Tenarnews.com – Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat(23/10/2020). Ia ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. DAK tersebut diajukan untuk beberapa proyek infastruktur yakni pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan di Tasikmalaya.
Dalam kasus tersebut, Budi diduga memberikan uang Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pemberian pertama sebesar Rp 200 juta dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2017. Sementara pemberian kedua sebesar Rp 200 juta pada 3 April 2018.
“Biarlah saya ditahan oleh KPK” Sementara itu Budi sempat menyampaikan pesan terakhir ke masyarakat Tasikmalaya melalui tim kuasa hukumnya. Pesan tersebut disampaikan sebelum ia ditahan KPK pada Jumat (23/10/2020).
Budi berpesan agar pembangunan Kota Tasikmalaya harus terus berjalan walaupun dia tersandung kasus hukum. “Saya sampaikan pesan dari Pak Wali sebelum dibawa ke Rutan KPK. Yaitu, biarlah saya ditahan oleh KPK, tapi tetap lanjutkan pembangunan. Ini adalah perjuangan dari penegakan pembangunan selama ini, saya tidak sepeser pun korupsi,” jelas Bambang Lesmana, ketua Tim Kuasa Hukum Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, kepada wartawan, Sabtu (24/10/2020) sore
Terlebih, kliennya yang selama ini gencar turun langsung memerangi Covid-19 di Kota Tasikmalaya meminta masyarakat tetap semangat menekan penyebaran corona. Selain itu Bambang mengatakan jika Budi meminta dukungan moril dan doa dari masyarakat, ulama, dan kalangan pesantren agar ia bisa menjalani proses hukum yang ada. “Kata Pak Budi, langkahnya selama ini untuk membangun. Tolong sampaikan ke semua masyarakat dan sama juga ke keluarga supaya tenang dan tabah. Pak Budi dinyatakan sehat,” ungkap Bambang. Penangkapan Wali Kota Tasikmalaya membuat beberapa pihak terkejut.
Lihat Foto Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, menunjukkan mesin PCR pemberian pemerintah pusat untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayahnya beberapa waktu lalu.
Salah satunya adalah Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan. ia memastikan jika roda pemerintahan Kota Tasikmalaya akan tetap berjalan dan tak akan terganggung dengan kasus tersebut. “Saya akan pastikan lagi ke pengacara yang mendampinginya di Jakarta. Kalau pun itu (penahanan) betul saya pastikan roda pemerintahan tak akan terganggu dan tetap berjalan.Kita turut prihatin dan sedih,” jelas Ivan kepada media via telepon.
Selain itu pun berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya M Yusuf dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan tugas pemerintahan terus berjalan. Intinya roda pemerintah harus terus berjalan. Karena ini kaitannya dengan pelayanan masyarakat,” tambah dia. Ia menjelaskan tak ada pemberitahuan khusus sebelumnya dari KPK ke Pemkot Tasikmalaya terkait pemeriksaan Budi.
“Semalam saya dapat informasi bahwa Pak Wali akan memenuhi panggilan KPK. Tapi, kalau informasi resmi tak ada ke Pemkot Tasikmalaya selama ini,” ujar dia. (ANTARA/HO-KPK) Hal yang sama juga diungkapkan Enjang Zenal Mutaqqin (50 tahun), salah satu warga Kota Tasikmalaya. Ia mengaku terkejut dengan penahanan kepala daerahnya oleh KPK.
Meski telah lama ditetapkan sebagai tersangka, penahanan yang dilakukan kepada Wali Kota Tasikmalaya dinilai mendadak. “Sebagai warga, saya merasa terkejut karena selama ini Pak Wali selalu muncul dalam setiap kegiatan upaya penanganan Covid-19,” jelas Enjang, Jumat sore. Enjang menilai sosok Wali Kota Tasikmalaya selama ini dikenal baik kepada warga dan dikenal memiliki banyak prestasi, terutama dalam kegiatan pembangunan.
“Saya sendiri merasakan apa yang telah dilakukannya semasa menjabat sebagai Wali Kota Tasikmalaya,” tambah dia. Hal sama diutarakan warga lainnya, Andri (34), mengaku kepala daerahnya dikenal banyak membangun infrastruktur di Kota Tasikmalaya.
Menurut dia, banyak pembangunan yang dilakukan olehnya selama menjabat sebagai Wali Kota dua periode terakhir. Saya merasa prihatin dengan penahanan Pak Budi sebagai tersangka oleh KPK,” ujar dia.
Sementara itu, salah satu tokoh ulama di Kota Tasikmalaya, ustaz Yanyan Albayani mengimbau kepada masyarakat untuk tak perlu gaduh dengan penahanan Wali Kota Tasikmalaya. Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. “Kita juga minta KPK menanganinya dengan benar. Tak boleh ada unsur politik. Ini diproses hukum murni, bukan sekadar pesanan,” kata dia.
Team Tenarnews.com