Depok, Tenarnewstv9: Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPRD Kota Depok menyoroti sejumlah sektor krusial dalam laporan keuangan Pemkot Depok tahun anggaran 2024. Lewat pandangan umum dalam Sidang Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Gerindra menekankan pentingnya reformasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Setelah mencermati isi dokumen, kami memberikan sejumlah catatan strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota ke depan,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto, Senin (7/7/2025) di Gedung DPRD Depok.
Dalam paparannya, Gerry menyebutkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 4,280 triliun atau 102,31% dari target. Meskipun pencapaian ini diapresiasi, Gerindra menilai bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, yakni sebesar 44,79% dari total pendapatan.
Fraksi Gerindra mendorong Pemkot untuk memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Ini termasuk optimalisasi pajak digital di sektor informal serta pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal.
Gerry juga menyoroti tingginya proporsi belanja operasional dalam APBD 2024. Ia meminta Pemkot untuk mengarahkan belanja agar lebih berdampak pada penguatan output program kerja.
“Kami menilai masih perlu efisiensi dalam belanja operasional dan peningkatan dampak nyata dari program-program yang dijalankan,” kata Gerry.
Fraksi Gerindra mengapresiasi penurunan angka kemiskinan, namun menilai bahwa hal tersebut belum diiringi dengan pengurangan ketimpangan sosial yang signifikan. Karena itu, Fraksi mendorong penguatan program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah.
“Depok butuh pendekatan pembangunan yang lebih inklusif agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu,” tegasnya.
Di sektor layanan publik, Fraksi Gerindra menilai kualitas pendidikan dan kesehatan di Depok masih menghadapi disparitas antarwilayah. Mereka mendesak agar kebijakan Pemkot lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas belanja.
“Kesenjangan ini harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada wilayah-wilayah yang tertinggal secara layanan,” ucap Gerry.
Salah satu sorotan utama Fraksi Gerindra adalah lemahnya perencanaan teknis dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Gerry, perencanaan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus berbasis data kebutuhan riil dan melibatkan partisipasi publik sejak awal.
“Kami minta Pemkot memperkuat mekanisme aduan publik, meningkatkan keterbukaan data, serta mengevaluasi kinerja SKPD secara kolektif dan berkala,” tutupnya. (Moer)