MEMANASNYA KASUS DUGAAN KORUPSI DI DAMKAR DEPOK, KODE SEBUT ADA AKTOR INTELEKTUAL

- Jurnalis

Jumat, 23 April 2021 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TENARNEWS TV9 : Depok- Makin memanasnya polemik dugaan korupsi pengadaan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan pemotongan insentif di internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok membuat Koalisi Ormas Depok (KODE) angkat suara.

Bertempat di Kedai angkringan Jalan Nusantara Raya Nomor 57, Kecamatan Beji, Mikel A. Wattimena selaku Ketua Umum KODE mengatakan, para pejabat yang terkait proses hukum adanya dugaan kasus korupsi di Damkar Kota Depok haruslah kooperatif terhadap penegak hukum yaitu, Kejaksaan Negeri ( Kejari) dan Reskrim Polresta Depok.

“Kami menyayangkan terjadinya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Damkar Kota Depok maka dengan ini kami dari Koalisi Ormas Depok selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemkot Depok untuk memberantas korupsi yang ada di Kota Depok, ” ujar Mikel, Kamis (22/04)

Baca Juga :  Skandal Uang Miliaran Rupiah Terungkap di Pengadilan Negeri Depok

Menjawab pertanyaan soal pernyataan kuasa hukum Sandi Butar Butar yakni Razman Arif Nasution yang meminta agar aparat penegak hukum memeriksa Walikota Depok, Mohammad Idris, Selasa tanggal 20 April 2021 saat konfrensi pers, Mikel mengatakan, jangan sembarangan atau asal bunyi membawa nama Walikota Depok dalam kasus tersebut. Karena, Walikota Depok tidak ada kaitannya.

“Kasus ini tidak bisa di sembunyikan, karena dari Kemendagri pun sudah turun ke Kota Depok, jadi siapa pun yang bermain akan menyesal di kemudian hari dan kami, KODE akan mengawal kasus ini sampai tuntas ” tegas pria berdarah Maluku tersebut.

Baca Juga :  SANGKEP HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR HIMALO DI RANTAU

Di tempat yang sama, Jhoni Y. Kelmanutu selaku Ketua Badan Pengawas dan Pembina KODE berpesan, agar Kejari dan Polresta Depok dapat mengungkap dan menuntaskan dugaan kasus korupsi tersebut.

” Saya yakin ada aktor intelektual di belakang ini, yang punya Maksud-maksud tertentu dan membuat Kota Depok menjadi gaduh, untuk itu saya berpesan kepada Kejaksaan dan Polresta Depok untuk menyikapi lebih lanjut, ” tegasJhoni.

Dugaan kasus korupsi di DPKP Kota Depok mulai mencuat ke publik, usai salah seorang pegawai honorer di dinas tersebut, Sandi Butar Butar meminta Presiden RI, Joko Widodo untuk menuntaskan kasus tersebut. (M.Murod/Emy)

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional
GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua
Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.
DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027
Kasus tanah blok bra’an 9,3 haktare kembali disoal, Hakim Sidang PS di lokasi
Merawat Panca Jiwa Pondok Al-Amien, Alumni Genoestica Meneguhkan Ukhuwah agar Tak Menjadi Santri yang Kehilangan Akar.
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 12:58 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 11:55 WIB

GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua

Rabu, 4 November 2026 - 15:03 WIB

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 November 2026 - 12:27 WIB

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Berita Terbaru

Tenar News

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 Nov 2026 - 15:03 WIB

Tenar News

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:27 WIB