“Pada era pemerintahan Soeharto, ada tanda tanya besar, dengan pola kepemimpinan Soeharto kala itu yang militeristik dan banyak kepentingan politik dari pemerintah, MUI kala itu dikhawatirkan hanya menjadi pembenar pemerintah. Tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti,” ujar Anggota DPD RI, KH. Muhammad Nuh dalam keterangan tertulisnya yang diterima, pada Sabtu (26/7/2025).

Menurut Ketua Persis Sumut ini, dia masih ingat kala itu di masa kepemimpinan Buya Hamka sebagai ketua MUI, ada polemik mengenai Fatwa MUI yang melarang umat Islam mengikuti perayaan Natal.

“Fatwa itu menimbulkan dinamika yang akhirnya memaksa Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI” kata Nuh.

Lebih lanjut, Senator Asal Sumatera Utara juga menjelaskan, sekitar tahun 1980-an, ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof. Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan.

“Dari hasil survei tersebut, ditemukan adanya makanan dan minuman di beberapa swalayan tersebut yang tidak mencantumkan informasi halal,” bebernya.

Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal.

“Di tengah banyaknya Ormas Islam dan dinamika politik, MUI menjadi rumah besar bagi Umat Islam, MUI menjadi forum pertemuan, pemersatu sekaligus penyeimbang dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini,” lanjut Nuh.

“MUI juga sebagai penjaga akidah Umat Islam, ini dibuktikan dengan fatwa MUI yang melarang ajaran Syiah di Indonesia, karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” sambungnya.

Selain itu, Bicara mengenai toleransi, kata Nuh, MUI juga aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Hal ini dibuktikan dengan aktifnya MUI menghadiri kegiatan kegiatan kerukunan antar umat beragama yang diadakan pemerintah,” tutupnya. (red)