Lombok ,TeNar News , Media Siber Indonesia,-— Ikhtiar untuk mengembalikan kejayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di panggung Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional, kini menghadapi tantangan klasik, lambatnya respons birokrasi di tingkat daerah. Kurangnya inovasi dan kreasi dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) NTB dikhawatirkan dapat menjegal target besar daerah untuk menembus jajaran lima besar nasional.
Kritik tajam tersebut mengemuka setelah adanya sumbatan komunikasi antara pengurus LPTQ di Jakarta dan daerah. Tokoh masyarakat sekaligus pengurus LPTQ Jakarta asal NTB yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun, Ustadz HM Sodri, mengungkapkan bahwa warga NTB di Jakarta sebenarnya sangat siap memfasilitasi dan menyukseskan kafilah NTB yang akan berlaga pada MTQ Nasional, September 2026 mendatang.
“Niat kami tulus selaku orang NTB yang besar di dunia MTQ. Kami ingin membantu memfasilitasi kebutuhan kafilah selama di Jakarta agar semua berjalan lancar. Apalagi kami di sini memiliki jaringan rekanan hingga fasilitas wisma yang bisa digunakan oleh para qori-qoriah kita,” ujar Sodri, kepada Radar Lombok, melalui sambungan telepon, Kamis (7/2) malam.
Persoalan ini bermula saat perwakilan warga NTB di Jakarta melaporkan kesiapan fasilitasi tersebut langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Merespons positif niat baik itu, Gubernur Iqbal secara lisan langsung memberikan arahan dan disposisi agar pihak terkait segera menghubungi Pengurus LPTQ NTB, TGH Sabaruddin, yang juga tercatat sebagai ASN di Kanwil Kemenag NTB.
Hanya saja, respons dari daerah justru mengecewakan. Setelah ditunggu selama lima hari sejak instruksi tersebut diberikan, belum juga ada tindak lanjut nyata atau komunikasi balasan dari LPTQ NTB. “Gerakan dari daerah sangat lambat. Sudah lima hari sejak ditelepon, tapi belum ada tindak lanjut. Muncul asumsi atau kecurigaan di kalangan kami, seolah-olah ada ketakutan bahwa ‘kapling’ atau kewenangan mereka mau diambil. Padahal ini murni kerja ikhlas demi nama baik daerah,” sesal Sodri.
Ia mengingatkan agar ego sektoral atau persoalan internal manajemen LPTQ daerah jangan sampai mengorbankan nasib dan kemajuan para kafilah yang akan bertanding.
Kelesuan manajerial LPTQ NTB dinilai berbanding lurus dengan kemunduran prestasi kafilah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Evaluasi Strategis LPTQ Provinsi NTB, posisi daerah ini terus merosot. Jika pada tahun 2020 NTB berhasil mengamankan peringkat 5 nasional, posisi tersebut melorot ke peringkat 10 pada tahun 2025, sebuah kemunduran posisi secara relatif sebesar 100 persen dalam lima tahun terakhir.
Bahkan dalam catatan historis, performa belakangan ini berbanding terbalik dengan era keemasan NTB pada tahun 1980–1983. Pada masa itu, nama-nama legendaris seperti Ramli Ahmad, Abu Bakar, dan Ahyar Rosidi (almarhum), serta Ustadz M. Zaidi dari Kekait yang kini menjadi satu-satunya saksi hidup yang masih ada, mampu membuat nama NTB mendominasi panggung nasional
“Sangat disayangkan, LPTQ NTB yang bertugas sekarang seperti kehilangan inovasi dan kreasi. Akibatnya ranking kita merosot terus. Kalau Gubernur menggaungkan tagline ‘NTB Mendunia’, maka urusan MTQ ini minimal harus bisa me-nasional dulu, masuk lima besar,” tegas mantan qori nasional era 80-an tersebut.
Analisis data menunjukkan bahwa penurunan prestasi NTB terjadi karena pola pembinaan yang masih bersifat musiman (event-based), belum institusional dan berjenjang seperti yang diterapkan oleh provinsi langganan lima besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat. Melalui momentum ini, Pemprov NTB didesak untuk melakukan intervensi strategis dan reformasi manajemen di tubuh LPTQ NTB.
Beberapa rekomendasi mendesak yang perlu segera dieksekusi antara lain, membentuk Tim Teknis Permanen Pembinaan Nasional, menyelenggarakan program karantina terstruktur minimal dua kali setahun, mengintegrasikan program LPTQ dengan beasiswa daerah dan lintas OPD, serta menghilangkan sekat birokrasi dan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga perantauan di Jakarta.
“Kritik ini lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi qori-qoriah NTB. Kita butuh reformasi manajemen, konsistensi pembinaan, serta political will yang kuat agar brand ‘Qur’ani’ yang melekat pada Bumi Gora tidak semakin tergerus di tingkat nasional,” pungkas Sodri.
