Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 7 Jan 2022 12:52 WIB ·

Sidang PT Pakuan di PTUN Bandung, Saksi Ahli Jokowi Turun Tangan


 Sidang PT Pakuan di PTUN Bandung, Saksi Ahli Jokowi Turun Tangan Perbesar

PTUN Bandung jabar

Bandung Tenarnews tv9.
Sidang saksi kasus tanah PT. Pakuan di gedung Pengadilan TUN Bandung, 6 januari 2022 perkara no 101 / 05/2021/PTUN.Bdg dengan penggugat, Ida Farida dan tergugat, BPN Depok.

Ruang Sidang Saksi Ahli

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Kemas Mendi Zatmiko, S.H.,M.H. Yustam Abithoyib, S.H dan Fadholy Hermanto, S.H.,M.H. serta Panitra Kiswono, S.H.,M.H. dengan agenda kesimpulan tambahan bukti para Pihak Dan keterangan Ahli. Penggugat serta saksi tersebut berjalan dengan aman dan tertib.

Saksi Ahli Dr. Fahri Bachmid, S.H. M.H.Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia bidang Hukum Tata Negara, Konstitusi & Hukum Administrasi Negara yang juga mantan Kuasa Hukum Calon Presiden Jokowi pada saat sengketa Pilpres tahun 2019 , pada sidang yang hampir berjalan 2 jam lebih Itu, sagala yang dijabarkan saksi Ahli diyakini mencengangkan para Pihak yang datang menghadiri persidangan.

Pasalnya pada Penjabaran Sk. Kinag tersebut, Fahri mengatakan, Sk. Kinag dengan sertifikat sejajar Hak nya. Dan belum ada Sk pembatalan.

“Kecuali ada Sk pembatalan. jadi jika belum ada SK pembatalan tidak boleh BPN menerbitkan sertifikat diatas tanah Itu, Kalau Itu terjadi maka Itu merupakan penyelundupan Hukum yang dapat menimbulkan kekacauan Hukum Itu,” tutur Fahri.

Ruang Kantin ,Usai sidang Duduk bersama Ibu Ida Farida ,Dr Fahri dan kawan2.

Terkait sidang ini, Hakim membebankan

alat bukti dari penggugat yaitu Sk. Kinag dan dari tergugat yaitu BPN agar membwa warkah HGB 302/kedaung yang alas haknya dari Sk. Kinag. ( tim)

Artikel ini telah dibaca 56 kali

Baca Lainnya

Proyek Renovasi Kantor Gubernur NTB Dikerjakan Awal Agustus

22 Juli 2024 - 16:25 WIB

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Trending di Tenar News