TENARNEWS : Depok- Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat Kamsul Hasan menyebut tingginya sengketa pemberitaan media massa menjadikan badan hukum penting dimiliki oleh media massa. Hal itu sebagai landasan hukum bagi perusahaan media sesuai Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999.
Hal itu disampaikan Kamsul Hasan saat hadiri acara puncak peringatan HPN ke-75 di Kota Depok yang digagas dan diselenggarakan 16 komunitas serta organisasi pers di Depok Rabu, (17/3) lalu.
“Sangat perlunya media massa miliki badan hukum tetap. Mengingat hal itu amanat Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999,” ucap Kamsul.
Jadi, kata Kamsul, tak harus terfokus pada bagaimana bisa penuhi verifikasi faktual. Karena yang terpenting adalah bisa patuhi kewajiban UU pokok pers nomor 40 tahun 1999.
Dijelaskan Kamsul, kewajiban dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 adalah bukan verifikasi faktual tetapi berbadan hukum. Hal itu penting guna menghindari sengketa yang mengarah pidana. “Jadi badan hukum bagi media massa penting sekali,” katanya.
Menurutnya, ada tiga jenis badan hukum yang diminta sesuai amanat UU nomor 40 tahun 1999 yakni, bisa PT, yayasan dan koperasi untuk dipilih oleh media sebagai landasan badan hukum.
Kamsul juga berharap rekan media bisa terhindar dari sengketa pemberitaan yang bisa saja masuk pada ranah pidana umum dan bukan pidana pers jika ada yang laporkan.
“Rekan media prodaknya benar-benar sebagai prodak jurnalistik sehingga dapat perlindungan hukum dari UU 40 tahun 1999,” ujarnya.
Dia menjelaskan, media tanpa berbadan hukum bisa terkena Undang-undang lain. Bisa KUHP ataupun UU ITE dan lainya. Namun jika berbadan hukum, media miliki hal jawab, hak koreksi dan mediasi sesuai prosedur pada UU Pokok Pers.
“Langkah terakhir baru pidana. Itupun dalam bentuk denda. Tapi klo tidak berbadan hukum, maka dapat terkena pidana penjara,” ungkap Kamsul.
Terkait jumlah angka kasus sengketa pemberitaan, Kamsul menyebut sangat banyak dan berujung dipidanakan dengan UU ITE lantaran yang bersengketa tak berbadan hukum pers.
“Terbaru juga terjadi di Kota Baru dipidanakan, lalu di Aceh. Sengketa yang berbadan hukum pers juga jumlahnya cukup banyak namun diselesaikan di Dewan Pers,” katanya.
Ditambahkan Kamsul, badan hukum suatu media massa juga sebagai salah satu syarat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kabarnya pihak Pemkot Depok akan mengelar UKW pada tahun 2022, jadi masih ada kesempatan untuk persiapan tersebut,” tutupnya. (M. Murod/Ag)
