DPD NCW EMPAT LAWANG KRITIK PEMERINTAH EMPAT LAWANG TIDAK BERPIHAK TERHADAP KEPENTINGAN MASYARAKAT

- Jurnalis

Kamis, 14 April 2022 - 03:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TENARNEWS TV9 EMPAT LAWANG/SUMSEL
Aktivis muda empat Lawang mempertanyakan kepada pemerintah empat Lawang tentang pelanggaran perusahaan perkebunan sawit yang ada di wilayah empat Lawang yaitu PT ELAP dan KKST yang meliputi kecamatan pendopo , lintang kanan , pendopo barat , talang Padang , yang banyak pelangaran seperti belum ada peta tata ruang wilayah Tentang perkebuna tersebut kami menilai bahwa PT ELAP dan KKST banyak pelanggaran pemerintah empat Lawang , seolah olah tutup mata ada apa di balik ini

kami menduga ada kang kelingkong antara perusahan dengan pemerintah empat Lawang dikarenakan banyak pelanggaran yang di lakukan pihak perusahaan tersebut sedangkan tidak ada tindakan seperti
1, alih pungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit di wilayah nanjungan dan kepiul di situ jelas sudah ada bangunan negara sudah di telantarkan seperti bendungan Jempang dan bendungan kepiul seharus itu lokasi sawah ,

Baca Juga :  Artris Campursari dari Ngajuk(jatim) Warnai Pernikahan Putri bpk Suwardi/Istri

dan banyak masyarakat di rugihkan di situ pemerintah bumkam
2, DAS ,dan AMDAL disitu sudah jelas pelanggaran perusahaan tersebut dan tim dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan empat Lawang dan polres empat Lawang , sudah jelas ada pelanggaran tapi Tidak tindakan tegas oleh pihak terkait mungkin pihak tersebut mandul dan di duga AMDAL belum kelir
3, PT ELAP dan KKST empat Lawang belum ada HGU , berdasarkan keterangan dinas pertanahan kabupaten empat Lawang , kemana tempat prusahaan PT elap dan kkst tersebut menyetor pajak penghasilan sedangkan kehadiran investor hadir didearah menambah pendapatan daerah empat Lawang meningkatkan ekonomi masyarkat ,
4, plasma tahap 1 dan 2 pada tahun 2015 / 2016 tidak pernah di kasihkan kepada masyarkat berdasarkan SK bupati empat Lawang

Baca Juga :  DUKUNG PRESIDEN RI JOKOWI,CABUT HGU PERKEBUNAN SWASTA.

Kami selaku lembagah masyarakat LSM DPD NCW empat Lawang aktivis mudah empat Lawang untuk membuka Masalah ini terang benderang , mohon kepada bupati empat Lawang , polres empat Lawang dan kejaksaan negerih empat Lawang untuk di buka kasus ini secarah terbuka

untuk kepentingan masyaraka , hukum di kabupaten empat Lawang secara tegak lurus apa kah hukum di empat Lawang seperti pisau apabilah pemerintah Empat Lawang tidak berani terbuka permasalah ini
Pemerintah mandul, Agus NCW

APRIANTO S.T

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional
GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua
Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.
DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027
Kasus tanah blok bra’an 9,3 haktare kembali disoal, Hakim Sidang PS di lokasi
Merawat Panca Jiwa Pondok Al-Amien, Alumni Genoestica Meneguhkan Ukhuwah agar Tak Menjadi Santri yang Kehilangan Akar.
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 12:58 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Kamis, 12 November 2026 - 20:54 WIB

PWI Pusat dan Bakom RI Jajaki Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Informasi Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 11:55 WIB

GIBRAN MUNDUR DARI WAPRES: Babak Baru Krisis Politik Dan Ujian Kedewasaan Demokrasi Indonesua

Rabu, 4 November 2026 - 15:03 WIB

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 November 2026 - 12:27 WIB

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Berita Terbaru

Tenar News

Pakai UHC Ditargetkan Aktif Lagi Januari 2027.

Rabu, 4 Nov 2026 - 15:03 WIB

Tenar News

DPRD Depok Apresiasi APBD 2027, UHC Ditargetkan Januari 2027

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:27 WIB