Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Tenar News · 12 Feb 2024 06:16 WIB ·

TIMESTAMP FILM DIRTY VOTE


 <em>TIMESTAMP FILM DIRTY VOTE</em> Perbesar

JAKARTA.TENAR NEWS…PIKUL .00:08 : Opening
00:30 : Film ini membuktikan kecurangan dan membuat Pemilu ini memang tidak baik-baik saja
00:45 : Film ini untuk mendidik publik untuk memperlihatkan kecurangan dan politisi mempermainkan publik
01:15 : Justru kita punya peranan besar melahirkan seorang Jokowi

Keterlibatan Keluarga Jokowi

02:28 : Jokowi menyatakan Gibran dan Kaesang belum ada feeling politik masih pengen usaha, Bobby yang agak kelihatan.
02:50 : Awal 2023 Jokowi menjelaskan soal Gibran tidak akan naik dan kabar tersebut “gak logis”, karena masih jadi Walikota dan belum cukup umur.
03:10 : Gibran resmi menjadi cawapres dari Prabowo
03:54 : “Orang tua hanya merestui keputusan anak” Jokowi
04:02 : Jokowi menyebut “Presiden boleh berkampanye dan memihak”
04:10 : Iriana mengacungkan jari 02.
04:40 : Presiden menjabarkan punya data komprehensif mengenai partai politik, berasal data intelijen BIN Polri TNI (angka, data, survei) “ Dan itu hanya miliknya presiden “ -Jokowi

PEMILU SATU PUTARAN

05:35 : Apakah Pemilu 2024 akan satu Putaran?
06:07 : Prabowo menyebut semua survey merujuk pada Pemilu 2024 akan satu putaran
06:39 : “ Dua putaran membuat resiko kekalahan menjadi besar “ -Zainal Arifin Mochtar
06:59 : Pemilu melahirkan dua dikotomi: Keberlanjutan dan Perubahan dan bukan khas Indonesia, bahkan terjadi di konteks lokal (Pilkada Jakarta)
07:30 : Ahok yang didukung Jokowi waktu itu selalu memenangkan survey.
08:08 : Justru pada putaran kedua, keadaan berbalik, karena suara pihak AHY berlabuh ke Anies, dengan hasil suara terkesan akumulatif antara Anies + AHY
08:49 : Adanya gerakan 4 jari, menjadi simbol dalam putaran 2 pemilu 2024 adalah penggabungan 01 + 03
09:15 : Apakah “ Satu Putaran “ hanya mengenai batas 50% suara saja?

09:38 : Pasal 6A Ayat 3 UUD 1945 mengenai syarat kemenangan Capres+Cawapres 1 putaran: Lebih dari 50% suara , Sebaran minimal 20% suara per provinsi yang tersebar dari 20 Provinsi

10:34 : Sebaran Kemenangan Pilpres 2009

SEJARAH KEMENANGAN SATU PUTARAN

10:53 : SBY meraih 60% lebih. Tidak mudah capres memenangkan 50% suara dalam satu putaran. 50% SUARA BUKAN FAKTOR TUNGGAL

11:27 : Lebih pentingnya sebaran wilayah bukan sebaran suara.

11:40 : Pulau Jawa memiliki 115 Juta suara, tapi justru dalam konteks sebaran hanya memiliki 6 provinsi

12:00 : Sumetera sangat menentukan sebaran wilayah, memiliki 10 provinsi

12:18 : Pilpres 2014 Jokowi memenangkan 7 Provinsi di Sumatera (Prabowo 3), 2019 Jokowi memenangkan 4 Provinsi (Prabowo 6).

12:55 : Logikanya pada akhirnya Jokowi-Prabowo bergabung, seharusnya 02 Sangat mendominasi di Sumatera, tapi tidak sesederhana itu

13:12 : Justru merujuk CSIS, Prabowo hanya punya 36.5% di Sumatera

13:47 : Papua hanya memiliki 2 Provinsi, sekarang 6 Provinsi, dan provinsi baru ini langsung ikut pemilu

14:10 : Provinsi Kaltara dilahirkan 2013, tapi baru ikut Pemilu 2019.

