Diskusi ini diisi oleh sejumlah narasumber kompeten. Mereka adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi; dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Ermia Sofiyessi.
Selain itu juga hadir sebagai narasumber yaitu pegiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.
Pemimpin Redaksi Akurat.co, Aldi Gultom, berperan sebagai moderator dalam acara yang didukung oleh Yayasan Gardu 08 Indonesia, Bank BRI, dan Dompet Dhuafa ini.
Dalam diskusi, Hasan Nasbi mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasan menyebut, keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.
“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antre untuk mengambil makanan, mungkin kalau nggak ada ini, anak-anak nggak akan belajar antre, dan ini di desa-desa,” ucap Hasan.
“Anak anak belajar membawa alat makan , tapi kalau dia nggak bawa makan, dia harus cuci tangan, jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan,” sambungnya.
Bahkan, Hasan mengatakan, adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.
“Kemudian anak-anak yang awalnya nggak suka makan sayur, jadi suka makan sayur, karena ada temannya yang makan sayur,” ucap Hasan.
Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2025.
Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3000 paket MBG. Sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat untuk tahun ini.
“Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5000 SPPG, nah itu kalau dikali 3000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun,” ujar Yessi.
Terkait dengan pelaksanaan program MBG, Yessi menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG. ( HS )