Jakarta, Tenarnews com Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN. Adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan BKKBN ini memiliki sejarah panjang dan track record yg jelas semenjak Pemerintahan Orde Baru BKKBN ini menjadi andalan Pemerintah dalam menangani pengendalian pertumbuhan penduduk hingga kini negara telah memasuki era bonus demografi. Bila melihat nomenklatur kementerian yg di usulkan oleh Presiden terpilih yakni 44 kementrian maka ini kesempatan yg tepat untuk mendukung menaikkan BKKBN naik kelas menjadi Kementerian. Mengapa harus di dorong menjadi Kementerian.? Karena salah satu cita-cita presiden Prabowo saat kampanye adalah Menghapus Kemiskinan dan Menurunkan Stunting. Maka bila kita bicara penurunan Kemiskinan dan Stunting maka harus ada lembaga khusus yang menanganinya yakni Lembaga BKKBN. Pungkas Sukarya Putra (Ketua Umum Samudra). Tambahnya lagi, Pada setiap pesta demokrasi lima tahunan dan saat kampanye presiden, Kemiskinan selalu menjadi tema kampanye yang paling seksi. Di tambah lagi dengan maslah issue Stunting yang saat ini tak luput dr perhatian pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, Presiden terpilih pak Prabowo dari pada menambah Kementerian baru lebih baik menaikkan status BKKBN menjadi Kementerian. Sehingga memudahkan Pak Prabowo untuk bergerak lebih cepat dan bekerja cepat dalam merealisaikan visi-misinya saat kampanye. Lembaga ini tidak perlu adaptasi lagi, SDM nya sdh ada, tdk perlu menyusun struktur karena BKKBN ini sudah terbangun infastruktur yang kuat dan memiliki Struktur sampai ke tingkat desa dan dusun-dusun di seluruh indobesia sehingga memudahkan dalam menangani Kemiskinan, Pananganan Pangan dan Gizi yang berakibat pada penurunan Stunting. Untuk itu, Santri Muda Nusantara-SAMUDRA mengusulkan kepada Pak Presiden terpilih: 1. Agar pak Prabowo dapat menaikkan status Lembaga BKKBN menjadi Kementerian 2. BKKBN ini menajdi kementerian, agar lebih fokus mengurus Kependudukan, Kemiskinan serta penurunan Stunting. 3. Agar penggunaan Anggaran Kemiskinan dan Stunting hanya dapat di tangani oleh satu kelembagaan kementerian yakni BKKBN 4. Agar tidak ada lagi sebaran alokasi anggaran ke kementerian yang lain yang bukan TUPOKSI nya 5. Dan mengusulkan bila BKKBN ini disetujui menjadi Kementerian agar dapat mengangkat orang-orang yang berkompeten dibidangnya, diantaranya para mantan SESTAMA yang tidak diragukan lagi keahlianya . Sukarya Putra (Ketua Umum Santri Muda Nusantara-SAMUDRA) adalah Santri & Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah. Sukorejo, Asembagus, Situbondo – Jawa Timur (Pendiri KHR. As’ad Syamsul Arifin adalah Pahlawan Nasional)
Jakarta, Tenarnews com Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN. Adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan BKKBN ini memiliki sejarah panjang dan track record yg jelas semenjak Pemerintahan Orde Baru BKKBN ini menjadi andalan Pemerintah dalam menangani pengendalian pertumbuhan penduduk hingga kini negara telah memasuki era bonus demografi. Bila melihat nomenklatur kementerian yg di usulkan oleh Presiden terpilih yakni 44 kementrian maka ini kesempatan yg tepat untuk mendukung menaikkan BKKBN naik kelas menjadi Kementerian. Mengapa harus di dorong menjadi Kementerian.? Karena salah satu cita-cita presiden Prabowo saat kampanye adalah Menghapus Kemiskinan dan Menurunkan Stunting. Maka bila kita bicara penurunan Kemiskinan dan Stunting maka harus ada lembaga khusus yang menanganinya yakni Lembaga BKKBN. Pungkas Sukarya Putra (Ketua Umum Samudra). Tambahnya lagi, Pada setiap pesta demokrasi lima tahunan dan saat kampanye presiden, Kemiskinan selalu menjadi tema kampanye yang paling seksi. Di tambah lagi dengan maslah issue Stunting yang saat ini tak luput dr perhatian pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, Presiden terpilih pak Prabowo dari pada menambah Kementerian baru lebih baik menaikkan status BKKBN menjadi Kementerian. Sehingga memudahkan Pak Prabowo untuk bergerak lebih cepat dan bekerja cepat dalam merealisaikan visi-misinya saat kampanye. Lembaga ini tidak perlu adaptasi lagi, SDM nya sdh ada, tdk perlu menyusun struktur karena BKKBN ini sudah terbangun infastruktur yang kuat dan memiliki Struktur sampai ke tingkat desa dan dusun-dusun di seluruh indobesia sehingga memudahkan dalam menangani Kemiskinan, Pananganan Pangan dan Gizi yang berakibat pada penurunan Stunting.
Sukarya Putra (Ketua Umum Santri Muda Nusantara-SAMUDRA) adalah Santri & Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah. Sukorejo, Asembagus, Situbondo – Jawa Timur (Pendiri KHR. As’ad Syamsul Arifin adalah Pahlawan Nasional)
