mesir.
Serangan Israel yang mereka sebut *Operasi Kadesh,* dilakukan kepada Mesir namun memanfaatkan momentum dengan membunuh rakyat Palestin (Khan Yunis) dan melumpuhkan _Fedayeen_ dengan kekuatan militer yang tangguh, mereka menguasai Khan Yunis dengan Infanteri dan Pasukan Tank.
Salah satu loby berat Presiden Prabowo adalah mengurangi rasa *Egomiliteristic Hamas.* Apalagi Hamas dan Fatah masing-masing memiliki pasukan perang dengan
Kekuatan militer:
*Fatah:*
– National scurity and Preventive SC berjumlah 60.000 pasukan.
– Presidential Guard berjumlah 4200 pasukan.
– Intel berjumlah 5000.
– Brigade Aqsa: ribuan.
*Hamas*:15.000 Brigade Qassam (termasuk didalamnya PIJ) dan ExecutiveForce 3000 Pasukan.
Presiden Prabowo sejak menjabat menhan RI telah menyiapkan _roadmap_ perdamaian Palestina (PLO)-Israel.
Ide bliau yang utama adalah *Kita jamin keamanan bagi Israel dan kita dukung penuh Kemerdekaan Palestina.* Kata *Jamin* tersebut Jangan disalahartikan, karena kata itu mengarah pada makna _*Poisoned Chalice*_ (strategi/jebakan) karena faktanya kekuatan militer Israel sangat berbahaya bagi Palestina.
Usulan penulis tentang Proposal *Hamas-Fatah Resolution* menuju *_Two State Solution_* adalah _roadmap_ *Pembangunan Negara Palestina.*
Kekuatan militer Indonesia saat ini dapat menjadi daya tawar dalam menjalankan peran stretegis di semenanjung Mediterrania.
*Jadi sangat jelas bahwa penulis sangat tidak sepakat dengan pemahaman Kompas.com yang cenderung memposisikan kehadiran Presiden Prabowo yang hanya ingin menaikkan status ketenaran pribadi. Ini analisa yang kurang dalam.*
Dalam mengajukan Proposal Rekonsiliasi Internal, Presiden Prabowo harus teguh berpegang pada *Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No.1514 (XV) tahun 1960:* _”Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People”;_ Kolonialisme harus dihapus.
Kolonialisasi Israel terhadap Palestina dapat diakhiri bila Hamas mengakui keabsahan _Palestinien Liberty Organisation_ (PLO) sebagaimana pengakuan PBB terhadap PLO yang secara eksplisit disebutkan dalam *Resolusi MU PBB No. 3236 (XXIX) tahun 1974* bahwa PLO diakui secara sah sebagai perwakilan Palestina.
Dengan demikian kebekuan diplomasi _(Diplomatic Freeze)_ akibat tidak tuntas memahami _Proposal Two State Solution_ dapat kita akhiri.
_Wallahu a’lam