Bekasi.Tenarnews tv9. Akhirnya, Pj, Bupati Bekasi H. Dani Ramdani menandatangani surat pemberhentian sementara bernomor, HK.02.02/kep.418-DPMD/2022, tertanggal 8-sep-2022, Kepala Desa Lambang Sari, Pipit Haryanti (PH) yang sudah berstatus tersangka dan berada dalam tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Dalam surat keputusan Pj Bupati Bekasi tersebut, sekaligus mengangkat saudara Sofyan Hadi menjadi Plt Kepala Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, mengantikan posisi Pipit Haryanti untuk menjalankan segala urusan administrasi dan pelayanan Pemerintahan Desa (Pemdes).
Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan masyarakat menyusul beredarnya surat yang ditandatangani tersangka selaku Kepala Desa Lambangsari yang diketahui tengah berada di dalam tahanan Kejaksaan karena terjerat dugaan pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari selasa 2-agus-2022 lalu.
Kepala Seksi Intelejen (Kasie Intel) Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo menerangkan. Penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses program PTSL yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Tersangka Pipit, ditahan penyidik sekitar pukul 17.30.WIB, berawal dari ditetapkannya Desa Lambangsari sebagai salah satu Desa yang mendapatkan program PTSL oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada Tahun 2021.
Selanjutnya, para warga yang mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti PTSL, dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing-masing ketua Rt yang selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke ketua Rw, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Sekdes, untuk penyelenggaraan PTSL ini, tersangka Pipit selaku Kepala Desa, mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasie Pemerintahan, Kadus, Ketua Rw dan Ketua Rt yang pada intinya bahwa tersangka meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL, agar membayar sebesar Rp 400 ribu,” Pungkasnya.
Uang sebesar Rp 400 ribu itu, untuk tiap sertifikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada tersangka selaku Kepala Desa Lambangsari, Namun, untuk biaya patok, materai, fotocopy dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon atau masyarakat yang mengajukan program PTSL,” Tandasnya.
Diketahui, total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambangsari sebanyak 1,165 sertifikat untuk tiga Dusun dan terkumpul total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp.466 juta yang menjadikan barang bukti atas perbuatan tersangka. Selain itu masih ada dugaan permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan program PTSL, dari pemohon badan hukum atau perusahaan terkait tanah untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka Pipit Haryanti penahanannya saat ini telah diperpanjang,”Pungkasnya.(Red)
