DPD GMPRI Kaltim Minta Menteri BUMN Tinjau Ulang Struktur PT Pelindo di Samarinda

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tampak poto bersama DPD Kaltim

Kaltim .,– Tenarnews,-Aksi kapal tongkang menabrak Jembatan Mahakam l Samarinda, Kalimantan Timur sudah sering terjadi. Berdasarkan data tahun terakhir Jembatan Mahakam 1 telah ditabrak kapal tongkang sebanyak 22 kali.

Minggu (16/02/2025) terjadi juga Kapal tongkang yang bermuatan kayu menabrak Jembatan Mahakam 1 oleh Kapal tongkang dengan nama Lambung Indosukses 28 yang ditarik Tugboat (TB) MTS 28.

Menyikapi insiden yang berulangkali tersebut Ketua DPD GMPRI KALTIM, Yohanes G. Karmon meminta dan mendesak kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi pejabat struktural yang ada di Samarinda.

“Kita sudah ketahui bersama bahwa Pt.Pelindo yang memiliki wewenang untuk kapal pandu terhadap setiap kapal tongkang yang beroperasi di Sungai Mahakam, tetapi karena kelelaian mereka sehingga menyebabkan 22 kali Jembatan Mahakam 1 ditabrak oleh Kapal tongkang. Sehingga kami dari DPD GMPRI KALTIM meminta dan mendesak kepada Menteri BUMN untuk segera mengevaluasi Pejabat Struktural Pt. Pelindo di Samarinda dan kalau perlu copot Kepala Pelindo yang tidak becus dalam bekerja,” ujarnya menegaskan dalan keterangan resminya, (10/3/2025)

Baca Juga :  Ketua Umum Gerakan Pemuda Peduli Bogor Nur Ilham Ucapkan HUT Bogor ke-541

Pihaknya juga menyikapi lemahnya pengawasan terkait tragedi ini dimana lambatnya penanganan pemberian sanksi kepada pihak perusahaan pemilik kapal yang menabrak.

Baca Juga :  APPGINDO Akan Selenggarakan Pameran Pernikahan Bertema "Mahadaya Cinta Indonesia Dream Wedding 2022"

“Kami menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada pihak perusahaan hanya bersifat Jangka pendek hanya ganti rugi sehingga terbukti kejadian serupa terulang kembali” pungkasnya.

Atas nama undang-undang (UU), negara menjamin keselamatan warganya merupakan hukum tertinggi, kita harus mengutamakan keselamatan masyarakat Kaltim dan jembatan ini merupakan nadi ekonomi hingga sosial. Jika jembatan roboh, berapa lagi dana miliaaran hingga triliunan yang mesti digelontorkan.

Dalam waktu dekat DPD GMPRI Kaltim akan bertemu berkoordinasi dengan Ketua umum sehingga menjadi pintu masuk persoalan ini dibawa ke Menteri BUMN. ( red )

 

Berita Terkait

Desakan Kembali ke UUD 1945 Asli, Anggota DPR RI Johan Rosihan Sebut Ada Dua Arus di MPR
Pakai Baju Adat Kaltim Qonita Lutfiyah Umumkan Indikator Baru BK Award 2026.
KADES TAPOS DILAPORKAN WARGANYA SENDIRI, DUGAAN PENIPUAN-PENGGELAPAN Rp1,2 MILIAR MULAI DIPROSES
Pesawat RI Satu “Presiden Prabowo ke NTB untuk resmikan bendungan”
SEJARAH BERDIRI MEDIA NASIONAL TENARNEWS PERJALANAN PANJANG DARI MAJALAH KE MENSOS/. YOUTUBE 
Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar NU Jombang Jawa Timur 
Dengar Keluhan SMSI, Hasyim Djojohadikusumo Siap Kawal Renovasi Gedung Dewan Pers ke Menkomdigi
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa Hasyim S Djoyohadikuwumo: Saya Datang Disini karena Percaya
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 13:33 WIB

Desakan Kembali ke UUD 1945 Asli, Anggota DPR RI Johan Rosihan Sebut Ada Dua Arus di MPR

Jumat, 4 September 2026 - 17:32 WIB

Pakai Baju Adat Kaltim Qonita Lutfiyah Umumkan Indikator Baru BK Award 2026.

Jumat, 4 September 2026 - 17:27 WIB

KADES TAPOS DILAPORKAN WARGANYA SENDIRI, DUGAAN PENIPUAN-PENGGELAPAN Rp1,2 MILIAR MULAI DIPROSES

Kamis, 3 September 2026 - 09:47 WIB

Pesawat RI Satu “Presiden Prabowo ke NTB untuk resmikan bendungan”

Selasa, 1 September 2026 - 18:04 WIB

SEJARAH BERDIRI MEDIA NASIONAL TENARNEWS PERJALANAN PANJANG DARI MAJALAH KE MENSOS/. YOUTUBE 

Berita Terbaru