JAKARTA ,- TENARNEWS TV, LKPK NTB MENGGEDOR KPK RI UNTUK MEMINTA SEGERA MENSTATUSKAN TERSANGKA OKNUM TAMBANG EMAS ILEGAL DI SEKOTONG LOMBOK BARAT NTB DAN MENAGKAP OKNUM PELAKUNYA SESUAI DENGAN ATENSI PRESIDEN YG MENJADI TARGET 100 HARI KERJA .
Sejumlah aktivitas tambang emas ilegal di Indonesia mendapat atensi Presiden RI, Prabowo Subianto. Termasuk yang berada di Sekotong, Lombok Barat Ntb.
Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak pada pekan lalu. Termasuk dengan salah satu Deputi Politik dan Keamanan (Polkam).“Ini sudah dapat atensi dari Presiden dan Polkam. Nomor satu adalah penyeludupan emas,” ujarnya Dian pada Senin, 11 November 2024.
Karenanya, ia mengingatkan aparat penegak hukum (APH) segera menyelesaikan kasus yang melibatkan belasan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) China tersebut. Apalagi plang pelarangan aktivitas pertambangan emas yang KPK pasang bersama sejumlah pihak telah dicabut.
Lebih jauh Dian mengatakan, kasus tambang ilegal ini masih berjalan di penyelidikan Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra).
Mahasiswa lombok se jabodetabek bersama Tim lKPK NTB.
Sebelumnya, KPK pernah menutup dengan memasang plang pelarangan aktivitas pertambangan di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Pemasangan plang berwarna merah itu dilakukan Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria bersama sejumlah pihak. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, serta Balai Gakkum LHK Jabalnusra.
Penutupan itu ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin apapun di dalam kawasan hutan Plangan Sekotong.”
Berdasarkan perhitungan pihak DLHK NTB, terdapat 25 titik lokasi tambang ilegal yang berada di Sekotong, totalnya luasnya mencapai 98,19 hektar.
Perkiraannya, tambang ilegal itu menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun. Angka ini berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong.
Lokasi tambang tersebut tersebar di tiga desa, yaitu Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blong
Penting
19 Oktober 2024. Jelang momentum bersejarah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada visi misi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyatakan tekadnya untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
Sebagai bagian dari gerakan nasional melawan korupsi, KPK menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan, serta upaya mencegah korupsi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Langkah ini sejalan dengan reformasi politik yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang akan membantu menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan bebas dari praktik koruptif.
Ketua KPK, Nawawi Pomolango, juga berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Di saat yang sama, KPK juga akan melanjutkan tugas dan fungsinya yang tak semata mengedepankan penindakan, namun juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi.
Lebih lanjut, KPK mendukung komitmen pemerintah untuk memastikan independensi KPK dan institusi hukum lainnya dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi.dan lain-lainnya
“Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan,” tegas Nawawi.
Komitmen pemerintah baru untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja, juga akan terus didukung penuh oleh KPK. Bersama pemerintah, KPK akan terus bekerja untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan terbebas dari tindak pidana korupsi.
Terakhir, KPK mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional. Integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan diyakini tidak hanya mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business), tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.
KPK berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui upaya penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku, maupun pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, penguatan regulasi juga dibutuhkan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi dan membawa dampak signifikan, antara lain melalui pengesahan RUU Perampasan Aset maupun perluasan lingkup LHKPN.
KPK percaya bahwa kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tegas adalah kunci utama. Melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita bersama dapat menciptakan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi. ( Tim investigasi)