Sengketa Lahan KEK Mandalika Warga Disarankan Selesaikan Persoalan Internal Baru Ajukan Klaim

- Jurnalis

Selasa, 15 Februari 2022 - 17:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Lombok Tengah
, Tenarnews.tv9.

Sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika antara PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan puluhan warga lingkar kawasan The Mandalika, menurut Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Djumardin, memiliki banyak kesamaan. Di mana poin persoalan sesungguhnya bukan antara warga dengan ITDC. Tetapi ada di internal warga itu sendiri. 

Dalam artian, lahan-lahan tersebut sebenarnya sudah dibebaskan atau dibayar oleh pihak ITDC kepada warga. Tetapi diklaim lagi oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris sah dari lahan yang telah dibayar oleh ITDC tersebut.

“Ini persoalan yang banyak ditemukan dalam sengketa lahan di kawasan The Mandalika,” sebut Djumardin, kepada Media Senin (14/2) kemarin. 

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada warga yang mengklaim lahan di kawasan The Mandalika agar menuntaskan persoalan di internalnya terlebih dahulu. Dengan menentukan secara hukum siapa sesungguhnya ahli waris lahan tersebut, jika itu masih dalam satu ikatan keluarga. Atau pemilik yang berhak atas lahan tersebut, jika melibatkan orang lain. Apakah warga yang sudah menjual lahan tersebut ataukah warga yang saat ini mengklaim.Tes Iklan

“Dan, itu hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan di Pengadilan Agama (PA),” sebutnya.

Hal itu penting, untuk memberikan kepastian dihadapan hukum soal siapa yang berhak atas lahan yang diklaim. Kalau sudah ada ketetapan hukum soal ahli waris atau kepemilikan lahan, barulah warga bisa mengajukan gugatan atau klaim kepada ITDC. 

Baca Juga :  SGI DPC Depok hadiri Bukber dikediaman HM. Hasbullah Rahmad,S.Pd.,M.Hum

Dengan begitu, pihak ITDC juga bisa memperoleh kepastian hukum soal siapa sesungguhnya ahli waris atau pemilik sah atas lahan tersebut.

“Yang terjadi selama ini, lahan sudah dibayar ke pihak lain. Kemudian ada pihak yang lain mengaku sebagai ahli waris atau pemilik lahan, mengajukan klaim. Secara hukum ini masih belum jelas. Bahkan, kalaupun sampai warga mengajukan gugatan perdata, pasti tidak akan diterima oleh hakim,” jelasnya.

Terbukti, dibeberapa gugatan yang diajukan oleh warga ke Pengadilan Negeri (PN), hakim pasti memutuskan Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO. Karena dokumen yang diajukan oleh warga, secara hukum masih lemah.    

Tim ahli Satgas Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika Provinsi NTB ini mengaku, dari 10 obyek lahan yang sudah dan akan dimediasi oleh satgas saat ini, hampir sama persoalannya. Antar warga saling klaim sebagai pemilik atau ahli waris. Dengan sama-sama mengajukan dokumen yang sama. 

Dalam hal ini, persoalan tersebut tentu tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Harus melalui proses hukum di pengadilan. Supaya ada ketetapan hukum soal siapa yang paling berhak atas lahan yang diklaim tersebut.

“Kalau persoalan ini sudah tuntas, maka akan lebih mudah berurusan dengan pihak ITDC. Karena pihak ITDC sesungguhnya hanya dalam posisi menunggu saja,” tambahnya Djumardin. 

Baca Juga :  Sekjen MUI:Tingkatkan Kesabaran dan Kepedulian Berbagai

Hal senada juga disampaikan Prof. Dr. H. Zainal Asikin. Menurut Penasehat Satgas Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika Provinsi NTB tersebut, mediasi penyelesaian lahan tidak akan bisa tuntas kalau para pihak belum jelas. Dalam artian, masih ada persoalan dari sisi warga. Karena dalam hal ini warga sama-sama memiliki dokumen pendukung.

“Jadi persoalan siapa yang berhak atas lahan tersebut harus tuntas dulu. Dan, itu hanya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Kalau persoalan tersebut sudah tuntas, maka baru bisa melangkah ke tahap selanjutnya dengan ITDC. Dan, dalam hal ini ITDC pasti akan terbuka terhadap semua gugatan atau klaim dari warga,” tandasnya.

Berikut tim satuan tugas percepatan penyelesaian permasalahan tanah di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2022, antaranya, Prof. Dr. H. Zaenal Asikin, S.H.,S.U, KOMBESPOL Awan Hariono, S.H.,S.I.K.,M.H, H. Ahsanul Halik, S.Sos.,M.H, L. Rudy Gunawan, S.H, Supriyadi, S.SiT.,M.AP, Ir. Lalu Suharli, Muhammad Shaleh Basyarah, S.H.,M.H., Dedy Dilianto, S.H., Ihsan Asri, S.H., AKBP. Hery Indra Cahyo, S.H.,S.I.K.,M.H, AKP. Joko Tamtomo, S.H.,S.I.K.,M.H, AKP. Abdul Haris, Redho Rizki Pratama, S. Tr. K, Virziawan Septianto, S.T.K., Wahyu Amri, Zainudin, H. Herman Edy, S.H.,M.H, Bq. Elny Susanti, Marsoan, S.H, Aang Rizal Zamrony, S.H.,M.H, Ari Wahyuddin, S. STP.,MM terakhir Yudha Prawira Dilaga, S.H.,M.H (Red)

Berita Terkait

Halal Bihalal UMKM Kelurahan Paninggilan Utara” UMKM Semakin Solid”
Puluhan Tokoh Sepakat Lanjutkan Gagasan Try Sutrisno, Kembali ke UUD 1945 dan Haluan Negara*
Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa
Dewan td Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik
Dari Jakarta ke Dunia: Mengapa UU Penistaan Agama Indonesia Tertinggal dari Standar
Korban Banjir,” Warga RT 7/8 terima rembako dari Kades Warujaya
Dunia Harus Bersatu Melucuti Amerika Israel Untuk Kehidupan Yang Lebih Damai
Ir.Tinte Rosmiati Kabag Humas DPRD Terima Usulan Program Forum DPRD – Media
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 18:30 WIB

Halal Bihalal UMKM Kelurahan Paninggilan Utara” UMKM Semakin Solid”

Kamis, 16 April 2026 - 14:17 WIB

Puluhan Tokoh Sepakat Lanjutkan Gagasan Try Sutrisno, Kembali ke UUD 1945 dan Haluan Negara*

Kamis, 16 April 2026 - 14:07 WIB

Dewan Pers Gelar Diskusi Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa

Kamis, 16 April 2026 - 13:56 WIB

Dewan td Kasus Magdalene.id, SMSI Dorong Penguatan Mekanisme Sengketa Jurnalistik

Kamis, 16 April 2026 - 09:00 WIB

Dari Jakarta ke Dunia: Mengapa UU Penistaan Agama Indonesia Tertinggal dari Standar

Berita Terbaru