Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 6 Nov 2021 01:33 WIB ·

Tuntut Kerja Jurnalistik Tak Dikriminalisasi Awak media dan Advokat Demo di Mabes Polri.


 Tuntut Kerja Jurnalistik Tak Dikriminalisasi   Awak media dan Advokat Demo di Mabes Polri. Perbesar

Jumat, 05/11/2021
TenarNews TV9 Jakarta – Puluhan advokat yang bergabung di LQ Indonesia Lawfirm beserta ratusan wartawan menggelar aksi damai di depan Mabes Polri meminta agar Polri stop kriminalisasi wartawan yang menjalankan tugas.

Hal ini imbas dari panggilan polisi terhadap beberapa pimpinan redaksi media online oleh Mabes Polri atas laporan Mimihetty Layani, istri pemilik Grup Kopi Kapal Api.

Kali ini LQ Indonesia Lawfirm menyoroti kinerja oknum Polri atas dugaan kriminalisasi beberapa wartawan yakni dari Kabar XXI.com, Newsmetropol dan PewartaIndonesia.

Diketahui Kabar Indonesia dan beberapa media lainnya diancam pidana karena memuat berita tentang kisruh istri pemilik Grup Kapal Api (Mimihetty Layani, istri pemilik kapal api Soedomo Mergonoto) dan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh keluarga kapal api yang menjadi komisaris di PT Kahayan Karyacon.

Mabes Polri mengirimkan panggilan kepada pimpinan Redaksi KabarXXI yang resmi tergabung dalam PPWI melaksanakan tugas jurnalistik.

Panggilan klarifikasi dari Tipidsiber No 1288/ X/ RES 1.14/2021 /Tipidsiber Tanggal 14 Oktober 2021 dilayangkan atas Laporan Mimihetty Layani yang merasa nama baiknya dicemarkan, sebagaimana pasal 27 UU ITE, 310 dan 311 KUH Pidana dengan pemberitaan tentang Kisruh Keluarga Kapal Api.

Pimred Kabar XXI menghubungi LQ di 0818-0489-0999 lalu memberikan kuasa kepada Advokat Franziska Martha Ratu Runturambi, SH dari LQ Indonesia Lawfirm.

“Kabar XXI memberitakan fakta yang terjadi perselisihan antara Direksi dan Komisaris Kahayan Karyacon dalam dugaan penggelapan. Redaksi menjalankan tugas profesinya sebagaimana wartawan, diatur dalam UU Pers dan memiliki narasumber serta bukti pendukung. Penerapan pasal UU ITE terhadap Pers, tidak tepat karena wartawan sesuai UU Pers harus diadukan terlebih dahulu ke dewan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dengan diterimanya laporan ITE Mimihetty Layani selaku keluarga Grup Kapal Api, tanpa terlebih dahulu buat aduan dugaan pelanggaran ke Dewan Pers menimbulkan tanda tanya besar, bukankah Mabes Polri seharusnya sebagai aparat penegak hukum mengikuti Aturan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan SKB bersama Kapolri tentang ITE? Kenapa sampai laporan diterima Mabes Polri dan diatensi Tipidsiber?

Jangan sampai Mabes Polri menjadi alat mafia hukum sebagaimana dikatakan anggota DPR RI Komisi III, Arteria Dahlan sudah peringati Kapolri, sehingga tajam kebawah dan tumpul keatas,” ujar Advokat Franziska dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/11).

Sementara itu, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA prihatin atas buruknya kinerja oknum Polri selama beberapa bulan terakhir.

Nampak bahwa janji Kapolri untuk menumpas oknum tidak berjalan efektif.

“Kemarin saya menghadiri sidang Etik Oknum Fismondev terlihat jelas bahwa sidang sudah diatur dan hanyalah sandiwara. Perlakuan para pimpinan sidang terlihat berbeda antara pelanggar etik lainnya yang dibentak-bentak dan dimarahi dengan oknum fismindev yang selalu diberikan senyuman. Anehnya, penuntut bukannya mencecar pelanggar etik malah menanyakan kenapa LQ merekam pembicaraan dengan para oknum Fismondev. Jelas mereka hanya concer atas citra Polri yang rusak, namun tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki.

Oknum Fismondev yang dihukum 3 tahun tidak bisa naik pangkat, jelas melindungi atasannya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang menyuruh mereka. Padahal jelas surat LQ layangkan sampai ke Kasubdit, WA ke Kasubdit dan ketemu dengan Kasubdit, tapi yang muncul Panit unit 3, kan tidak mungkin Panit tahu jika tidak diberitahu pimpinan,” ucapnya.

Lucunya oknum Fismondev diajari pula untuk berbohong, “lima-kosong-kosong artinya lima tahapan, penyidik, panit, kanit, kasubdit dan direktur dan kosong-kosong artinya tidak membayar, gratis,” ujar Panit Djoko di ruang sidang.

Padahal jelas dalam rekaman lima kosong kosong kendalanya disitu.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA merasa sedih dan miris melihat sidang etik Propam dilakukan di Ruang sidang Polda Metro Jaya. “Melihat nyatanya bagaimana hukum ditegakkan, saya yakin bahwa Polri saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan, dan perlu Tagar #Savepolri,” katanya.

Aksi unjuk rasa berjalan damai, ini pertama kalinya dalam aksi unjuk rasa ada solidaritas antara para wartawan dengan para advokat sehingga mempererat hubungan kedua profesi.

Disaat turunnya citra Polri, LQ Indonesia Lawfirm selaku aparat penegak hukum, sadar pentingnya hubungan dengan para jurnalis dalam menindak oknum-oknum yang mengotori dunia hukum. # SavePolri. (Amran)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Proyek Renovasi Kantor Gubernur NTB Dikerjakan Awal Agustus

22 Juli 2024 - 16:25 WIB

KOPERASI HKTI MINTA KORPORASI PERKEBUNAN TIDAK SEMENA MENA TERHADAP PETANI

17 Juli 2024 - 15:03 WIB

“SANG MUALLAF ” KISAH MENARIK UNTUK DI BACA DAN DI RENUNGKAN.

17 Juli 2024 - 05:46 WIB

DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna, Persetujuan Raperda LPJ Anggaran 2023

16 Juli 2024 - 14:32 WIB

TRAMP Siap Hijaukan Dan Bersihkan Bantaran Sungai

16 Juli 2024 - 06:14 WIB

Daftar Kekayaan 34 Kapolda se-Indonesia, Ada yang 23 Miliar, Cek Sekarang

15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Trending di Tenar News