14:30 : Papua menjadi sangat penting dalam konteks sebaran wilayah.

14:50 : Jokowi 2014 dan 2019 sangat unggul di Papua, tidak pernah kalah.

15:01 : Saat Jokowi menang pilpres di papua, Tito Karnavian kebetulan menjadi Kapolda Papua, dan sekarang Tito kebetulan menjadi Menteri Dalam Negeri.

Siapa Penguasa di Persebaran Wilayah Tersebut

17:05 : Jokowi telah menunjuk 20 PJ Gubernur pada 2021 terlihat di peta grafik berwarna oranye.
17:38 : Gambaran sebaran penunjukan PJ Bupati Walikota Gubernur di Indonesia
18:08 : Peran Tito sebagai Mendagri dan Restu Presiden dalam penunjukan pejabat daerah, tidak mematuhi keputusan MK
18:30 : MK menentukan penunjukan jabatan harus ditentukan secara transparan dan menerima aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, serta taat dalam mekanisme teknis agar fair.
18:53 : Komisi Informasi Pusat & Ombudsman RI menyatakan penunjukan pejabat telah melakukan Mala Administrasi
19:10 : 20 PJ Gubernur 182 PJ Walkot/Bupati menaungi 140 Juta Suara = 50% ++ suara pemilu

19:40 : Siapa saja PJ yang ditunjuk?
19:50 : Bey Machmudin PJ Gubernur Jabar, pernah menjadi Biro Kesekretariatan Presiden 2016.
20:20 : Heru Budi Hartono PJ Gubernur Jakarta, Kepala Kesekretariatan Presiden 2017
20:40 : Nana Sudjana PJ Gubernur Jateng, Kapolresta Surakarta 2010
20:55 : Achmad Marzuki PJ Gubernur Aceh pengangkatan bermasalah

21:28 : Relasi peristiwa ketidaknetralan pejabat ketika pemilu

21:45 : PJ Kalimantan Barat “ Pilih Presiden yang memberlanjutkan IKN “
22:18 : PJ Bali “ Mencabut baliho Ganjar-Mahfud “
22:45 : PJ Bupati tidak netral
23:35 : PJ Bupati Sorong mengisi Pakta Integritas dengan BIN Daerah “Mencari dukungan minimal 60% untuk Ganjar Pranowo”

24:37 : Wewenang kepala daerah berkenaan potensial kecurangan pemilu
25:10 : Walikota Medan Bobby tidak netral
25:20 : Enam kampanye Anies izinnya dicabut Perda
25:35 : Ribuan Kades dukung Prabowo-Gibran
26:30 : Deklarasi Desa Bersatu , 8 Organisasi Desa menaungi 81 Juta Suara
27:23 : Bawaslu DKI menyebut Deklarasi Desa Bersatu melanggar.
28:05 : Wewenang & Potensi Kecurangan Kades: Data Pemilih, Penggunaan Dana Desa, Data Bansos, Wewenang Alokasi Bansos
29:20 : Demo Menuntut Revisi UU Desa
30:10 : Kades cukup banyak dijanjikan, Jokowi menjanjikan 3 Periode Kades. SBY menjanjikan Sekda menjadi ASN.

30:50 : Sektor Korupsi terbesar pada 2022 adalah Anggaran Desa, bisa dijadikan konversi dukungan politik dengan imbalan tidak melanjutkan proses penyelidikan korupsi

31:33 : Merekam kesaksian Kades untuk memenangkan salah satu paslon

32:00 : “dari 03 arahan untuk memenangkan, satu desa minimal 50+1% keunggulan “ – Kepala Desa X Jateng (anonim)

32:15 : Yang dimenangkan mulai dari capres, dan caleg. kalo 02 tiba-tiba kades dibentuk teknis penyaluran bantuan beras, tidak sesuai data kemiskinan desa.

32:49 : dihubungi kepolisian, meminta izin menggunakan balai desa untuk deklarasi 02.

33:10 : Tiba-tiba diminta laporan 2021-2023, indikasi diperiksa oleh Polda, Kades dan pagubuyban bingung karena tidak sesuai data kebutuhan di desa

33:48 : “ Dalam pertarungan Gajah, sering kali rumput yang terinjak-injak. “

POLITISASI BANSOS

34:05 : Kecurangan tidak hanya terjadi di level bawah, tapi di kalangan pejabat negara.

34:15 : Zulkifli Hasan sebagai Mendag dan Ketua Umum PAN membahas Keberlanjutan Jokowi

34:50 : Airlangga Hartanto sebagai Menko Ekonomi dan Ketua Umum Golkar meminta msyarakat berterima kasih pada Jokowi sambil direkam

35:20 : Grafik Anggaran Bansos. Pada Setiap Pemilu mendadak melonjak naik. Bansos pada era 2024 (Pemilu) Lebih besar dari masa covid 2020-2022

36:26 : Pemilu 2019 pemberian bansos sangat rapat antar periode, Pemilu 2024 sangat rapat dan begitu banyak

36:45 : Baru Januari 2024, sudah menghabiskan 78 T untuk Bansos.

37:06 : “ Uang Kaget 2024 “ dan data lingkup ~suara~ eh KK

38:25 : Gaji PNS TNI Polri PPPK Naik 8%

38:44 : Gaji Pensiunan PNS naik 12% di 2024

38:55 : Gaji PNS, TNI, Polri Naik 8% tapi Upah Buruh 3.2-4.4% — Populis?

39:15 : Bansos bukan dihentikan, tapi harus dikembalikan bahwa Bansos bukan bantuan politik

39:30 : Bansos adalah cara supercepat untuk melaksanakan Pancasila ke-5, Pasal 34 UUD 1945 , walau idealnya cara kesejahteraan adalah pendidikan, lapangan kerja, dan hal struktural lain.

40:10 : Bila Bansos adalah Fasilitas Negara, seharusnya pemberikan sesuai dengan struktur kenegaraan, siapa yang berwenang bansos? Kementrian Sosial.

40:23 : Data Kesejahteraan Terpadu dari Kemensos tidak digunakan. ( Karena Mensos dari PDIP? )

40:46 : Sebaran Bansos oleh Jokowi dan Terpusatnya dimana (PENTING)

42:15 : Politik Gentong Babi ala Jokowi

42:40 : Para Budak harus memperbutkan daging babi di gentong, muncul istilah berebutan jatah resmi untuk kepentingan dirinya — Cara politik untuk menggelontorkan uang negara pada daerah pemilihan oleh politisi agar terpilih

MENTERI BERKAMPANYE

44:26 : Kategori Menteri 1: Menteri yang memang mencalokan pemilu Prabowo & Mahfud MD, boleh berkampanye dengan syarat ketat

45:10 : Prabowo naik Heli Kemhan untuk Kampanye
45:30 : Prabowo naik pesawat TNI AU untuk berkampanye
45:37 : Akun official X Kemhan dengan tagar #PrabowoGibran2024

46:26 : Kategori Menteri 2 : Menteri yang masuk Tim Kampanye

46:40 : Boleh berkampanye syarat ketat : Cuti Diluar Tanggungan, Tidak Menggunakan Fasilitas Negara

47:05 : Wamen Agraria — membagikan sertifikat ke Warga sambil berkampanye.
47:28 : Mendag di Rakernas APPSI — Membahas Prabowo dan proses sholat.
48:20 : Wamenparekraf — Minta Memenangkan Ganjar-Mahfud (sedang cuti?)

48:45 : Kategori Menteri 3 : Terduga Kampanye Terselubung

49:05 : Mereka tidak terdaftar di tim kampanye resmi KPU

49:10 : Bahlil tidak cuti
49:45 : Erick Thohir tidak cuti/mundur
50:05 : Yasonna Laoly, Bu Risma hadir kampanye (cuti/mundur ? )
50:40 : Menteri aktif mengeluarkan dukungan untuk 01
51:10 : Menko Luhut “ Saya pribadi memilih Prabowo, Pillihan terbaik untuk Indonesia “ , tidak cuti/mundur

APAKAH PRESIDEN HARUS NETRAL?

52:20 : Presiden harus netral, dapat mendukung sebagai makhluk politik/keberpihakan tapi simpan sampai di TPS. Kampanye berbeda dengan Netral

52:55 : Presiden Boleh Berkampanye menurut UU Pemilu 2017. TAPI HARUS DIBACA SECARA UTUH TIDAK HANYA SATU PASAL

54:10 : Syarat Ketat Presiden Berkampanye: Cuti diluar Tanggungan, Tidak pakai fasilitas kecuali keamanan, Memperhatikan tugas negara, Dilarang melakukan tindakan merugikan/menguntungkan salah satu paslon.

54:50 : Wajah Jokowi hadir dalam banyak peraga kampanye

55:23 : Foto-foto Jokowi secara aktif dalam posisi tidak cuti melakukan pertemuan dengan menteri tim kampanye tertentu dan capresnya

56:08 : Jokowi berdiri samping Prabowo di fasilitas negara dan alutsista menyatakan : Presiden boleh berkampanye.

56:29 : Iriana mengacungkan 2 Jari dari Mobil Kepresidenan RI

56:48 : Siapa yang menindak? kita punya Bawaslu

INKOMPETENSI BAWASLU

57:12 : Bawaslu faktanya inkompeten dan gagal mengawasi Pemilu

58:02 : Bawaslu menyatakan Deklarasi Desa Bersatu melanggar tapi tidak ada tindak lanjut, hanya sanksi teguran

59:05 : Bawaslu DKI menyatakan pembagian susu Gibran di CFD adalah pelanggaran Perda, dan pemberian sanksi sesuai PJ Gubernur Jakarta

1:00:12 : Bawaslu tidak memindaklanjuti akun X Kemhan dengan tweet bertagar Prabowo Gibran

1:00:45 : Siapa yang menyeleksi Bawaslu?

1:01:01 : Pansel Bawaslu 2022-2027 adalah Timses Jokowi Pilpres 2019. — DR. Juri Ardiantoro

1:01:10 : Juri Ardiantoro adalah anggota TKN Prabowo Gibran

1:01:25 : Pernah menjadi anggota Kepala Staf Kepresidenan.

1:01:40 : kelekatatan Juri Ardiantoro dan Jokowi

1:02:27 : pesan di WA Group Proses seleksi Bawaslu yang lolos udah ditentukan jauh sebelum pengumuman 4 hari kemudian.

1:03:15 : Publik meragukan integritas Bawaslu, seharusnya sesuai UUD adalah nonpartisan dan mandiri.

KPU BERMASALAH

1:04:43 : Syarat parpol lolos verifikasi oleh KPU
1:05:35 : Partai Gelora lolos pemilu tapi banyak kejanggalan
1:07:15 : Partai Gelora adalah kader ex-PKS dan sekarang ada di 02, dan PKS di 01. Pendirian Partai Gelora dinilai untuk memecah suara PKS. ( Teori Shadowing )
1:08:15 : Partai Ummat dan PAN berebut suara Muhammadiyah, PAN 02 dan Ummat 01
1:08:35 : Rekaman anonim staff KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat.
1:09:30: PKN oleh Anas Urbaningrum berhadapan dengan Demokratnya SBY
1:10:50 : Rekaman anonim untuk manipulasi merubah data
1:11:50 : Ketua KPU Daerah Minahasa Utara meninggal karena serangan jantung.
1:12:35 : Ketua KPU mempunyai relasi dengan Wanita Emas
1:13:25 : KPU cenderung jadi pelayan parpol daripada pelayan masyarakat publik
1:14:05 : KPU tidak mematuhi putusan MA soal Napi Koruptor dan list parpol caleg bekas koruptor 2024

1:15:24 : KPU tebang pilih dalam menjalankan putusan pengadilan.
Putusan MA diabaikan: soal keterwakilan perempuan dan caleg koruptor
Putusan MK dijalankan: putusan MK soal Gibran

1:15:40 : saat anak presiden menjabat, KPU tidak merevisi aturan apapun, tapi pendaftaran langsung diterima dan buru-buru disahkan menjadi cawapres

1:16:01 : 3 sanksi untuk Ketua KPU, kenapa ada dua Peringatan Keras Terakhir?

1:17:20 : Keputusan DKPP, Bawaslu, KPU, belum puncaknya, ada lembaga MK yang tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstutionalisme Indonesia tapi ikut dalam proses bermasalah ini.

MK SEBAGAI PUNCAK CERITA

1:18:10 : List MK
1:19:05 : Cara instan merubah UU tanpa DPR
1:19:35 : 31 Kali Presidential Treshold ditolak MK, tapi 1 hal yang sangat spesifik
1:19:45 : Keputusan tersebut langsung berlaku saat itu juga

1:20:15 : Lanjutan List MK

1:20:45 : Ketua Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) berpotensi Konflik Kepentingan, menantu dari Ketua MKMK adalah caleg dari partai koalisi 02. Anak dari Ketua MKMK adalah pengurus dari partai yang sama.

1:22:41 : 9 Maret 2023 PSI mengajukan permohonan batas usia diturunkan

1:23:25 : Pada saat itu, Kepengurusan PSI mengganti ketuanya menjadi Kaesang. dan waktu itu Ketua MK adalah paman dari Gibran dan Kaesang

1:24:20 : 2 Mei 2023 Partai Garuda merubah permohonan yang sama topiknya, selain berusia 40 tahun tapi alternatifnya adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara ( Kepala daerah )

5 Mei 2023 5 Kepala Daerah permohonan sejenis

1:25:20 : 3 Agustus 2023 Almas Tsaqqibiru permohonan baru dengan bahasa: Yang bisa dicalonkan presiden/wapres sekurangnya sebagai berpengalaman kepala daerah

1:25:50 29 Agustus 2023 : Sidang terakhir PSI, Partai Garuda, 5 Kepala Daerah

1:26:15 : Narsum yang hadir sebagai ahli pada sidang tersebut melihat indikasi akan menolak tiga permohonan itu karena masalah syarat kepala daerah bukan kewenang konstitusi, tapi pembentuk undang-undang.

1:27:01 : 5 September 2023 Ada pemeriksaan pendahuluan permohonan almas.

1:27:32 12 September 2023 Almas perbaiki permohonan:tetap 40 tahun minimal ATAU berpengalaman baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

1:27:51 berubah tidak hanya berpengalaman kepala daerah, tapi juga membahas umur

1:28:01 19 September 2023 Rapat Permusyarawatan Hakim RPH permohonan PSI, Partai Garuda, 5 Kepala daerah, semua ditolak . saat itu Anwar Usman tidak ikut RPH dia menolak konflik kepentingan

1:28:40 : 21 September 2023 RPH pertama untuk kasus Almas, Anwar Usman masuk

1:29:11 29 September 2023 Permohonan Almas dicabut ikut RPH

1:29:27 30 September 2023 permohonan Almas dimasukkan kembali, padahal libur. Ketua MK ke kantor dan meminta Panitera masuk kerja

1:29:42 Seharusnya pencabutan dilakukan, penetapan dikeluarkan dan dilakukan pembacaan sidang penetapan pencabutan perkara. Anehnya itu tidak terjadi

1:30:05 3 Oktober 2023 MK adakan sidang konfirmasi permmohonan Almas tetap diproses, Almas tidak ingin mencabut, tapi keinginan kuasa hukumnya.

5 Oktober RPH 2 Almas
9 Oktober RPH 3 Almas

1:31:05 Biasa RPH dilakukan beberapa kali itu adalah tanda permohonan nya njlimet dan pertarungan perkara penting, atau pemohon memperlihatkan logika yang canggih.

1:31:15 Permohonan Almas hanya ada 3 bukti: KTP Almas, Fotokopi UU 7 2017, Dokumen UUD. Tidak ada logika/argumentasi memadai untuk diperdebatkan.

1:32:05 Tidak ada sidang, tidak ada saksi dan ahli, tidak dibuka sidang, hanya hakim sibuk memperdebatkan Almas tapi tidak pernah dibuka ke publik, dan beberapa kali dilakukannya

1:33:05 16 Oktober 
 PRA MAKAN SIANG
11:45 Permohonan PSI ditolak
12:29 Permohonan Garuda ditolak
12:49 5 Kepala Daerah ditolak

1:34:36 Ada politisi di podcast bercerita lantang bahwa keputusan ini akan berubah dengan agak mirip permohonan Almas

1:37:48 15:27 Permohonan Almas Dikabulkan

1:38:40 Ketika dikabulkan, Amar Permohonannya berubah
Almas: Berpengalaman sebagai
Putusan MK: Pernah/sedang menduduki jabatan

1:41:07 : Penggambaran mengenai putusan tersebut
3 mengabulkan: Anwar Usman (KETUA MK) Paman Gibran
Guntur Hamzah, Manahan Sitompul

4 Menolak (Dissenting):
Saldi Isra
Arief Hidayat
Wahiduddin Adams
Suhartoyo

1:42:09 : Mengabulkan: Semua yang pernah mengikuti pemilu, berhak dicalonkan
Menolak: Ini seharusnya ditolak, bukan kewenangan MK

1:42:56: 2 Concurring: Hanya batas Gubernur untuk presiden dan wakil presiden, Concurring ini lebih dekat ke Menolak (Dissenting), krn tidak setuju dengan batasan walikota

1:44:26 : Concurring dikelompokan dengan Mengabulkan.

1:45:28 : Perbedaan proses di MK pra makan siang dan pasca makan siang

1:51:35 : Tiba-tiba di putusan, ada tambahan kata “Pernah/Sedang” , siapa yang melakukan perubahan itu?

1:53:00 : Closing “ Ini tidak didesain dalam semalam “ , terstruktur dan masif.

1:54:00 : Bukan rencana dan desain yang hebat, sudah dilakukan sepanjang sejarah, tidak diperlukan kepintaran dan kecerdasan, hanya

PROFIL SUTRADARA

Dandhy Dwi Laksono lahir di Lumajang, Jawa Timur pada 29 Juni 1976. Pria 47 tahun ini merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Dandhy sendiri memang lama berkarier sebagai jurnalis investigasi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan hingga video dokumenter.

Dandhy juga pernah menempuh pendidikan non formal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict, Amerika Serikat tahun 2007.

Ia mengawali karier jurnalistik sejak tahun 1990. Dandhy menjadi penulis ataupun jurnalis di beberapa media cetak seperti tabloid Kapital dan majalah Warta Ekonomi. Kemudian ia beralih ke media radio seperti Pas FM dan Smart FM serta menjadi stringer di radio ABC Australia.

Kemudian, kariernya berlanjut ke industri televisi menjadi produser hingga kepala seksi peliputan di stasiun televisi nasional.

Pengalaman Dandhy bekerja di berbagai platform media mulai dari media cetak, radio, hingga televisi menjadi bekal dirinya mengasah skill dalam membuat film khususnya genre dokumenter.

Sebelum Dirty Vote, nama Dandhy Dwi Laksono sudah lebih dulu populer ketika ia menyutradai film fenomenal Sexy Killers tentang oligarki yang telah menggerogoti sistem demokrasi di Indonesia.

Selain Sexy Killers, film lain bernuansa politik dan sosial yang juga hasil garapan Dandhy antara lain Jakarta Unfair pada tahun 2017 silam.

Dandhy mengaku film Dirty Vote bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di masa tenang pemilu yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024 ( Sumber xzl…tim Tenarnews)

Artikel ini telah dibaca 22 kali

Baca Lainnya

Cagub Miq Iqbal Deklarasi Bulan Depan

15 Juni 2024 - 11:55 WIB

MCMI, Ricma Dan Yayasan Masjid Cutmeutia Kolaborasi Wujudkan Dialog Kebangsaan

14 Juni 2024 - 15:36 WIB

Sejarah dan Hikmah Berkurban Idul Adha

14 Juni 2024 - 08:21 WIB

Perpisahan dan kenaikan kelas Siswa SMPN 3 Serang berjalan lancar

14 Juni 2024 - 00:55 WIB

Fatwa MUI Bukan di Perdebatkan, Melainkan di Amalkan

12 Juni 2024 - 15:28 WIB

Sistem Kelas Dihapus, Ini Iuran BPJS Kesehatan Senin, 10 Juni 2024

12 Juni 2024 - 02:34 WIB

Trending di Tenar News