Menu

Mode Gelap
Pemkab Serang Diduga Serobot Lahan Eks Pasar Kragilan Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 H,Warga Himalo Diaspora Gelar Doa Bersama Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Konsolidasi dan Silaturahmi antara DPN dan DPD Peradi Nusantara Provinsi Jawa Barat Taufik Bagus Murdianto Calek NasDem Dapil III DKI Jakarta Konsen Terhadap Kesehatan

Ekonomi · 11 Sep 2021 06:05 WIB ·

MENYOAL BAYI USIA 7 BULAN YANG TERTAHAN DI RUMAH SAKIT, INI KOMENTAR KETUA DKR DEPOK


 MENYOAL BAYI USIA 7 BULAN YANG TERTAHAN DI RUMAH SAKIT, INI KOMENTAR KETUA DKR DEPOK Perbesar

TENARNEWS TV9: DEPOK- Layanan kinerja jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota ( Pemkot) Depok di keluhkan oleh salah seorang warga Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok, Markus.

Dia bahkan sempat merasa kesal, lantaran lambatnya kerja ASN Pemkot Depok saat proses pengurusan surat jaminan kesehatan untuk anaknya, MGS berusia 7 bulan yang sempat di rawat inap di salah satu Rumah Sakit Swasta yang berada di wilayah Kota Depok karena terinfeksi bakteri.

” Saya kecewa lambatnya kinerja aparatur di Kelurahan dan pihak Dinas Kesehatan yang menolak berkas jaminan kesehatan untuk anak saya yang sedang sakit, ” ujar Markus.

Markus mengungkapkan, pihak Dinas Kesehatan Kota Depok tidak menyetujui berkas surat jaminan tersebut dengan alasan adanya keterlambatan.

“Memang saya akui ada keterlambatan kepengurusan, namun tidak sepenuhnya itu kesalahan pribadi. Karena keterlambatan justru ada di Kelurahan saya tinggal yakni Sukamaju, ” Ungkap Markus.

“Dinkes seakan-akan tutup mata akan nasib anak saya, hingga anak saya sempat tertahan beberapa hari di rumah sakit” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat ( DKR) Kota Depok, Roy Pengharapan mengatakan, jika terkendala pada proses pengurusan surat jaminan kesehatan masyarakat segera laporkan ke Walikota Depok, Mohammad Idris guna mendapatkan solusi.

” Lapor segera ke pak Wali atau Wakil Walikota, ” ucapnya, Kamis (09/09/21)

Lebih jauh Roy mengatakan, pihaknya mencatat, sebanyak 10 ribu jiwa warga Depok yang masih belum ter-cover jaminan kesehatan pemerintah.

Dan dari 10 ribu jiwa tersebut, mayoritas terkendala oleh sistem pendataan dari pemerintah.

“Kendala masyarakat miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan lantaran belum di data dan harusnya pihak Pemkot melakukan pendataan warga, ” tutur Roy.

Menurut Roy, seharusnya semua warga negara mendapatkan hak-haknya. Termasuk hak mendapatkan jaminan kesehatan, pungkas Ketua DKR Depok. (Emy)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Jaksa Agung RI Mutasi Besar-besaran, Pejabat Kejaksaan

26 Mei 2024 - 07:29 WIB

Majelis Taklim Balwan Ziarah di Makam Abah Anom Tujuan & Nawaitu menimba ilmu

25 Mei 2024 - 13:03 WIB

Kolaborasi DUDI, STIE Ganesha Bina UMKM Dimsum dan Budidaya Jangkrik di Tangerang Selatan

25 Mei 2024 - 12:49 WIB

HUT Ke -44 Keluruhan Pamulang Timur Semarak Penuh Ceria

25 Mei 2024 - 07:24 WIB

Hati-hati Penipuan Calon Haji Oknum ASN ” H S Asal Kab,Lotim Ntb

21 Mei 2024 - 01:35 WIB

Komunitas De’Power Mak-Mak Depok Hadiri Deklarasi IBH di Caringin, Bogor

19 Mei 2024 - 15:15 WIB

Trending di Tenar News