MEMANASNYA KASUS DUGAAN KORUPSI DI DAMKAR DEPOK, KODE SEBUT ADA AKTOR INTELEKTUAL

- Jurnalis

Jumat, 23 April 2021 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TENARNEWS TV9 : Depok- Makin memanasnya polemik dugaan korupsi pengadaan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan pemotongan insentif di internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok membuat Koalisi Ormas Depok (KODE) angkat suara.

Bertempat di Kedai angkringan Jalan Nusantara Raya Nomor 57, Kecamatan Beji, Mikel A. Wattimena selaku Ketua Umum KODE mengatakan, para pejabat yang terkait proses hukum adanya dugaan kasus korupsi di Damkar Kota Depok haruslah kooperatif terhadap penegak hukum yaitu, Kejaksaan Negeri ( Kejari) dan Reskrim Polresta Depok.

“Kami menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok maka dengan ini kami dari Koalisi Ormas Depok selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemkot Depok untuk memberantas korupsi yang ada di Kota Depok, ” ujar Mikel, Kamis (22/04)

Baca Juga :  Belasungkawa," Anggota DPRD kota Depok tajiah dikediam (alm) Warga kampung hutan Citayam

Menjawab pertanyaan soal pernyataan kuasa hukum Sandi Butar Butar yakni Razman Arif Nasution yang meminta agar aparat penegak hukum memeriksa Walikota Depok, Mohammad Idris, Selasa tanggal 20 April 2021 saat konfrensi pers, Mikel mengatakan, jangan sembarangan atau asal bunyi membawa nama Walikota Depok dalam kasus tersebut. Karena, Walikota Depok tidak ada kaitannya.

“Kasus ini tidak bisa di sembunyikan, karena dari Kemendagri pun sudah turun ke Kota Depok, jadi siapa pun yang bermain akan menyesal di kemudian hari dan kami, KODE akan mengawal kasus ini sampai tuntas ” tegas pria berdarah Maluku tersebut.

Baca Juga : 

Di tempat yang sama, Jhoni Y. Kelmanutu selaku Ketua Badan Pengawas dan Pembina KODE berpesan, agar Kejari dan Polresta Depok dapat mengungkap dan menuntaskan dugaan kasus korupsi tersebut.

” Saya yakin ada aktor intelektual di belakang ini, yang punya Maksud-maksud tertentu dan membuat Kota Depok menjadi gaduh, untuk itu saya berpesan kepada Kejaksaan dan Polresta Depok untuk menyikapi lebih lanjut, ” tegasJhoni.

Dugaan kasus korupsi di DPKP Kota Depok mulai mencuat ke publik, usai salah seorang pegawai honorer di dinas tersebut, Sandi Butar Butar meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk menuntaskan kasus tersebut. (M.Murod/Emy)

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 110 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB