Jakarta Tenarnews tv9.Kisruh terhadap korban sengketa lahan Mandalike masih terus berlanjut. Kendati proyek motor GP sudah tuntas dalam pembangunan dan bahkan sudah diresmikan serta sudah dipakai beberapa kali dalam ajang lomba dunia.
Warga kembali menanyakan kinerja Pemda atas lambatnya penyelesaian ganti rugi hak warga yang terkena oleh KEK. Dibalik kemegahan sirkuit Mandalike yang manjadi buah bibir warga Indonesia bahkan dunia masih tersimpan wajah derita sebagian warga yang belum tuntas pembayaran ganti rugi atas hak tanah mereka.
Dalam keterangan Parlan selaku pengurus forum kebangsaan NTB dan anggota Himalo Jakarta yang dari sejak awal membantu mendampingi warga terus mencari trobosan jalan keluar agar warga segera mendapat hak ganti rugi atas tanah mereka.
” Hari ini kita kembali diundang Pemda melalui biro hukum NTB untuk menyerahkan berkas, model seperti Ini sudah yang kedua kalinya. Semestinya dari sejak penyerahan berkas pertama dulu sudah harus ada progres ternyata kembali lagi warga diminta menyerahkan berkas yang sama “. Ungkapnya.
Parlan selaku ketua pendampingan masyarakat di empat desa yang kenak proyek Mandalike yaitu desa SukeDane, Mertak, Sengkol, Kute. Hari itu bersama masyarakat lainnya menyerahkan berkas di ruang biro hukum NTB yang diterima oleh Arif Rahman dan L.Khalikul Bahri.
” Sebanyak 89 kepala keluarga (KK) di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menyerahkan data lahan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (28/11/2022) siang. Penyerahan data lahan di ruangan Biro Hukum Provinsi NTB. Ada juga yang menyerahkan secara pribadi/perorangan. Kami berharap PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) segera menyelesaikan kewajibannya pada warga “. Jelasnya.
Dalam pandangan presiden forum kebangsaan, ” Presiden Jokowi sangat tegas selesaikan hak rakyat mafia yang ditemukan bermain tindak tegas, gebuk. Pemda hadir sebagai pelayan rakyat itu tugas pokok pemerintah”. Ungkapnya perihatin atas belum tuntasnya hak warga di Mandalike.(Tim investigasi Tenarnewstv9 jkt)