Jakarta – SMSI ,TeNar News,-
Belakangan muncul dorongan agar pejabat pemerintahan tak melulu pakai kendaraan pelat khusus sampai dikawal patroli, dan beralih naik transportasi umum. Bagaimana respons para menteri?
Mulanya, saran itu disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Disampaikan mereka bahwa patwal sebagai fasilitas semestinya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangannya,
“Tentunya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Djoko.
Baca juga:
Pejabat Indonesia Diminta Tiru Swedia Naik Transportasi Umum
Djoko berharap sebagai pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sering melintas di Jakarta, apakah memiliki kemauan untuk ikut berdesak-desakan bersama masyarakat
“Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” jelas dia.
“Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi Presiden dan Wakil Presiden,” sambung Djoko.
Baca juga:
Raffi Ahmad Ngaku ke Mana-mana Selalu Naik Transportasi Umum
Menteri Bahlil Ngaku Pernah Jadi Sopir Angkot
Bahlil Lahadalia. (Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom)
Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan dia tak perlu diajari untuk naik angkutan umum karena pernah menjadi sopir angkot.
“Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).
Baca juga:
Bahlil: Jangan Ajari Saya Naik Angkutan Umum, Saya Sopir Angkot Waktu SMA
Bahlil mengatakan dia sudah tahu cara naik angkot. Dia meminta tak diajari soal naik angkutan umum.
“Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” jelas Bahlil.
Dia mengaku tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum. Dia juga mengaku bersedia jika diminta memberikan penjelasan terkait pemahaman penggunaan kendaraan umum.
“Nggak ada masalah. Tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti ajak saya saja yang jadi pembicara,” ujar Bahlil.
Baca juga:
Patwal RI 36 Dapat Sanksi Teguran Keras
Menteri Nusron Lebih Pilih Naik Motor
Nusron Wahid. (Foto: dok.istimewa)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid merespons munculnya permintaan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum. Nusron menilai permintaan ini tidak bersifat substansif.
“Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?” kata Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2).
Baca juga:
Terungkap 7 Hal Terkini soal Heboh Mobil RI 36 Raffi Ahmad
Nusron menyebut kalau permintaan ini muncul untuk menghilangkan pengawal bagi pejabat, maka dia lebih memilih menggunakan sepeda motor. Dia menilai dengan sepeda motor perjalanan bisa menjadi lebih cepat.
“Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-sekali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor. Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek, itu malah lebih pendek,” sebut dia.
Baca juga:
Bus Brimob Angkut Siswa Kecelakaan, Pengamat: Emang Boleh Bus Polisi Disewa?
Wamen P2MI Nilai Lebih Hemat Waktu
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani turut menanggapi saran MTI agar pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengaku tidak masalah lantaran sistem transportasi umum sudah terintegrasi.
“Ya nggak papa, nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan kayak model LRT, MRT itu juga tidak menyulitkan, bisa dikoneksikan jadi udah nggak repot,” kata Christina kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).
Christina mengatakan kondisi transportasi umum saat ini sudah tidak lagi seperti dulu. Dia pun menilai penggunaan transportasi umum bisa lebih menghemat waktu.
“Kalau dulu kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain, tapi sekarang kan udah sangat mudah. Jadi memang nggak ada yang salah dengan transportasi umum. Bahkan itu lebih bisa menghemat waktu ketika keadaan macet dan lain-lain itu bisa predictable,” kata dia. ( HZ )