Sertifikat Plasma Belum Di Salurkan Ada Apa Di Balik Ini Alias Mandul Untuk Kepentingan Masyarakat

- Jurnalis

Jumat, 22 April 2022 - 05:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TENARNEWS TV9 EMPAT LAWANG /SUMSEL

Pemerintah Daerah Empat Lawang seolah olah tidak Berpihak dengan Kepentingan masyarakat tentang Sertifikat Plasma belum di salurkan ada apa di balik ini alias mandul untuk kepentingan masyarakat ,ibarat seperti pisau tajam kebawah timbul keatas.
Menurut ketua LSM NCW dan aktivis muda empat Lawang agustian Berdasarkan awal mulai berusaha masyarakat menuntut hak kepada PT ELAP dan KKST masyarakat dan NCW-4L bersama sama menuntut hak ke pemerintah daerah empat Lawang yang tidak berpihak Kepentingan masyarkat ada alasan kami menduga pemeritah emapt Lawang tidak perpihak kepentingan masyarkat empat Lawang sumatera selatan sebagai berikut

  1. SK plasma tahun 2015/16 sudah ter SK oleh Bupati empat Lawang 828 hektar tidak memberikan ke masyarkat sedang Itu sudah lama masyarkat berharap plasma masyarkat tersebut di PT ELAP dan KKST emapat Lawang
    2.SK plasma tahap 3 dan 4 sudah selesai dan sudah di cetak dan posisi sudah oleh pihak terkait tapi belum ada kejelasan sampai berita ini terbit
    3, alih fungsi lahan sawah jadi kan perkebunan dalam posisi alih fungsi masyarkat dan negarah di rugihkan pihak – pihak terkait seolah olah tidak melihat apalagi ada tindakan
    4,DAS dan AMDAL pada PT ELAP dan KKST sudah jelas melangar AMDAL dan DAS tapi itu tidak sikap tegas dari pihak terkait
    5, HGU dan RT RW perusahaan tersebut di dugah belum ada HGU dan RT RW pada PT ELAP dan KKST tersebut
Baca Juga :  Tingkatkan Iman dan Takwa Personil, Polres Empat Lawang Gelar Binrohtal Rutin

Di dalam hasil analisah kami dugaan itu sudah jelas melangar UU perkebuna , AMDAL , alih funsi dan menelantarkan bangunan negarah yang ada di desa Tanjung raman dan najungan ,Dan suda patal melangar UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan UU no38 tahun 2009 Tetang Alih fungsi lahan sawah , di situ ada pindahanya dan sudah jelas UUD 1945 pasal 33 hasil di lapangan sudah jelas banyak pelangaran yang di lakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut tapi , pemerintah seolah-olah tutup mata sudah jelas pelangaran PT ELAP dan KKST di depan mata tidak ada tindakan tegas oleh pihak-pihak terkait terutama pemeritah daerah empat Lawang kami sangat menyayangkan selaku ketua NCW empat Lawang Agustian berharap kepada pemerintah provinsi sumatera selatan dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan hukum kami mintak ketegasa dari , presiden , guburnur ,polri , Polda , jaksaan agung, jaksaan tinggi ,dan pihak terkait supaya tidak kesenjangan sosial ,hukum di tengah masyarakat tutur Agustian selaku LSM ncw empat Lawang…(Afrianto)

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Adakan Acara Silaturahmi Dan Buka Puasa Bersama Dengan Insan Pers

Berita Terkait

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan
Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB
KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas
Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru
Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta Bekali Siswa Baru SMKN 32 dengan Pemahaman Kenakalan Remaja dan Konsekuensi dalam KUHP Baru
Pengajian rutin mingguan Majlis ta’lim Bangun Lestari Pisangan Ciputat Timur 
Menko Yusril Ihza Mahendra di UIN Jakarta Soroti Pentingnya Etika Peradaban dalam Penegakan Hukum
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:06 WIB

Pernyataan Dewan Pers Tentang Tindakan yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:43 WIB

Sidang Perdana Gugatan JPT Tangsel: DPP GHARIS Desak Pemerintah Kota Tangsel Terapkan Transparansi dan AUPB

Senin, 20 Juli 2026 - 22:51 WIB

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:30 WIB

Eksekusi Lahan di Serua Depok Diwarnai Perdebatan, Kuasa Hukum Termohon Sebut Batas Tanah Tak Jelas

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:10 WIB

Tingkatkan Kesadaran Mahasiswa, Kemenkum DK Jakarta Sosialisasikan Tindak Pidana Narkoba dalam KUHP Baru

Berita Terbaru

Tenar News

KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan

Senin, 20 Jul 2026 - 22:51 WIB