“Kepada seluruh (pimpinan di Kemenkum) yang dipercayakan memegang amanah, satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan diluar untuk kepentingan kantor,” tegas Menkum.
Menkum juga mengatakan, hal yang paling penting bukan rencana yang tertulis, tetapi komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah komitmen kita, kesetiaan kita kepada cita-cita Kementerian, saya berharap diantara kita bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan kita, terutama kepada masyarakat,” tuturnya di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/04/2025).
Selain itu, Menkum menyampaikan, agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini agar nantinya penyusunan rencana strategis (renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia.
“Kita punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun kedepan dalam rangka menuju Indonesia emas. Kita harus berpedoman pada visi misi presiden RI, terutama peran kita dalam asta cita nomor 7,” ujar Supratman saat memberikan sambutan pada Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 – 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenkum.
Kemudian Menkum meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum, agar selalu konsisten dalam menjalankan renstra, agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.
“Saya berharap kita konsisten terhadap renstra ini sehingga capaian yang akan kita capai, tujuan yang sudah kita tetapkan baik itu visi, tujuan, sasaran, program dan lain sebagainya betul-betul tercantum dan bersesuaian dengan penganggaran,” ujar Menkum.
Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan asta cita. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
“Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional dan pengesahan badan hukum partai politik,” ujar Nico.
Prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan kemenkum yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional yang ketujuh ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung.
“Salah satunya yaitu terkait dengan reformasi hukum, kita laksanakan melalui pembinaan hukum nasional terhadap K/L, pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam hal menjalankan kepatuhan K/L dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum,” ungkap Nico.( Rd )