Tenar news tv9,Lombok Timur- Menjelang Mukatamar Perdana Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, PB NWDI menggelar Forum Group Discussion(FGD) yang melibatkan seluruh perwakilan Badan Otonom Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dengan tema ”Pengembangan Sistem pengkaderan NWDI” bertempat di Aula Ponpes Darul Muttaqin NWDI Perian, Lombok Timur, Sabtu, (22/1/22).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan PB NWDI, Ir.H.Rosiady Sayuti, M.Sc, Ph.D., Dr.H.Iswandi, M.Si., beserta Pengurus Badan Otonom NWDI diantaranya Pimpinan Pusat Pusat Pemuda NWDI, Pimpinan Pusat HIMMAH NWDI, dan Pimpinan Pusat IP NWDI.
Dalam hal tersebut Pimpinan Pusat HIMMAH NWDI, Alimudin Safir menyampaikan bahwa setelah melakukan diskusi dengan beberapa pihak, banyak yang menyarankan kepada kami terkait dengan proses kaderisasi agar segera mungkin melakukan Revitalisasi Sistem Pengkaderan dan Kurikulum Kaderisasi.
“dalam hal Revitalisasi sistem pengkaderan dan Kurikulum Kaderasi, kami membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan Diskusi lebih banyak lagi, dalam merubah sistem pengkaderan bukan perkara yang mudah, karena memang harus banyak mendengar dan diskusi dengan banyak pihak, sehingga keputusan yang kami ambil dapat berdampak positif bagi perkembangan organisasi dimasa-masa yang akan datang,” ungkap Alimudin Safir Ketua DPP HIMMAH NWDI.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa ada dua hal yang terkait dengan proses kaderisasi, pertama terkait dengan pedoman kaderisasi secara umum di Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, karena pada saat ini Banom-Banom yang ada di bawah NWDI ini berjalan masing-masing, karena tidak ada semacam payung bersama tentang nilai – nilai yang wajib ada dalam setiap proses pengkaderan.
“kedepan kami berharap PB NWDI mengeluarkan semacam Pedoman Dasar yang kemudian wajib ada dalam proses kaderisasi yang ada disetiap Badan Otonom, sehingga tidak ditemukan lagi bahwa ada Pondok Pesantren yang tidak mengenal Pendiri Nahdlatul Wathan Ini, sementara Label Ponpesnya adalah NWDI. Dalam hal ini, kami menawarkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah adalah mengembalikan kembali hirarki proses kaderisasi antar Badan Otonom, sehingga Seluruh Banom itu nilainya sama, mentransformasikan nilai yang sama walaupun menggunakan Metode atau Teknik yang berbeda,” Papar Alimudin Safir yang juga mantan Ketua HIMMAH NWDI Cabang Jakarta.
Ketua DPP HIMMAH NWDI itu menambahkan, Kedua, kaitannya dengan hirarki kaderisasi, dari IP NWDI kemudian ke HIMMAH NWDI,lalu ke Pemuda NWDI dan seterusnya.
“agak sulit melakukan Proses kaderisasi di Luar Nusa Tenggara Barat, bahkan di Nusa Tenggara Barat pun proses kaderisasi masih agak sulit dilakukan dalam bentuk kuantitas. Semisal saja di Nusa Tenggara Barat yang merupakan tempat Lahir dan juga basis NWDI saat ini, namun faktanya kita masih mengalami kesulitan dalam rekrutmen kader, bahkan dalam hal ini diperguruan tinggi swasta ataupun negeri yang dimana mahasiswa diisi oleh sebagian besar Alumni Ponpes yang basisnya NWDI, faktanya dilapangan malah mereka tidak mau mengenal HIMMAH NWDI. Kalau kita melihat seperti kan ada yang putus dalam sistem kaderisasi” Jelasnya.
Alimudin Safir mengatakan bahwa melalui Momentum MUKTAMAR perdana ini, Pengurus Besar Nadhlatul Wathan Diniyah Islam Perlu memberikan perhatian serius kepada sistem kaderisasi di Badan Otonom, sehingga sistem kaderisasi itu betul – betul rapi, sehingga melakukan transformasi nilai yang ada dalam NWDI itu bisa berjalan dengan baik.
Dalam Kesempatan tersebut Alimudin Safir menyampaikan, Tiga Poin penting yang menjadi harapan untuk proses kaderisasi di Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Pertama, PB NWDI perlu membuat pedoman dasar menyakut nilai-nilai, kultur, dan sebagainya, yang kemudian menjadi rujukan badan otonom dalam menyesuaikan kurikulum kaderisasi masing-masing. Kedua, PB NWDI perlu memperhatikan proses kaderisasi antar Badan Otonom harus terkoneksi dengan baik sehingga mekanisme proses kaderisasi betul-betul bisa berjalan dengan tertib. Termasuk proses kaderisasi di pondok-pondok pesantren yang berafiliasi dengan NWDI harus terkait dengan Badan Otonom. Ketiga, PB NWDI perlu melakukan pendistribusian kader ke jenjang badan otonom selanjutnya.
