Sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik atas segala macam agenda kinerja lembaga yang menjalankan anggaran APBN. OKP Nasional GMPRI ikut menyuarakan agar semua berjalan berdasarkan aturan dan tufoksi, sehingga semua dapat dirasakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak khususnya rakyat NTB.
Yang terhormat ; Seluruh Bupati dan Wali Kota Seluruh NTB (Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Sumbawa Besar, dan Bupati Sumbawa Barat.
Kami dari Dewan Pimpinan Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) yang Bermitra dengan Negara dan Pemerintah Pusat dan Khususnya sedang Mitra dan Sinergitas dengan BNPB RI (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia)l
Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 yang memberikan target waktu penyelesaian Rehabilitas maupun Rekontruksi bahwa telah di turunkan Anggaran Rehab Rekon sekitar 8 Triliun ke 7 Kabupaten/Kota se -NTB.
Demi berjalanannya kepentingan Negara dan Bangsa kami dari DPP GMPRI Meminta Segera dalam waktu dekat ini kepada 7 Kabupaten/Kota untuk segera mengirimkan Laporan Pertanggung jawaban kepada BNPB RI dan Presiden Republik Indonesia.
Karena Berhubung Awal tahun 2023 akan ada Anggaran sekitar 12 Triliun akan di Gelontorkan dari Pemerintah Pusat kepada 7 Kabupaten/Kota Se NTB yang tertimpa Gempa tahun kemarin, dengan catatan Laporan Penanggung Jawaban harus di sudah di Kirim dalam waktu dekat ini, kalau sampai Laporan Penanggung Jawaban belum di kirim maka bisa jadi Penggelontoran anggaran yang berjumlah kurang lebih 12 Triliun akan Berujung Gagal.
Dan kami dari DPP GMPRI meminta Lelang tender harus Transparan dan tanpa ada permainan uang, ujungnya berdampak Menjadi Kerugian Rakyat, Bangsa dan Negara.
Karena DPP berhak dan bertugas Untuk Mengontrol jalannya Pembangunan Nasional Khususnya Pembangunan Rehab Rekon tetkait dengan Bantuan Presiden Republik Indonesia melalui BNPB RI ke 7 Kabupaten /Kota Se NTB.
dan Kami Memohon dan Kepada Pemerintah Provinsi NTB segera untuk membantu jalannya Pembangunan di Wilayah NTB.
menurut presiden Forum Kebangsaan : Semua anggaran yang diperuntukkan untuk program penaggulangan kebencanaan serta pemulihan ekonomi yang sudah diturunkan atau yang akan diturunkan agar senantiasa digunakan pada tufoksi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus pastikan semua dana terpakai dengan benar jangan ada yang diselewengkan karena ini hak rakyat yang di kasih oleh negara. Dan warga masyarakat luas agar terus melakukan pengawasan melekat”. Tuturnya.
(RAJA AGUNG NUSANTARA,KETUM DPP GMPRI)
