Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Tenar News · 11 Jul 2024 11:49 WIB ·

BPHN Siap Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Baru pada Bulan Maret 2024


 BPHN Siap Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Baru pada Bulan Maret 2024 Perbesar

BPHN Siap Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Baru pada Bulan Maret 2024

Jakarta,Tenarnews. com,-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) siap untuk melakukan verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di tahun 2024 ini. Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap, yakni bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) baru dan reakreditasi PBH periode 2022 , Prosesnya nanti terdiri atas lima tahapan, yakni pendaftaran, perbaikan kelengkapan dokumen, pemeriksaan faktual lapangan, rekomendasi Kelompok Kerja Daerah (Pokjada), dan verifikasi Panitia Verasi dan Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus),” ungkap Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, dalam kegiatan Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sofyan menambahkan, untuk reakreditasi PBH periode 2022 – 2024 akan dilakukan setelah proses verifikasi dan akreditasi OBH baru selesai. Proses reakreditasi akan dimulai pada bulan Juli ini dan diharapkan dapat rampung pada bulan Oktober 2024. Sebagai informasi, total PBH yang akan dilakukan proses reakreditasi berjumlah 619. 
“Proses verifikasi, akreditasi, serta reakreditasi akan dilakukan pada aplikasi Verasi di domain sidbankum.bphn.go.id,” kata Sofyan dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mochtar BPHN, Jakarta Timur, ini.

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di tahun ini, lanjut Sofyan, diharapkan dapat menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebaran OBH di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah dan sebaran OBH akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan nonlitigasi. Program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. 
“BPHN mencatat kenaikan penerima bantuan hukum litigasi yang cukup signifikan pada tahun 2023, dengan total 14.007 kasus. Persentase peningkatan sekitar 49%, apabila dibandingkan dengan penerima bantuan hukum litigasi di tahun 2022 yang sebesar 9.389 kasus,” jelas Sofyan. 
Kegiatan bantuan hukum nonlitigasi juga meningkat sebesar 17% selama 2023. Jumlahnya meningkat dari 3.525 kegiatan di 2022 menjadi 4.125 kegiatan di tahun 2023. Capaian yang baik ini merupakan hasil optimalisasi serta pendampingan berkesinambungan yang dilakukan oleh BPHN, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta pihak terkait. 

Sekretaris BPHN, I Gusti Putu Milawati, mendukung penuh pelaksanaan verifikasi dan akreditasi yang akan dihelat tahun ini. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan berpesan agar tak melupakan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan anggarannya. (HUMAS BPHN) ( Red ).

Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Proyek Renovasi Kantor Gubernur NTB Dikerjakan Awal Agustus

22 Juli 2024 - 16:25 WIB

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Trending di Tenar News