Peluncuran Cataru SBMI 2025, Hengky Wijaya : Kehadiran Negara Belum Menunjukkan Peran Aktif dalam Tata Kelola Migrasi

- Jurnalis

Jumat, 19 Desember 2025 - 07:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Tenar News.Com/ Media Cyber Indonesia. Hengky Wijaya, Ketua Umum Indonesia Maritime Creming Agents Association (IMCAA), mengungkapkan kehadiran negara belum menunjukkan peran aktif dalam tata kelola migrasi, Sehingga kehadiran pemerintah belum dapat dirasakan oleh teman teman dari civil society, pekerja migran dan pengusaha. “Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk political will untuk bernegosiasi dengan negara negara penempatan,ini lintas negara, kita butuh kehadiran pemerintah juga,”demikian dikatakan Hengky Wijaya usai Peluncuran Cataru SBMI 2025 di Jakarta, kamis 18 Desember 2025.

Bertepatan dengan Hari Buruh Migran Internasional, Peluncuran Cataru SBMI 2025 disertai dengan talkshow dan sesi diskusi,yang melibatkan berbagai pihak terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, dengan mengangkat tema “Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: Jaringan Bisnis Perdagangan Orang dan Runtuhnya Hak Asasi di Era Krisis Iklim.

Baca Juga :  Program Kesehatan Gratis,' Menteri AHY puji kesiapan Puskesmas Beji Kota Depok

Dalam hal ini, Ketum mengapresiasi teman teman SBMI menggelar acara ini, Ia pun mengakui, bahwa
gerakan dari temen teman SBMI sangat luar biasa, dalam mengadvokasi teman teman pekerja migran, ” Salut dan luar biasa,” ujarnya.

Sebagai salah satu pembicara diskusi, Hengky menekankan bahwa regulasi yang dibuat negara yang terutama dapat dijalankan,sehingga kemudian regulasi itu dapat benar benar bermanfaat dan berkeadilan untuk semua,khususnya bagi pekerja migran dan industri, sehingga kemudian dapat mengelak komentar negatif terhadap negara.

Baca Juga :  WAPRES K.H. MA’RUF AMIN MELEPAS JEMAAH HAJI SEBANYAK 445 ORANG DAN PETUGAS HAJI 4 ORANG

Hengky pun berharap, kehadiran negara sebagai yang memiliki power dalam melindungi rakyatnya, menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian memastikan perlindungan yang aman bagi para pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Sebab orang yang ingin bekerja ke luar negeri karena pilihan,bukan karena keterpaksaan.
Demikian pula negara bukan hanya hadir dalam setiap kasus kasus yang ada dalam perlindungan migran, tetapi bagaimana kemudian mitigasi yang dilakukan oleh negara sehingga kemudian dapat meminimalisir resiko masalah terhadap pekerja migran itu sendiri dan jika kemudian ada masalah, penanganannya pun sangat mudah. (dp)

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB