76 Partai Politik Belum Tentu Bisa Ikut Pemilu 2024

- Jurnalis

Selasa, 26 April 2022 - 22:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Tenarnewstv9.Kementerian Hukum dan Ham , menetapkan 76 partai politik yang telah berbadan hukum.

Artinya, 76 parpol itu boleh mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk bisa mengikuti Pemilu 2024.

Pemilu di Indonesia yang paling banyak pesertanya adalah Pemilu 1955 pada era Soekarno

Saat itu, ada 172 parpol yang peserta pemilu dengan jumlah pemilih 43 juta orang.

Dari 172 parpol, hanya empat partai yang mendominasi perolehan suara yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada era Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto, peserta pemilu terbanyak terjadi pada Pemilu 1971 yaitu 10 parpol dengan 58 juta pemilih.

Baca Juga :  Medi Suhandra,SH : Kritik Itu Boleh Tapi Pelajari Dulu Bro

Golkar menjadi pemenang dengan

suara lebih dari 60 persen. Seiring keluarnya UU Nomor 3/1975 tentang Partai Politik dan Golkar, jumlah parpol peserta pemilu sangat minimalis.

Sepanjang 1977-1997, peserta pemilu hanya 3 partai yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar selalu menjadi pemenang.

Memasuk era reformasi, peta politik berubah. Pemilu pertama era reformasi digelar tahun 1999 dengan 48 parpol
Lalu, Pemilu 2009 (38 parpol), Pemilu 2004 (24 parpol), Pemilu 2019 (14 parpol), dan Pemilu 2014 (12 parpol).Menjelang pemilu ke-12 (2024), apabila ke-76 parpol yang diumumkan Kemenkumham bisa ikut pemilu, maka Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pada era reformasi dengan jumlah peserta terbanyak.

Baca Juga :  Muktamar I NWDI Perlu Gerakan Revolusioner

Boleh ikut bukan berarti bisa ikut. , boleh mendaftar tetapi bukan berarti bisa mengikuti Pemilu 2024. Karena, parpol dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2024 apabila telah memenuhi syarat.

Partai-partai yang sudah cukup lama berseliweran dan dikenal publik pun kerap kali gagal ikut kontestasi karena tak memenuhi syarat.

Syarat masih tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7/2017. Artinya, pelaksanaan Pemilu 2024, secara proses dan aturan, kurang lebih sama dengan Pemilu 2019.

Diakui Ketua KPU Hasyim Asy’ari, ada ketentuan baru seiring adanya judicial review .(Tim)

Berita Terkait

Apresiasi Program MBG, Ketum SOBAT NUSANTARA: Beri Kepastian Pasar Bagi Petani dan Peternak
Iqbal Tambah Insentif 1.759 Guru PPPK Paruh Waktu pada Momen Hardiknas 2026
Dewan Pers: Jurnalisme Berkualitas Jadi Pilar Masa Depan Damai dan Adil
Peringati Hari Pers Sedunia, WPO dan FWJ Indonesia Tegaskan Komitmen Bersama
Mirranda Atelier Tampil Di SEDASA 2026 Membawa Tema “METROPOLITAN BLOOM”
Wagub NTB Minta Aspirasi Fokus, Jalan dan Internet Jadi Prioritas
Wakil Walikota Depok hadiri pelantikan pengurus persatuan Gereja
KASTA NTB BERSAMA PERHIMPUNAN PEMUDA SASAK LOMBOK DATANGI BKD HEARING PUBLIK
Berita ini 176 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:01 WIB

Apresiasi Program MBG, Ketum SOBAT NUSANTARA: Beri Kepastian Pasar Bagi Petani dan Peternak

Senin, 4 Mei 2026 - 20:20 WIB

Iqbal Tambah Insentif 1.759 Guru PPPK Paruh Waktu pada Momen Hardiknas 2026

Senin, 4 Mei 2026 - 17:49 WIB

Dewan Pers: Jurnalisme Berkualitas Jadi Pilar Masa Depan Damai dan Adil

Senin, 4 Mei 2026 - 15:38 WIB

Peringati Hari Pers Sedunia, WPO dan FWJ Indonesia Tegaskan Komitmen Bersama

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:14 WIB

Mirranda Atelier Tampil Di SEDASA 2026 Membawa Tema “METROPOLITAN BLOOM”

Berita Terbaru